DPO Sekda Gresik Membangkang Terhadap hukum, publik mempertanyakan kewibawaan lembaga Peradilan Gresik

Gresik Jawa Timur, Media RAJAWALISIBER – Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, Sekda Gresik Andhy Hendro Wijaya hingga kini tidak jelas keberadaannya. Dia seolah menghilang tanpa jejak, Meski berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Gresik, Nadlif mengatakan menyampaikan pada awak media, dari catatannya, yang bersangkutan (Sekda Gresik) terhitung sejak Senin (14/10) lalu hingga kini sudah tidak berada di kantornya alias tidak masuk kerja tanpa disertai alasan yang jelas.

Hingga saat ini Sekda Gresik menjadi buronan yang masuk Daftar Pencarian Orang, Sebagai kontrol Sosia media www.rajawalisiber mencermati status Buronan Sekda Gresik baik dalam status tersangka atau terdakwa atau terpidana perlu dibatasi hak hukumnya di dalam perkara peradilan pidana, karena masuk Daftar Pencarian Orang yang bersangkutan sudah berada dalam posisi yang tidak menghiraukan tertib hukum yang berlaku atasnya, dengan kata lain masuk dalam Daftar Pencarian Orang sudah menihilkan proses hukum,.

Oleh karena masuk dalam katagori Daftar Pencarian Orang tidak taat hukum maka Daftar Pencarian Orang tidak memiliki hak atas kepentingan hukumnya. Oleh karena itu praktek yang membiarkan para buronan menggunakan hak hukumnya secara pidana justru tidak taat asas. Potensi ini akan berbahaya juga bagi sistem hukum pidana.

Permasalahan eksekusi putusan pengadilan oleh pihak kejaksaan sendiri sudah cukup kompleks, di mana salah satu alasan menunda eksekusi adalah belum diterimanya salinan putusan, terpidana yang melakukan upaya hukum, hingga terdakwa atau terpidana yang melarikan diri.

Upaya hukum yang dilakukan oleh para buron perkara korupsi ini memang kerap memunculkan perdebatan, terutama jika putusan yang dikeluarkan justru menguntungkan terpidana. Selain dianggap tidak adil, hal ini dikhawatirkan juga akan membuat publik mempertanyakan kewibawaan lembaga peradilan karena dapat dengan mudah mengabulkan permohonan dari pihak yang jelas-jelas membangkang terhadap hukum.

Sebagaimana diketahui, upaya hukum PK kerap digunakan oleh para buronan perkara korupsi untuk “mencoba peruntungan”. Upaya ini diharapkan dapat mengubah putusan akhir yang diterima para terpidana, sehingga ada kemungkinan mendapat keringanan atau bahkan dibebaskan, atau dilepaskan dari segala tuntutan.

“Keistimewaan” ini harus dibatasi, sehingga ke depannya para terdakwa atau terpidana yang masuk Daftar Pencarian Orang, tidak dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan. Hal ini juga dimaksudkan untuk mendorong ketaatan para buron untuk tunduk pada proses hukum yang berlaku sebelum mengajukan upaya hukum lain yang dimaksudkan untuk menguji keabsahan putusan atau keberlangsungan proses hukum yang sepatutnya dijalani. Red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *