DPO TAK SEGERA DITANGKAP: PROMOTER KAPOLRI WAJIB DI JALANKAN PENYIDIK POLRES JAKTIM 

0
510

Buronan Tak Segera Ditangkap, Penyidik Polres Jaktim Dinilai dinilai tidak menjalankan Promoter Kapolri

Ketua Dewan Pengurus Wilayah Lembaga Advokasi Hak Azasi Manusia Internasional (DPW LEADHAM Internasional) Jawa Tengah, Dr (H.C), Ir.Rismauli D. Sihotang didampingi Ulrikus Ladja, SH,

Jakarta, Media RAJAWALISIBER-berdasarkan kamus adalah orang yang (sedang) diburu (oleh polisi); orang yang melarikan diri (karena dicari polisi); sejatinya, terminologi buron tidak dikenal dalam pengertian hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No 8 tahun 1981.

Namun selain buron ada istilah formal lainnya yakni DPO yaitu Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yaitu Kepolisian atau Kejaksaan. Yang mana orang tersebut mempersulit penegak hukum dalam hal mengusut suatu perkara pidana. Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah sebuah istilah di bidang hukum atau kriminalitas yang merujuk kepada daftar orang-orang yang dicari atau yang menjadi target oleh pihak aparat penegak hukum. Secara umum, DPO merujuk kepada dua hal, yaitu orang hilang dan pelaku kriminal.

Prosedur DPO di tingkat penyidikan.

Di tingkat Penyidikan, keputusan untuk mengumumkan status DPO haruslah mengacu pada pengetahuan sesuai hukum. Status buron yang disebutkan kepada seseorang karena berdasarkan berbagai alat bukti yang ada disimpulkan bahwa ketersangkaan sudah dapat ditetapkan dan dalam proses penyidikan selanjutnya berdasarkan berbagai syarat administratif kepenyidikan telah ditempuh, dan seseorang yang dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana sudah dipanggil secara patut namun yang dipanggil tanpa alasan yang syah tidak memenuhi panggilan pihak penyidik maka dibuatlah daftar pencaharian orang/ DPO agar yang bersangkutan sedang dalam pencaharian, dapat ditangkap dimanapun berada.

Perlu diketahui publik bahwa langkah-langkah Penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) seperti tertuang dalam Perkap 14 Tahun 2012 dan Perkaba No 3 Tahun 2014 adalah :
1). Bahwa Orang yang dicari benar-benar diyakini terlibat sebagai Tersangka Tindak Pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, dan diancam dengan pasal-pasal pidana yang dipersangkakan kepadanya, setelah diputuskan melalui proses gelar perkara terhadap perkara yang sedang dilakukan penyidikannya;
2). Terhadap Tersangka yang diduga telah melakukan Tindak pidana, telah dilakukan pemanggilan dan telah dilakukan upaya paksa berupa tindakan penangkapan dan penggeledahan sesuai perundang-undangan yang berlaku, namun Tersangka tidak berhasil ditemukan;
3). Yang membuat dan menandatangani DPO adalah penyidik atau penyidik pembantu, diketahui oleh atasan penyidik/penyidik pembantu dan atau Kasatker selaku penyidik;
4). Setelah DPO diterbitkan tindak lanjut yang dilakukan penyidik adalah: a) mempublikasikan kepada masyarakat melalui fungsi Humas diwilayahnya; b) mengirimkan ke Satuan Polri lainnya dan wajib meneruskan informasi tersebut kejajaran untuk dipublikasikan.
5). DPO harus memuat dan menjelaskan secara detail: a) identitas lengkap Kesatuan Polri yang menerbitkan DPO; b) nomor Telpon Penyidik yang dapat dihubungi; c) nomor dan tanggal laporan polisi; d) nama pelapor; e) Uraian singkat kejadian; f) Pasal Tindak Pidana yang dilanggar; g) Ciri-ciri/identitas Tersangka yang dicari (dicantumkan Foto dengan ciri-ciri khusus secara lengkap orang yang dicari antara lain : nama, umur, alamat, pekerjaan, tinggi badan, warna kulit, jenis kelamin, kerwarganegaraan, rambut, hidung, sidik jari dan lain-lain).
Dalam prakteknya ada beberapa celah yang biasa di gunakan DPO yakni: Status DPO oleh penyidikan, tapi masih bisa mengggunakan Preperadilan untuk menguji upaya paksa. Status DPO di tingkat penuntutan tapi masih bisa menggunakan upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan Status DPO di tingkat Penuntutan tapi masih bisa menggunakan Upaya Hukum Luar Biasa (PK).

Dalam kasus perkara pidana terkait Laporan Polisi Nomor : 1125/K/XII/2016/Res. JT Tanggal 05 Desember 2016 tentang perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP yang ditangani Penyidik Polres Jakarta Timur terdapat kejanggalan.(Lihat tautan berita : http://beritasiber.com/diduga-melakukan-penetapan-tersangka-secara-tidak-sah-polres-jaktim-di-praperadilankan/ ).

Berawal dari masalah perebutan harta warisan orangtua. Keluarga besar H. Ismayadi yang saat ini berada dalam pertentangan sengit antara keturunan isteri pertama (Yanti Mala) dengan isteri kedua (Kartinah), Ade Aryudi, SE (putra dari pasangan Ismayadi dengan Kartinah) yang merupakan adik tiri Iwan Kurniawan (putra dari pasangan Ismayadi dengan Yanti Mala) diduga memalsukan tanda tangan lurah Cakung Timur Sumardiyono pada Akta Jual Beli (AJB) sebidang tanah yang dibeli mendiang ayahnya.

Menurut Iwan seperti tertuang dalam Laporan Polisi Nomer : 1125/K/XII/2016/Res.Jt. tanggal 5 Desember 2016 disebutkan mendiang ayahnya membeli sebidang tanah di Kawasan Jl.Cakung Cilincing, Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur seluas 1000 M2 senilai Rp: 900 Juta Dari HJ. Marhati, setelah pembayaran selesai dilaksanakan oleh Ismayadi, ayahandanya jatuh sakit, dan saat sakit itulah adiknya (Ade) dan Herry adik Ismayadi mendatangi pihak penjual tanah dan meminta tanda tangan pada AJB yang sudah jadi, selang waktu beberapa hari Hery kembali menemui penjual tanah dan meminta girik asli tanah tersebut, karena pihak penjual curiga, girik tersebut tidak diberikan,” katanya.

“Namun anehnya, walau girik asli tidak diberikan oleh si penjual tanah, kok tiba – tiba muncul AJB atas tanah tersebut, padahal logikanya, untuk mengurus AJB, itu harus ada alas hak tanahnya, seluruh ahli waris tanda tangan, ada pengantar RT, RW dan tentunya tanda tangan lurah setempat, karena jalur prosedural tidak ditempuh oleh adik saya tapi bisa ada AJB, saya curiga AJB tersebut palsu dan atas hal tersebut saya membuat laporan polisi di Polres Jakarta Timur,” ungkap Iwan.

Iwan menambahkan,”Kecurigaan saya atas keaslian AJB tersebut semakin memuncak saat saya temui mantan lurah Cakung Timur Sumardiyono, menurutnya, dia tidak pernah menandatangani AJB tanah yang dibeli oleh mendiang ayah saya, bahkan NIK sumardiyono pun berbeda dengan yang aslinya, sehingga dugaan pemalsuan tanda tangan lurah Sumardiyono sangat kuat, dengan alat bukti dan saksi dari lurah Sumardiyono saya laporkan Ade ke Polres Jakarta Timur, dan lurah Sumardiyono telah memberikan kesaksiannya di depan penyidik polres Jaktim menguatkan dugaan saya,” ungkapnya.

“Dalam proses penyelidikan maupun penyidikan saya mengapresiasi kinerja penyidik dari Polres Jakarta Timur karena sesuai dengan hasil pemeriksaannya aparat telah menetapkan status tersangka terhadap para terlapor yang diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP seperti dalam laporan saya. Namun rupanya terlapor melakukan upaya hukum menggugat praperadilan terkait penetapan status sebagai tersangka tersebut. Dan Alhamdulillah pada hari Senin 11 Desember 2017 Hakim telah memutuskan menolak praperadilan tersebut. Dan selanjutnya Penyidik Polres Jakarta Timur pun telah menetapkan tersangka dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) seperti tertuang dalam SP2HP Nomor : B/364/II/2018/Res.JT tertanggal 01 Februari 2018.

Namun anehnya, Tersangka Ade Aryudi yang sudah menyangdang status DPO ini sepertinya kebal hukum, karena sampai dengan saya mengadakan konferensi pers ini dia masih bebas berkeliaran bahkan mendapat pengawalan oleh oknum aparat dari cilincing. Ini sangat ironis, orang yang sedang dicari (DPO) oleh polisi malah dikawal polisi. Hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi upaya penegakan hukum di negeri ini. Dan hari ini, saya bersama penasihat hukum saya telah embuat surat resmi ke Propam (Paminal) agar citra lembaga kepolisian tidak ternodai oleh ulah oknum oknum yang tidak Promoter,” Tutur Iwan dalam konferensi pers yang digelarnya di Polda Metro Jaya usai membuat Surat ke Yanduan Polda Metro Jaya (16 Mei 2018).

Ketua Dewan Pengurus Wilayah Lembaga Advokasi Hak Azasi Manusia Internasional (DPW LEADHAM Internasional) Jawa Tengah, Dr (H.C), Ir.Rismauli D. Sihotang didampingi Ulrikus Ladja, SH, selaku Kabiro Advokasi Ledham yang juga merupakan sebagai kuasa Hukum dari Iwan Kurniawan menilai bahwa perbuatan oknum polisi yang menangani kasus ini telah mengangkangi program Promoter Kapolri saat diwawancarai media ini.

Risma mengatakan,”Program Promoter Kapolri yaitu bahwa Polisi HARUS Profesional, Modern dan Terpercaya seakan akan tidak digubris. Dalam Perkap 14 Tahun 2012 dan Perkaba No 3 Tahun 2014 telah jelas prosedur yang harus dilakukan terhadap DPO. Saya selaku kuasa hukum Iwan telah berkali kali berkoordinasi untuk memberikan informasi terkait keberadaan buronan tersebut dengan harapan agar kasus ini segera dapat diselesaikan, tersangka yang berkali kali juga sudah dipanggil polisi segera ditangkap lalu berkas P 21 dan lanjut tahap 2 agar proses hukumnya segera berjalan. Namun tidak ada respon yang positif dari pihak penyidik bahkan terkesan dilakukan pembiaran terhadap tersangka DPO. Hal ini menunjukkan rendahnya profesionalitas polisi dan berlarut larutnya penanganan yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan publik terkait dengan kinerja lembaga kepolisian,”Ujarnya.

“Bahkan saya memiliki informasi akurat tersangka Ade Aryudi memiliki dua status tersangka dan masuk dalam daftar DPO selain di Polres Jakarta Timur, juga DPO Polres KP3 dalam perkara narkoba. Namun lagi lagi aparat terkait seakan tutup mata dengan melakukan pembiaran. Bahkan aneh bin ajaib, saya memiliki bukti A 1 dokumentasi si tersangka ini malah dikawal oleh oknum polisi dari cilincing Jakarta Utara. Bagaimana dan ada apakah orang yang mempersulit penegak hukum dalam hal mengusut suatu perkara pidana (terbukti sudah masuk dalam daftar DPO) malah dilindungi ? “Tanya Risma.
“Agar dapat memperoleh kepastian hukum untuk klien kami, hari ini kami melakukan upaya pengaduan ke Propam/Paminal di Polda Metro Jaya untuk menegakkan citra lembaga kepolisian. Kami juga mengirimkan Surat kepada KAROWASIDIK untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan tembusan ke Kompolnas dan Komisi III untuk minta Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait proses penegakkan hukum yang saat ini kami rasakan tidak adil dan ngawur.” Pungkas Ketua Dewan Pengurus Wilayah Lembaga Advokasi Hak Azasi Manusia Internasional (DPW LEADHAM Internasional) Jawa Tengah, Dr (H.C), Ir.Rismauli D. Sihotang kepada media di halaman Kantor Polda Metro Jaya Rabu, 16 Mei 2018.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here