ADD/DD DESA CIBENTANG MILYARAN TAHUN 2016 & 2017 DI SINYALIR JADI BANCAK’AN OKNUM KADES

0
1141

“Pada tahun 2016 pemerintah pusat mengucurkan anggaran kurang lebih dalam kisaran Rp.1,2 milyar untuk masing-masing desa, Sedangkan pada tahun 2017 pemerintah pusat menggelontorkan Anggaran Dana Desa ( DD) untuk masing-masing desa sebesar Rp.1,5 milyar.”

Media Rajawali Siber ,Sukabumi (Jawa Barat)- Dalam upaya mewujudkan pembangunan di tingkat desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat pedesaan pemerintah pusat menggelontorkan Anggaran Dana Desa (DD) untuk masing-masing desa di seluruh Indonesia.Senin 01 Januari 2017

Pada tahun 2016 pemerintah pusat mengucurkan anggaran kurang lebih dalam kisaran Rp.1,2 milyar untuk masing-masing desa, Sedangkan pada tahun 2017 pemerintah pusat menggelontorkan Anggaran Dana Desa ( DD) untuk masing-masing desa sebesar Rp.1,5 milyar.

Dalam hal ini pemerintah pusat berharap serta menuntut pemerintah tingkat desa selaku pengelola Dana Desa (DD) dapat merealisasikan anggaran tersebut secara transfaran dan tepat sasaran. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah tingkat desa untuk mengalokasikan anggaran alokasi dana desa sesuai kebutuhan seperti yang sudah dituangkan dalam RAPBDes ketika melaksanakan kegiatan, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan serta dapat merasakan manfaat Alokasi Dana Desa (DD) dalam waktu Jangka panjang.

Lain halnya yang terjadi di desa Cibentang, kec. Gunungguruh, kab.Sukabumi disinyalir anggaran alokasi dana desa (ADD) tahun 2016 tidak direalisasikan sesuai peruntukannya seperti yang sudah dituangkan pada RAPBDes, Bahkan diduga kepala desa Cibentang memanipulasi RAPBDes ketika merealisasikan alokasi dana desa tahun 2016 hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya beberapa program yang tidak direalisasikan/fiktif.

Hal tersebut ini terkuak berawal dengan adanya informasi dari beberapa orang narasumber yang meminta namanya tidak dikorankan, Bahkan informasi tersebut dibenarkan oleh beberapa orang tokoh masyarakat desa Cibentang yang merasa kecewa atas kebijakan-kebijakan kepala desa (Kades) yang tidak transfaran dalam merealisasikan program ADD tahun 2016. Bahkan para tokoh masyarakat pun menegaskan, ” Kepala desa diduga telah menyelewengkan anggaran Dana Desa dengan cara memanipulasi RAPBDes, “tegasnya.

Masih menurut keterangan para tokoh rasa kesal berbaur kecewa atas kebijakan-kebijakan kepala desa ini berawal saat mereka mempertanyakan bukti pembangunan serta bukti laporan pengalokasian Dana Desa secara rinci dari semua program yang tertera pada RAPBDes namun tidak direspon oleh kepala desa, yang akhirnya para tokoh pun menduga bahkan menyimpulkan bahwa kepala desa telah menyelewengkan anggaran Dana Desa (DD), “paparnya”.

Dari informasi tersebut serta mengacu kepada data RAPBDes tahun 2016, Kami selaku kuli tinta/kontrol sosial mencoba melakukan kroscek dan investigasi ke beberapa titik kegiatan yang disinyalir oleh para tokoh masyarakat adanya penyimpangan anggaran seperti pembangunan MCK di sepuluh ke RT an dengan anggaran yang tertera pada RAPBDes sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk masing-masing MCK, namun pada kenyataannya hanya rehab ringan saja yang pelaksanaanya dikerjakan oleh ketua LPMD desa Cibentang.

Setelah melakukan kroscek pembangunan MCK kami pun beralih ke titik pembangunan perawatan dan pemeliharaan posyandu seperti yang tertera pada RAPBDes untuk biaya pemagaran sebanyak 6 (enam) posyandu dianggarkan sebesar Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagai belanja modal. Untuk spek pemagaran 6 (enam) posyandu seperti yang tertera pada RAPBDes menggunakan pagar besi Hollow + pasang 600.000/meter × 20m × 6 posyandu, Namun dari hasil investigasi tidak satu pun ditemukan posyandu yang pagarnya menggunakan bahan besi Hollow, dan hanya ditemukan 1 (satu) posyandu yang di pagar itupun bahannya menggunakan besi BRC yang menurut informasi hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) saja.

Ketua LPMD desa Cibentang yang akrab dengan panggilan sdr.Ade kondom selaku pelaksana dibeberapa kegiatan saat dimintai keterangannya menerangkan, ” Ia membenarkan dan tidak menampik bahwa program pembangunan MCK dirinya yang mengerjakan karena ditugaskan oleh kepala desa, Namun menurutnya terkait anggaran yang sudah dituangkan pada RAPBDes untuk pembangunan masing-masing MCK sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tidak pernah tahu. Ia memaparkan bahwa dirinya ditugaskan oleh kepala desa untuk melaksanakan program pembangunan MCK. Masih menurut Ade bahwa dirinya tidak pernah menerima anggaran seperti yang tertera pada RAPBDes sebesar Rp.13.000.000 juta untuk pembangunan masing-masing MCK namun hanya menerima anggaran dalam kisaran Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)/MCK itupun uangnya sudah dimasukan ke dalam amplop, “paparnya”.

Saat disinggung terkait perawatan dan pemeliharaan 6 (enam) posyandu Ade terkesan kaget bahkan mengakui terjadi kesalahan saat pelaksanaan pemiliharaan dan perawatan 1 posyandu yang seharusnya pada bagian atap menggunakan baja ringan kenyataanya hanya menggunakan bahan bambu dan kayu, Ia pun menegaskan pihak desa sangat kesulitan mencari tempat/tanah hibah untuk mendirikan bangunan posyandu di tiap ke RT an, “tegas

Kepala desa Cibentang Asep yang didampingi ketua Badan Pengawas Desa (BPD), ketua LPMD beserta beberapa orang tim sukses saat dikonfirmasi di rumahnya dengan adanya dugaan telah melakukan penyimpangan anggaran dengan cara memanipulasi data RAPBDes, Ia terkesan kaget bahkan terlihat terdiam setelah dicecar dengan beberapa pertanyaan terkait adanya penyimpangan anggaran serta adanya beberapa program yang diduga tidak direalisasikan/fiktif.

Setelah beberapa lama terdiam akhirnya kades Cibentang memohon kepada pihak media agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan meminta kepada tim agar membantu mensukseskan programnya, Bahkan ketua BPD, Ketua LPMD dan seluruh yang hadir mendampingi kades memohon kepada pihak media agar tidak menelanjangi desa cibentang dengan cara mempublikasikan terkait penyimpangan alokasi dana desa yang dilakukan oleh kades, “harapnya”.

Salah seorang sesepuh di kabupaten Sukabumi selaku pemerhati pembangunan saat dimintai komentarnya terkait penyimpangan anggaran alokasi dana desa yang dilakukan oleh kades Cibentang Ia sangat menyayangkan bahkan menurutnya anggaran Dana Desa direalisasikan sebagaimana peruntukkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Namun ia pun menegaskan serta meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar menindak lanjut serta memberikan sanksi seberat-beratnya terkait penyimpangan anggaran alokasi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa cibentang, agar menjadi efek jera bagi kepala desa yang lain sehingga tidak seenaknya memanipulasi RAPBDes, “tegasnya” (M.Dsp/Ysf/Ldy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here