AUDIT BPK WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) TERBUKTI KORUPSI PASTI DI TANGKAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ( KPK )

” AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ( BPK ) BUKAN JAMINAN TIDAK ADA KORUPTOR , BUPATI KLATEN, PROFINSI RIAU, KOTA PALEMBANG, KABUPATEN BANGKALAN, KOTA TEGAL, BERTURUT TURUT SERING MENDAPAT OPINI WAJAR TAMPA PENGECUALIAN , KEPALA DAERAHNYA TERBUKTI KORUPSI YANG DI TANGKAP KPK,”

Rajawali News ,Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menangkap Bupati Klaten, Sri Hartini, sebagai tersangka penerima suap. Sri diduga menerima duit suap dari PNS terkait dengan pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten.

KPK menetapkan Bupati Klaten Sri Hartini sebagai tersangka pada Sabtu (31/12) pagi. Uang sebesar Rp 2 miliar dan pecahan uang USD serta SGD turut disita KPK sebagai barang bukti.

“Di kediamannya dari sana diamankan uang Rp 80 juta. Dari rumah dinas diamankan uang sekitar Rp 2 miliar dan pecahan valuta asing ada USD sejumlah 5.700 dan SGD 2.035,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Padahal sebelumnya Sri Hartini mendapat penghargaan Dana Rakca 2016 yang khusus diberikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada awal Desember 2016 ini untuk daerah dengan kinerja baik hingga layak menerima Dana insentif Daerah (DID) sebagai reward untuk tahun 2017 sebesar Rp 55 miliar.

Penghargaan ini diterima Sri bersama 29 Bupati/Walikota dan Gubernur se-Indonesia seperti dilihat, Sabtu (31/12/2016) dari situs resmi Pemkab Klaten,“Penghargaan ini diberikan berdasarkan dua kriteria penilaian Pertama kemampuan Pemerintah Kabupaten Klaten di dalam memperoleh opini WTP yang diberikan BPK-RI terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kedua, adalah kemampuan pemerintah Kabupaten Klaten dalam menetapkan APBD sesuai tepat waktu,” jelas keterangan dalam situs tersebut.

Audit WTP merupakan nilai penghargaan tertinggi yang diberikan BPK bahwa hasil audit laporan keuangannya yang sangat baik dan dianggap tidak ada masalah bagi daerah baik Provinsi, kabupaten/kota dan termasuk perusahaan masing-masing.

Predikat WTP dari BPK untuk laporan keuangan memang bukan jaminan pemerintah daerah bebas korupsi. Ada lebih dari tiga kepala daerah yang kini jadi tahanan KPK meski daerahnya mendapat WTP.

Tak hanya kepala daerah, para menteri yang lembaganya mendapat opini WTP dari BPK juga ada yang terjerat kasus korupsi di KPK. Berikut daftar kepala daerah yang terjerat KPK meskipun pernah mendapat opini WTP dari BPK:

1. Riau
Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang selalu mendapat opini WTP dari BPK selama 4 tahun berturut-turut. Tercatat, Pemprov Riau mendapat opini WTP sejak tahun 2012.

Namun mirisnya, meski empat kali mendapat opini WTP, Kepala Daerah Riau justru paling sering berurusan dengan KPK. Tiga kali berturut Gubernur Riau jadi tersangka kasus korupsi di KPK.

Saleh Djasit yang menjabat sebagai Gubernur Riau periode 1998-2003 menjadi Gubernur Riau pertama yang terjerat KPK. Dia terjerat kasus korupsi pembelian mobil pemadam kebakaran.

Setelah itu ada Rusli Zainal yang menjabat sebagai Gubernur Riau selama dua periode, yakni 2003-2008 dan 2008-2013. Rusli juga jadi tersangka KPK di kasus korupsi pembangunan venue PON dan suap terhadap anggota DPRD.

Yang terakhir adalah Annas Maamun yang menjabat sebagai Gubernur Riau periode 2013-2018. Annas Maamun ditangkap saat menerima suap terkait pengurusan perizinan alih fungsi lahan hutan. Dia juga terjerat kasus korupsi pembahasan APBD Riau.

2. Palembang
Kota Palembang untuk urusan mendapatkan opini WTP dari BPK bisa dipamerkan. Sudah 5 kali Pemkot Palembang diganjar WTP oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Terakhir, Pemkot Palembang mendapat WTP pada tahun 2014.

Sayangnya, meski lima kali dapat WTP, tak menjamin Pemkot Palembang bebas dari korupsi. Buktinya, sang walikota, Romi Herton harus berurusan dengan KPK atas kasus suap pengurusan sengketa Pilkada di MK.

Bahkan, Romi Herton yang bersekongkol dengan istrinya itu kini sudah dijatuhi vonis atas kasus suap terhadap Akil Mochtar.

3. Bangkalan
Salah satu kabupaten di pulau Madura, Bangkalan menjadi salah satu kabupaten yang rajin mendapat opini WTP dari BPK. Tercatat, setidaknya Pemkab Bangkalan mendapat 3 kali WTP.

Namun, sang kepala daerah justru melakukan korupsi yang cukup masif. Mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin kini harus berurusan dengan KPK.

Fuad Amin tak hanya berurusan di KPK karena kasus suap. Bupati dua periode itu juga dijerat karena telah melakukan korupsi dan mencuci uang hasil kejahatannya.

Kini, pucuk pemerintahan Bangkalan dipegang putra Fuad Amin.

4. Tegal
Pemerintah Kota Tegal pada tahun 2012 mendapat ganjaran opini WTP dari BPK karena laporan keuangannya dinilai memuaskan. Namun, Walikotanya saat itu, Ikmal Jaya malah harus berurusan dengan KPK.

Ikmal Jaya menjadi tersangka di KPK atas kasus korupsi tukar guling tanah aset pemerintah dengan milik swasta. Atas perbuatan Ikmal Jaya, negara dirugikan miliaran rupiah.Kini, Ikmal Jaya tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang.(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *