Dana Pemkab. Gersik Kebocoran Sebesar Rp2.474.189.278,80

0
748

Gersik Jwa Timur Rajawali News – Piutang Jasa Labuh dan Jasa Tambat atas SKRD tahun 2013 dan 2014 pada sesuai Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Kepelabuhanan antara PT. Pld III Cabang Gresik dengan PT SMT pada tahun 2013 dan 2014 (rincian pada lampiran 14). Dari dokumen surat ijin yang dikeluarkan oleh PT. Pld dan penjelasan dari Manager TUKS PT. SMT sebesar Rp2.474.189.278,80  (Rp538.353.079,20 + Rp447.828.301,20 + Rp630.572.311.20 + Rp857.435.587,20) berpotensi tidak tertagih karena agen kapal telah membayar Jasa Tambat kepada PT. Pld Operasi dan Komersial PT. Pld, diketahui bahwa selain Jasa Tambat, agen kapal juga dikenakan Jasa Labuh.Piutang Jasa Labuh atas SKRD tahun 2013 dan 2014 pada TUKS PT. PG sebesar Rp1.166.496.248,40 juga berpotensi tidak tertagih karena agen kapal telah membayar Jasa Labuh kepada PT. Pld (rincian pada lampiran 15). Kebanyakan kapal yang berlabuh di TUKS PT. PG berukuran besar yang menggunakan Jasa Pandu dan Jasa Tunda dari PT. Pld.

Dari dokumen surat ijin yang dikeluarkan oleh PT. Pld, diketahui bahwa selain Jasa Pandu dan Jasa Tunda, agen kapal juga dikenakan Jasa Labuh.Untuk Piutang Jasa Tambat pada TUKS PT. PG sebesar Rp1.611.854.073,40 (Rp39.128.946,40 + Rp1.572.725.127,00), berdasarkan catatan dari Dinas Perhubungan dan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kepelabuhanan Dinas Perhubungan, masih ada kemungkinan tertagih. Lebih lanjut, dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kepelabuhanan Dinas Perhubungan, diketahui sebagai berikut.Piutang Jasa Labuh dan Jasa Tambat (dhi. atas SKRD TA 2014) pada TUKS PT. PG memiliki jumlah yang paling besar karena kapal yang berlabuh disana kebanyakan adalah kapal asing dengan tarif dalam mata uang asing dan memiliki GRT (bobot mati kapal tanpa muatan) yang besar;Piutang Jasa Labuh dan Jasa Tambat (dhi. atas SKRD TA 2014) karena hamper 95% telah dibayarkan oleh agen kapal kepada PT. Pld.

Walaupun begitu TUKS PT. SMT masih mensyaratkan atas kapal yang berlabuh untuk mengurus Formulir 1-A Dinas Perhubungan. Namun atas Formulir 1-A tidak dibuatkan SKRD-nya karena pembayaran Jasa Labuh dan Jasa Tambat dipastikan dilakukan kepada PT. Pld; Piutang Jasa Labuh per 31 Desember 2014 kemungkinan tertagihnya rendah,sedangkan Piutang Jasa Tambat masih bisa ada kemungkinan tertagih, kecuali pada TUKS PT. SMT.Dari hasil penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa sejak bulan Mei 2014 Dinas Perhubungan tidak lagi menerbitkan SKRD atas Jasa Labuh dan Jasa Tambat pada TUKS PT. SMT. Sebelumnya, Dinas Perhubungan masih menerbitkan SKRD dan mencatatnya sebagai Piutang sehingga saldo Piutang Jasa Labuh dan Jasa Tambat pada TUKS PT. SMT mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2013 dan 2014.

Dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya nomor 206/G/2013/PTUN.Sby tanggal 30 April 2014, diketahui sebagai berikut.Dalam gugatannya terhadap Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kabupaten Gresik (KSOP Kls II Kab. Gresik) sebagai Tergugat, Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa, memutus, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam Penundaan:Menangguhkan berlakunya Surat Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Gresik nomor P.002/09/10/Ksop.Gsk-2013tanggal 14 Agustus 2013 perihal Pemberitahuan;Dalam Pokok Perkara, antara lain:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 28 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik nomor PP.002/09/10/Ksop.Gsk- 2013 tanggal 14 Agustus Tahun 2013 perihal Pemberitahuan;

Mewajibkan Tergugat untuk mecabut surat Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik nomor PP.002/09/10/Ksop.Gsk-2013 tanggal 14 Agustus Tahun 2013 perihal Pemberitahuan. Dalam putusannya, Majelis Hakim PTUN Surabaya menimbang antara lain:Dari seluruh pertimbangan hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewenangan untuk memungut pembayaran jasa kepelabuhanan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) adalah menjadi kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah dilimpahkan kewenangan dalam hal pemungutannya kepada PT. Pld Cabang Gresik.

Jasa kepelabuhanan tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan bukan merupakan Retribusi Daerah; Oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat adalah pihak yang mempunyai kewenangan atributif untuk melakukan pemungutan jasa kepelabuhanan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindakan Penggugat yang juga melakukan pemungutan jasa kepelabuhanan dalam hal yang sama adalah tindakan yang tidak mempunyai dasar hukum. Hal tersebut dikarenakan Perda Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan yang didalilkan sebagai salah satu dasar pemungutan jasa kepelabuhanan ternyata telah dicabut.

Pemungutan oleh Penggugat tersebut juga merupakan tindakan yang didasarkan pada kekeliruan dalam menerapkan dan/atau menafsirkan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan hanya menggunakan ketentuan Pasal 127 huruf h dan Pasal 149 ayat (2) dan ayat (3) sebagai sumber kewenanganya tanpa memperhatikan ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 135 ayat (1) dan (2); Dalam putusannya, Majelis Hakim PTUN Surabaya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. Atas putusan PTUN Surabaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Berkas perkara Tata Usaha Negara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah diterima pada tanggal 23 Februari 2015 dan didaftar dengan Reg. No. 110 K/TUN/2015. Berdasarkan hasil penelusuran dari Sistem Informasi Adminisrasi Perkara Mahkamah Agung RI (SIAP-MARI) yang mengelola informasi data perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi/peninjauan kembali, yang dapat diakses melalui website http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/, diketahui bahwa status perkara TUN dari upaya kasasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Nomor Reg. 110 K/TUN/2015 tanggal 23 Februari 2015 telah diputus dengan amar putus TOLAK pada tanggal 30 Maret 2015. Berdasarkan penjelasan tertulis dari Kepala Bagian Hukum, diketahui bahwa sesuai dengan Kasasi yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 29 register Nomor 110 K/TUN/2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 belum menerima hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Disamping itu, pada tanggal 24 Pebruari 2015 ditetapkan PP Nomor 11 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, yang mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Dari Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut, diketahui bahwa jenis PNBP termasuk diantaranya Jasa Labuh dan Jasa Tambat untuk kapal yang melakukan kegiatan di terminal untuk kepentingan sendiri dan di terminal khusus.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II.01 Kerangka Konseptual Akuntasi Pemerintahan:Paragraf 38, yang menyatakan bahwa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah antara lain Prinsip penyajian wajar; Paragraf 51 dan 52 mengenai Penyajian Wajar (Fair Presentation), yang menyatakan sebagai berikut.Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan; Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.

Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga asset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal;Paragraf 60, yang menyatakan bahwa unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;Paragraf 61, yang menyatakan bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 30 baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan penghematan belanja bagi pemerintah. Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai Piutang Retribusi atas Piutang Retribusi Jasa Labuh sebesar Rp3.490.322.111,20 dan Piutang Lain-lain atas Piutang Jasa Tambat sebesar Rp3.978.881.683,60 yang disajikan dalam Neraca tidak dapat diyakini asersi haknya.

Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala DPPKAD dalam melaporkan Piutang Retribusi Jasa Labuh dan Piutang Jasa Tambat tidak memperhatikan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atas gugatan Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap Kepala KSOP Kelas II Kabupaten Gresik dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya atas upaya banding yang diajukan oleh Pemerintah Gresik. Sehubungan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Perhubungan menyatakan sebagai berikut.

Proses gugatan atas jasa labuh dan tambat masih berlangsung dimana Dinas Perhubungan telah menerbitkan SKRD Jasa Labuh dan Jasa Tambat serta telah menetapkan obyek retribusi Jasa Labuh sebagai target pendapatan; Dinas Perhubungan tidak pernah mendapatkan surat dari PT. SMT atas kerjasama pelayaran Jasa Labuh dan Jasa Tambat antara PT. SMT dan PT. Pld Cabang Gresik, dimana PT. Pld seharusnya tidak boleh melakukan kerjasama dengan PT.SMT;PT. SMT sebagai BUP dapat melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan Jasa Dermaga untuk bertambat sesuai Kementerian Perhubungan Nomor KP.384 tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT. SMT sebagai Badan Usaha Pelabuhan diktum kedua huruf a. Namun PT. SMT kurang koordinatif dalam rekonsiliasi data maupun mekanisme pelayanan Jasa Dermaga.

BPK merekomendasikan Bupati Gresik agar menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala DPPKAD dalam melaporkan Piutang Retribusi Jasa Labuh dan Piutang Jasa Tambat memperhatikan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atas gugatan Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap Kepala KSOP Kelas II Kabupaten Gresik dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya atas upaya banding yang diajukan oleh Pemerintah Gresik.Rp206.412.337,00.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here