Akses Jalan di Portal Tampa Ada Dialog Paguyuban Pengusaha Kecamatan Cerme & Benjeng Sampaikan keberatan Pada DPRD Gresik

  • Whatsapp

Gresik Jawa Timur, Media www.rajawalisiber.com -Paguyuban Pengusaha dari Kecamatan Cerme dan Benjeng menyerbu kantor DPRD Gresik. Mereka mendatangi DPRD Gresik untuk mengadukan persoalan pemortalan akses jalan menuju Kecamatan Metatu dan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

Mereka menyampaikan dengan tindakan pemortalan jalan yang dilakukan Pemkab Gresik dinilai sewenang – wenang dan tanpa ada sosialiasi. Dengan tiba-tiba Jalan akses diportal tanpa pemberitahuan sama sekali.

“ Portal jalan ini sangat merugikan para pengusaha di Cerme dan Benjeng,” kata Mulyadi, Perwakilan Paguyupan Pengusaha dari CV Hasil Tani Sejahtera, Kamis (25/6/2020).

Dia menyampaikan,” keberadaan pengusaha di wilayah Cerme-Benjeng sangat membantu pemerintah dan masyarakat setempat. Dengan diportalnya kembali, maka dampaknya sangat besar.” tambahnya.

“Bagi para pengusaha hal ini sangat meresahkan. Kalau tidak beroperasi dampaknya bisa menjadi PHK massal. Dan banyak pekerja yang berasal dari warga setempat,” tegasnya kembali.

Kalau memang bersikeras tetap diportal, maka Pemkab Gresik wajib mencarikan solusi yang lain. Semisal dilakukan relokasi.

“Monggo kalau Bupati besedia beli semua gudang di Cerme-Benjeng. Kami akan pindah daripada mematikan usaha kami dengan adanya portal ini,” kata Purwadi, pengusaha lainnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Gresik Fandi Ahmad Yani mengatakan, dpihaknya juga tidak sepakat dengan langkah Pemkab Gresik yang memortal jalan tanpa sosialisasi. Langkah itu merenggut hak para pengusaha.

“Saat ini kita sedang memikirkan bagaimana ekonomis biar bergerak. Tapi jalan kok malah ditutup,” kata pria yang akrab disapa Gus Yani ini.

Dia mengungkapkan, saat ini waktunya membangun jalur transportasi untuk menghidupkan ekonomi kerakyatakan. Aneh, jika di Gresik malah membatasi akses transportasi dengan melakukan pemortalan.

Soal jalan rusak, tambahnya, tentu dapat diperbaiki. Karena APBD Gresik sangat besar, yang tentunya hasil dari pajak masyarakat. Seandainya kurang bisa dikondisikan dengan para pengusaha.

“Kami yakin pengusaha bisa diajak koordinasi. Tapi kalau tidak boleh mendirikan usaha di situ, maka seharusnya seluruh izin tidak dikeluarkan dan dilarang,” pungkasnya.

Ke depan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi pengusaha dengan komisi terkait. Supaya nantinya akan ada jalan keluar. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *