AMPD TUNTUT TRANSPARANSI VERIFIKASI IJAZAH PALSU DAN TOLAK IJAZAH PALSU CALON WALIKOTA BEKASI

Tuntutan : Menanggapi dugaan penggunaan ijazah palsu Calon Walikota Bekasi, dalam proses terciptanya Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 yang berkualitas

Bekasi Jawa Barat, Media RAJAWALISIBER- 20/6/2018- 11.30 WIB s.d 12.00 WIB, di kantor KPU kota Bekasi, Jln. Ir. H. Juanda, No. 163, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, kota Bekasi, berlangsung aksi unjuk rasa.

dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD), estimasi 20 orang, Korlap (Topo)

Tuntutan : Menanggapi dugaan penggunaan ijazah palsu Calon Walikota Bekasi, dalam proses terciptanya Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 yang berkualitas.

Massa tiba di depan kantor KPU Kota Bekasi dengan menggunakan 1 unit mobil komando Nopol B 9228 PAH, kemudian langsung spanduk bertuliskan “KPU harus transparasi dalam verifikasi ijazah palsu.Tolak ijazah palsu Calon Walikota Bekasi.”

Kemudian orasi-orasinya tersebut Korlap aksi (Topo), menyampaikan

a.)Tahapan Pilkada serentak Pilkada 2018, sudah pada babak akhir dan tinggal menghitung hari proses pencoblosan akan dilaksanakan.
b.) Sehanyak 171 daerah akan berpartisipasi pada ajang Pilkada, Kota Bekasi adalah salah satu peserta Pilkada serentak yang diselengarakan pada 27 Juni 2018.
c.)Dalam hal inl komisi pemilihan umum (KPU) Kota Bekasi, diharapkan dapat menjalankan proses Pilkada 2018 secara jujur professional, keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan perundangan
d.)Kami dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD), meminta agar KPU kota Bekasi membuka secara trasnparan terhadap hasil verifikasi persyaratan calon walkota dan wakil walikota khususnya menyangkut penggunaan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).
e.)Atas ijazah tingkat SLTA sebagai persyaratan utama yang diamanahkan oleh PKPU No.3/2017 pasl 4 Ayat 1 Huruf C, sebagaimana yang sudah diubah oleh PKPU No. 15 tahun 2017.
f.)Hasil verifikasi penggunaan STTB atau ljazah harus disampaikan kepublik secara terbuka sebagai bentuk pertanggujawaban PKPU Kota Bekasi dalam melaksanakan amanah.
g.)Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai bentuk adanya kepastian hukum

Untuk itu kami Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD), menuntut agar KPU Kota Bekasi :

1. KPU harus Transparan karena dinilai tidak cermat dan įeli dalam melakukan verifikasi ijazah calon Walikota Bekasi.
2. KPU diharapakan Independen dalam pelaksanaan tugas dan tidak memihak kesalah sata Paslon
3. Mengusut tuntas kasus pengunaan Ijazah palsu yang belum inchrah dan meminta KPU untuk jujur dan tidak terbawa arus sistematis.(Liz)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *