DITERAPKANNYA PARKIR BERLANGGANAN SIAPA YANG MENJAMIN TIDAK ADA KEBOCORAN RESTRIBUSI PARKIR

0
116

Supriyadi juga katakan, kalau diperlakukan  parkir berlengganan , optimistis PAD dari parkir umum bisa mencapai Rp 20 miliar dalam setahun

Semarang Jawa Tengah. Media RAJAWALISIBER- Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, retribusi parkir umum merupakan pos primadona untuk meningkatkan PAD Kota Semarang. Namun karena kebocoran penerimaan retribusi parkir yang besar, sehingga penerimaan retribusi tidak mencapai target.

Supriyadi mengusulkan agar Dinas Perhubungan ( Dishub ) Kota Semarang memberlakukan sistem parkir berlengganan. Dengan sistem tersebut maka nantinya akan memutus mata rantai penerimaan retribusi parkir, pemilik area parkir, petugas penarik retribusi baru.
Dikatakan Supriyadi bahwa, realisasinya masih terjadi kebocoran yang besar. Parkir umum yang sangat berpotensi itu justru tidak mencapai target penerimaan untuk PAD Kota Semarang.

Supriyadi juga katakan, kalau diperlakukan  parkir berlengganan , optimistis PAD dari parkir umum bisa mencapai Rp 20 miliar dalam setahun.

Sementara itu Kepala Dishub Kota Semarang, M Khadik, mengacu rekomendasi Ketua DPRD Kota Semarang dan Satlantas Polrestabes Semarang, parkir ini titik strategis dan harus ditata kembali. Dan parkir berlengganan menjadi salah satu pilihan untuk diterapkan.
Sebelum menerapkan sistem parkir berlengganan.

Khadik mengatakan,pendataan mengenai titik parkir di Kota Semarang terlebih dahulu. Ada dua kategori parkir yaitu pakir berizin dan tidak berizin. Parkir berizin pun ada dua jenis yaitu yang masih berlaku izinnya dan yang sudah kedallanjut!;
Apa lagi sekarang ini target retribusi parkir tepi jalan umum naik menjadi Rp 15 miliar dari tahun lalu Rp 4 miliar. Mau tidak mau harus melakukan upaya optimalisasi pendapatan parkir dan penataan parkir dab penataan parkir agar tertib sehingga tidak mengganggu lalu lintas,

Penerapan konsep parkir berlengganan  atau parkir meter ini sekaligus untuk meminimalisir kebocoran pendapatan retribusi parkir umum padahal potensinya sangat besar. Pada tahun 2017 lalu, pakir umum hanya menyumbang Rp 2,5 miliar dari target Rp 4 miliar.

Lebih lanjut Khadik memaparkan, dengan pola parkir berlengganan, nanti masyarakat cukup membayar biaya berlengganan pada saat melakukan perpanjangan STNK.

 

Kendaraan yang berlengganan nanti akan dipasangi barcode sehingga kendaraan tersebut akan terdeksi saat parkir dilokasi parkir yang ditetapkan.

Kemudian juru parkir nanti digaji sesuai UMK, ini untuk memangkas birokrasi yang selama ini ada. Mereka tidak menerima uang cash langsung tapi mereka menggunakan alat yang dipersiapkan. Jadi tugas juru parkir hanya menata kendaraan di lokasi parkir yang kami atur.

Lalu bagaimana dengan kendaraan dari luar kota? Khadik menjelaskan, saat ini masih dikaji lebih lanjut termasuk juga besaran biaya langganan selama satu tahun. Jika melihat Perda, biaya parkir untuk sepeda motor Rp 1.000 dan mobil sebesar Rp 2.000 untuk sekali parkir.
Di samping itu, dalam format parkir berlengganan ada yang berbeda. Yaitu kendaraan akan dicover asuransi. Sehingga kalau ada kendaraan yang hilang maka akan ganti. Akan tetapi kalau parkirnya di luar titik yang ditetapkan Dishub Kota Semarang maka akan menjadi tanggungjawab pemilik kendaraan itu sendiri. ( na )****.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here