BEM PTM ZONA 3(DKI,JAWA BARAT DAN BANTEN) Mendesak Pemerintah segera cari solusi, Jangan sampai kenaikan BBM ini menguntungkan SPBU ASING

0
681

Bogor Jawa Barat, Media RAJAWALISIBER@GMAIL.COM – kenaikan harga BBM non-subsidi pada hari minggu( 01/07/18) pukul 00.00. Menjadi sorotan berbagai kalangan.

Iksan awaludin (Prisedium nasional BEM PTM ZONA 3) mengatakan ini jelas mempertontonkan seolah-olah pemerintah tidak melakukan langkah antisipasi atau tindakan preventif soal Kenaikan harga BBM non-subsidi padahal BBM non subsidi saya bisa katakan semua kalangan masuk.

Lanjut iksan bayangkan kalau harga minyak dunia 63,83 dolar US per barel ke angka 100 dolar per barel, bisa bayangin apa yang terjadi dengan harga BBM di Indonesia?Hal ini disinyalir memberatkan masyarakat karena secara tidak langsung menurunkan daya beli masyarakat dan seharus nya pemerintah bisa mengatasi persoalan ini Indonesia kaya energi Masalahnya sumber-sumber energi kita dikuasai oleh asing: sekitar 85-90% ladang minyak kita dikuasai perusahaan asing, 90% produksi gas kita dikuasai oleh 6 perusahaan asing, dan sekitar 70% produksi batubara kita dikuasai asing.

Masih iksan selain itu kenaikan harga BBM hanyalah kedok pemerintah untuk mendorong liberalisasi di sektor hilir. Untuk diketahui subsidi BBM mengganggu mekanisme pasar penjualan BBM. Sehingga korporasi SPBU asing sulit berkompetisi di dalam negeri. Kalau harga BBM jadi dinaikkan oleh Pemerintah di indikasikan SPBU asing akan berlomba-lomba masuk ke dalam pasar Indonesia seperti Shell (Belanda), Patronas (Malaysia), dan Total E & P (Perancis) dan kini saluran pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik ketiga perusahaan asing itu telah ‘bertebaran’ di wilayah Jabodetabek, dan akan merambah ke kota-kota lainnya di Jawa dan Bali. Imbuh iksan

Agung Maulana (kordinator Daerah BEM PTM JAWA BARAT) Dalam hal kaitan kenaikan BBM non subsidi tertanggal 1 juli 2018 yang di lakukan PT Pertamina. Pemerintah seolah-bersikap dingin tidak merespon nya dengan bijak, Pemerintah juga membiarkan atas kelangakaan BBM jenis premium di pasaran, berjalan sesuai mekanisme pasar pemerintah tidak mengambil langkah antisipasi sehingga BBM terus merangkak naik.

Lanjut Agung langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pemerintah harus menyelesaikan permasalah2 kebutuhan masyarakat yang bersifat pokok. Sehingga masyarakat tidak terus2an mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan nya khususnya kebutuhan pokok.

Hikmatullah (Kordinator Daerah BEM PTM DKI) Pemerintah dan rakyat saat ini tengah mengalami dilema psikologis, sesuatu yg sudah lama disubsidi bakal kesulitan untuk dicabut karna keterbiasaan. Kalo dicabut, bikin kontroversi massa dan kalo ngga dicabut defisit makin membesar yg jadi taruhannya.

terlepas dari itu semua, kepentingan negeri tetap jadi prioritas.yang harus kita liat adalah solusi dari pemerintah tentang persoalan seperti ini apa?. Imbuh Hikmatullah .***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here