AMS MENOLAK RANCANGAN KUHP DI NILAI SARAT KEPENTINGAN POLITIK DAN NGAWUR

0
139

sangat krusial perselingkuhan atau perzinahan dapat di lapor kan oleh pihak lain yang merasa tercemar nama baik nya. Kedua pelaku dapat di pidana kan selama 5 tahun. Kasus ini bisa masuk ke kasus tindak pidana Kriminal.

-- IKLAN TENGAH ARTIKEL --

Media Raja Wali Siber. Jakarta. Senin 12 Februari 2018 ,Elemen Organisasi masa yang tergabung di Aliansi Masyarakat Sipil (AMS) berunjuk rasa di Gedung DPR RI Jakarta. Menolak Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang di nilai sarat dengan kepentingan Politik dan membahayakan kehidupan masyarakat yang Demokratis dan Pancasila.Selasa 13 Februari 2018

Ada nya pasal – pasal karet yang membelengu kebebasaan masyarakat di dalam menyampaikan Pendapat sesuai dengan UUD’1945. Pasal 28. Di mna masyarakat tidak di berikan kebebasan untuk mengeriitik Presiden. “Kritik yang menjadi Hak masyarakat akan dapat di pidanakan dengan tuduhan mengina Presiden”.

Belum pasal yang sangat krusial perselingkuhan atau perzinahan dapat di lapor kan oleh pihak lain yang merasa tercemar nama baik nya. Kedua pelaku dapat di pidana kan selama 5 tahun. Kasus ini bisa masuk ke kasus tindak pidana Kriminal. Aliansi Masyarakat Sipil (AMS) menuntut Rancangan KUHP ini di batal kan dan tidak di lanjuti pembahasan.

Salah satu perwakilalan pendemo yang bernama Ibu Nining dari KASBI menemui dan di terima Anggota Dewan DPR RI menyampaikan dalam Orasi nya setelah selesai bertemu Anggota DPR RI dan mengatakan DPR RI akan menunda pembahasan RKUHP ini yang menuai Pro Kontra dalam masyarakat luas,

Sebagai masyarakat yang kritis dan menyelamat kan ke hidupan yang Demokratis ? Aliansi Masyarakat Sipil memandang perlu untuk mendatangi dan berdemontrasi menolak R.KUHP inj.Tangerang : 12/02/2018. Liputan ( Rizal/ Yuliani)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here