Gelar Perdana Praperadilan Sekda Gresik Kuasa Hukum Mengetahui Keberadaan Tersangka 

(Video diatas Keterangan pers kuasa hukum Sekda Gresik, Hariadi SH)
Gresik Jawa Timur, Media RAJAWALISIBER -Praperadilan adalah merupakan “mekanisme kontrol” terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum, dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, hingga penetapan tersangka. Baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak.
Secara umum tujuan lembaga Praperadilan adalah dimaksudkan untuk menegakan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada tersangka /terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan pendahuluan (pra-ajudikasi).
Sidang praperadilan akhirnya di gelar, tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik dengan tergugat Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik telah dilaksanakan di ruang Chandra Pengadilan Negeri (PN) Gresik dengan hakim tunggal yang dipimpin Rina Indrajanti, dengan masih tidak dengan kehadiran Tersangka, Jumat (01/11/2019).
Kejari Gresik yang diwakili empat jaksa, diantaranya Kasi pidsus Dymas Andji Wibowo, Hesti, Ngurah dan Alifin meminta kepada Hakim agar sebelum sidang praperadilan dimulai agar hakim menolak praperadilan karena legal standing nya tidak jelas.

kuasa hukum Kejari mengatakan, mengacu pada ketentuan SEMA No. O1 tahun 2018 yang mengatakan bahwa tersangka yang melarikan diri atau DPO tidak diperbolehkan mengajukan praperadilan, ” tegas Alifin N. Wanda salah satu Jaksa Pidsus.

Akan tetapi permintaan itu ditolak  Hakim Rina Indrajanti. “Sanggahan atau jawaban dari materi gugatan bisa serahkan pada agenda sidang berikutnya, ” terang Hakim Rina Indrajanti.

Saat Hakim mempersilahkan kuasa hukum pemohon membacakan diruang sidang, kuasa hukum pemohon Hariadi SH, menganggap materi sudah dibacakan.

Pihaknya hanya mempertegas bahwa pemohon dalam hal ini meminta provisi kepada hakim untuk memberikan putusan sela agar penyidik tidak melakukan pemanggilan atau pemeriksaan selama proses praperadilan.

Majelis Hakim Rina Indrajanti menjelaskan,“ Maaf permohonan anda saat ini tidak bisa kami kabulkan. Sekarang kita fokus pada materi pokok praperadilan. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka itu adalah kewenangan dari penyidik, ” tegasnya.

Sidang praperadilan ini akhirnya ditunda Senin depan dengan agenda jawaban materi gugatan dari termohon, yakni Kejari Gresik.

Sebagaimana kita ketahui Sejak mantan BPPKAD Gresik M Mukhtar telah divonis empat tahun dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Kamis (12/9).
Hingga perkara tersebut berlanjut dengan pengembangan atas perintah pengadilan Tipikor Surabaya, untuk melakukan pemerikasaan lanjutan Adapun pemeriksaan lanjutan tersebut Mantan Kepala BPPKAD Andy Hendro Wijaya yang sekarang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Gresik,
Juga pemeriksaan kepala bidang di BPPKAD, ini bagian dari pengembangan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab secara materiil. Pengembangan perkara ini hanya penegasan, karena penyidik sudah punya alat bukti.

Para kepala bidang yang diperiksa adalah Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya Farida Haznah Makruf, Kepala Bidang Perbendaharaan Anis Nurul Aini, Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Ahmad Haris Fahman, Kepala Bidang Anggaran Mat Yazid.

Kemudian Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Mustofa dan Kepala Bidang Pengelolaan Aset Herawan Eka Kusuma.

Sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana, penahanan terhadap seorang tersangka memang dapat dilakukan penyidik, penuntut umum maupun hakim di sidang pengadilan.
Apabila suatu penahanan terhadap seorang tersangka memang harus dilakukan, artinya tidak ada lagi pilihan maka penahanan itu kemudian menurut KUHAP dapat berupa (1) penahanan rumah tahanan Negara, (2) penahanan rumah, dan (3) penahanan kota.
Jenis penahanan ini dapat diterapkan sesuai karakteristik masing-masing kasus yang berbeda satu sama lain. Jadi pilihan penahanan jika harus dilakukan maka sesuai ketentuan hukumnya tidak satu-satunya yaitu harus penahanan rumah tahanan Negara;
Catatan :
Persoalannya adalah kewenangan lembaga Praperadilan dalam KUHAP sangat sedikit, pasif, dan bersifat post factum. Selain lemahnya kewenangan, lembaga Praperadilan juga diatur secara singkat tanpa dilengkapi dengan prosedur atau tata cara bersidang yang memadai.
Akibatnya, prosedur praperadilan yang meski berada dalam ranah hukum acara pidana malah dalam prakteknya menggunakan prinsip – prinsip dan asas – asas hukum acara perdata.
Walhasil, khususnya orang-orang miskin dan teraniaya serta tidak mempunyai akses hukum. Pengaruh dari penggunaan hukum acara perdata tak bisa dipungkiri semakin memperlemah lembaga Praperadilan yang secara desain memang sudah lemah. Red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *