DI SINYALIR PEMERINTAH DESA HARJA MEKAR PUNGLI PTSL PADA WARGA

Bekasi Jawa Barat, Media RAJAWALISIBER- 17 /06/2019- Peraturan diterbitkan sebagai patokan pelaksanaan suatu program, sampai saat ini tidak kurang dari 10 peraturan telah terbit sebagai pedoman pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selain itu dalam rangka membentuk aparatur pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil, telah terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Dengan terbitnya peraturan-peraturan tersebut diperlukan pemahaman oleh para pelaksana di lapangan, bahwa pelaksanaan PTSL 2019 dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum yang ada, syarat-syarat juga harus dipenuhi agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, harus tertib administrasi. Ada beberapa komponen kegiatan yang semula menjadi beban masyarakat, telah dianggarkan dalam APBN di Kementerian ATR/BPN. Sedangkan dalam proses pra PTSL tetap menjadi beban dan tanggung jawab masyarakat, antara lain terkait Pajak, BPHTB, materai, patok dan biaya pengurusan surat-surat tanah seperti jual beli dan lainnya.

Biaya yang masih harus ditanggung oleh masyarakat ini apabila tidak dipahami dengan hati-hati maka akan masuk dalam kriteria pungutan liar, Team Saber Pungli mengutamakan upaya pencegahan daripada penindakan.Target prestasinya bukan berapa banyak target yang tertangkap, tetapi seberapa banyak yang terhindar dari perbuatan pungli.

Ketika Awak Media Rajawalisiber coba mengkonfirmasi Kepala Desa Harja Mekar Wijayanto tidak memberi tanggapannya dan coba di hubungi lewat WhatsApp tetap saja tidak ada tanggapan.

Menurut nara sumber yang tidak mau di sebutkan namanya menatakan bahwa dirinya di mintai uang sebesar 3 juta rupiah sesuai dengan kwitansi yang tertera, itu baru saya belum yang lainnya, pungkasnya.(Suryo/Way)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *