Gerakan Menolak Lupa (GEPAL)- Mosi Tidak Percaya Kepada Pemerintah RI atas Disahkannya RUU Cipta Kerja yang Melanggar Konstitusi dan Demokrasi

  • Whatsapp

Media www.rajawalisiber.com – Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) tanpa proses yang panjang dan cacat sejak awal, tiba-tiba pada Senin 5/10/20 disepakati dan disahkan keberadaannya oleh DPR RI bersama Pemerintah RI di bawah rezim Jokowi. Pengesahan RUU ini menjadi mimpi buruk bagi keberlanjutan kehidupan rakyat Indonesia, sebab di dalam aturan tersebut sarat kepentingan segelintir elite. Penghianatan atas konstitusi dilangsungkan secara masif dan sistematis, melalui mufakat jahat elite penguasa. Mulai dari pengesahan RUU Minerba, tidak disahkannya RUU PKS hingga disahkannya RUU MK, semuanya satu paket untuk kepentingan mereka yang berkuasa.

Pengesahan RUU Cipta Kerja pada dasarnya sangat berbahaya bagi kehidupan rakyat dari berbagai sektor, mulai dari buruh, petani, nelayan, masyarakat pinggiran, perempuan dan masyarakat adat. Sebab di dalamnya berjubel aturan yang dijadikan satu, niatnya untuk memaksimalkan fungsi aturan melalui sinkronisasi, tapi sebenarnya tak lebih dari upaya deregulasi aneka aturan yang sebelumnya sudah longgar, lalu dilonggarkan lagi melalui RUU ini.

Narasi pemerintah dalam membentuk aturan ini selalu dikaitkan dengan pandemi Covid-19, resesi ekonomi, hingga terkait pembukaan lapangan pekerjaan. Padahal lebih jauh lagi, RUU ini sudah ada sebelum pandemi menyebar hingga ke pelosok negeri. Pemerintah telah kehilangan nalarnya, di mana lebih memikirkan ekonomi daripada keselamatan rakyatnya. Di saat semua orang bahu membahu melawan wabah, mereka dengan santainya menciptakan RUU jahat yang siap melumat kehidupan rakyat.

Mengapa dikatakan jahat, dalam RUU sebanyak 900 halaman tersebut memuat aneka deregulasi yang akan menyengsarakan rakyat. Mulai dari kluster ketenagakerjaan, di mana dalam kluster ini ada beberapa aturan yang diubah dan dihapus, seperti aturan terkait upah yang sangat fleksibel dan multitafsir, di mana dalam pasal 88B dikemukanan upah berdasar satuan waktu dan hasil, lalu ada juga pada pasal 88C menekankan bahwa upah ditetapkan oleh Gubernur dalam bentuk UMP, sementara UMK ditentukan Gubernur atas pertimbangan atau syarat tertentu. Hal ini diperkuat dengan pasal 88D terkait penetapan upah didasarkan pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Aturan ini pada satu sisi akan semakin mencekik buruh, karena hanya bersandar tingkat pertumbuhan ekonomi tidak pada kebutuhan hidup layak buruh itu sendiri. Puncaknya dalam pengupahan adalah penghapusan pasal 91 UUK No. 13/2013 tentang penetapan dan pengaturan upah yang berbasis kesepakatan antara serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah. Aturan lain yang kontroversial seperti, terkait PKWT di mana tidak diatur secara detail terkait jangka waktu maksimum perjanjian kerja sementara dan jangka waktu perpanjangan maksimum, lebih jauh akan diatur dalam PP. Tentu ini menimbulkan pertanyaan besar, sebab itu berpotensi untuk ditafsirkan berbeda oleh pengusaha, yang mana mereka dapat mengakali kewajiban mereka untuk menetapkan pekerja sebagai pekerja tetap. Lalu pada Pasal 79 ayat 2 huruf b UU No.13/2003 (UUK) menyebutkan jika Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, dalam RUU Cipta Kerja aturan 5 hari kerjaitu dihapus. Sehingga berbunyi Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Lalu soal hak istirahat panjang RUU ini juga menyerahkan regulasi cuti panjang ke pengusaha, selain itu tidak mencantumkan hak cuti panjang selama 2 bulan bagi

pekerja/buruh yang sudah bekerja selama 6 tahun secara terus menerus dan menyerahkan aturan itu kepada perusahaan atau perjanjian kerja sama yang disepakati. Bahkan dalam RUU ini tidak menyebutkan terkait hak cuti haid, melahirkan dan hak untuk menyusui, tentu kondisi ini menimbulkan kerancuan terkait posisi RUU ini yang nantinya menggantikan UU Ketenagakerjaan.

Problem mendasar dari RUU ini juga menyasar soal sektor lingkungan hidup, dalam catatan Walhi Jawa Timur, ada beberapa ketentuan dibuat untuk melancarkan aneka eksploitasi terhadap alam. Khususnya dalam pasal 88 UU PPLH di mana dalam konteks B3 pemerintah menghapus ketentuan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Lalu, pada penghapusal pasal 93 UU PPLH terkait setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara, artinya partisipasi masyarakat dalam kontrol terhadap aneka pelanggaran izin akan tertutup rapat. Belum lagi soal penyederhanaan izin, di mana pada pasal 21 RUU ini, semangatnya bukan lagi pencegahan tapi lebih kepada memberikan kemudahan untuk melakukan investasi dan usaha, melalu izin berusaha dalam kerangka persetujuan lingkungan. Lalu ada terkait ketentuan pasal 40 dalam UU PPLH terkait izin lingkungan sebagai syarat berusaha yang dihapus. Dalam pasal 26 terkait AMDAL pun mereka mengubah ketentuan partisipasinya dari masyarakat terdampak ke masyarakat terdampak langsung, tentu ini berbahaya sebab wilayah yang tidak terdampak langsung akan terkena masalah serius terkait dampak usaha, perlu diingat ekosistem merupakan satu kesatuan utuh. Ke depannya ketentuan tersebut akan menghambat partisipasi rakyat ketika melakukan hak gugat atas kerusakan lingkungan. Dan masih banyak lagi yang kontroversoal, sehingga kluster lingkungan ini turut akan mendegradasi kehidupan rakyat.

Tidak hanya sektor lingkungan di kluster pertanahan juga berbahaya, dalam catatan KPA ada banyak masalah dalam RUU Cipta Kerja ini, salah satunya ialah hak pengelolaan (HPL) dalam UUPA 1960, HPL telah menimbulkan kekacauan penguasaan tanah, karena merupakan wujud penyimpangan hak menguasai dari negara (HMN). Melalui RUU Cipta Kerja (Ps.129), HPL diterjemahkan semakin menyimpang; sebagai pemberian jenis hak di atas tanah negara melalui HPL pemerintah seperti hendak menghidupkan kembali konsep domein verklaring jaman kolonial, yang secara tegas sudah dihapus dalam UUPA 1960. HPL menjadi jenis hak baru yang begitu kuat dan luas, karena dapat diberikan kepada instansi pemerintah, BUMN/BUMD, Badan Hukum yang ditunjuk pemerintah termasuk dikelola oleh Bank Tanah (BT), HPL juga dapat dikerjasamakan dengan pihak ke tiga. Parahnya, HPL dapat diberikan 90 tahun, lalu di atas HPL dapat diterbitkan HGU, HGB dan HP bagi investasi. Melalui RUU Cipta Kerja, rumusan HGU dapat dipastikan akan memperparah situasi ketimpangan dengan: (1) Memberikan banyak keistimewaan pada korporasi dengan memberi masa berlakunya HGU selama 90 tahun secara langsung sejak permohonan awal; (2) Menghapus pasal 16 UU Perkebunan, tentang kewajiban perkebunan untuk megusahakan lahan perkebunannya dan menghapus sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya; (3) Dengan dihapusnya pasal 16 UU Perkebunan maka hal ini berpotensi menghilangkan status tanah terlantar yang merupakan salah satu syarat hapusnya HGU dalam UUPA: (4) Hal ini mengandung banyak agenda terselubung kelompok pengusaha perkebunan skala besar dalam penguasaan tanah, termasuk memberi peluang kepada pemerintah (pejabat menteri) untuk melakukan praktik kolusi dan korupsi bersama pengusaha perkebunan dalam proses pemberian HGU; (5) Dengan hilangnya status tanah terlantar maka berpotensi menghambat pelaksanaan reforma agraria dari wilayah perkebunan, mengingat salah satu obyek prioritas reforma agraria bagi rakyat adalah tanah-tanah (perkebunan) yang banyak diterlantarkan perusahaan. RUU Cipta Kerja hendak merubah pasal-pasal dalam UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Demi Kepentingan Umum dengan dasar argumentasi hambatan pengadaan lahan bagi investasi dan kegiatan bisnis. Ini mengandung sejumlah persoalan:

a. Pengadaan tanah tidak dapat dilihat sebatas proses penyediaan tanah bagi pembangunan proyek infrastruktur semata, namun harus diperhitungkan dampak sistemik degradasi ekonomi, sosial dan budaya pada lokasi dan masyarakat terdampak.

b. Pemerintah menambahkan kepentingan investor tambang, pariwisata dan kawasan ekonomi khusus ke dalam kategori pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, agar proses pengadaan tanah semakin mudah.

c. Meningkatkan peran swasta dalam pengadaan tanah. Dalam prakteknya banyak proses pengadaan tanah, pembebasan lahan dan penetapan ganti kerugian yang dijalankan secara tidak transparan dan berkeadilan oleh pemerintah dan pemilik proyek. Meningkatkan peran dan kewenangan swasta hanya akan semakin menempatkan posisi masyarakat dalam situasi rentan ancaman pengukuran dan penggusuran paksa, atau menjadi korban korupsi dan manipulasi dalam tahap-tahap proses pengadaan tanah. Kewenangan pemerintah dalam pengadaan tanah harus tetap dipegang penuh sesuai asas umum pemerintahan yang baik.

d. RUU Cipta Kerja memudahkan proses pengadaan tanah dengan berdasarkan “penetapan lokasi” suatu pembangunan proyek pemerintah, dimana AMDAL, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan dan luar kawasan pertambangan, di luar kawasan gambut/sepadan pantai dan kajian dampak ekonomi-sosial masyarakat tidak perlu dipenuhi oleh perusahaan yang memerlukan tanah.

e. Pengadaan tanah sering kali mengesampingkan prinsip keadilan karena bagi pihak yang menolak bentuk dan besaran ganti rugi, prosenya dititipkan di Pengadilan Negeri. Sehingga mempermudah proses penggusuran tanah masyarakat.

Aneka malah per masalah dalam RUU ini menimbulkan polemik dan gejolak, semakin menunjukan watak negara dalam hal ini pemerintah kepada siapa mereka berpihak. Bahkan mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak demokratis pada rakyat yang hendak melakukan protes, seperti melakukan penghadangan, tindakan represi, intimidasi hingga kriminalisasi. Tentu ini menjadi miris dan berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi, serta semakin menegaskan watak otoriter negara.

Atas dasar di atas kami dari Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur menuntut kepada pemegang kuasa di negeri ini untuk:

1. Pemerintah wajib hukumnya untuk membatalkan RUU Cipta Kerja yang baru disahkan
2. Pemerintah harus menerbitkan Perpu yang membatalkan pengesahan RUU Cipta Kerja
3. Hentikan aneka kriminalisasi dan intimidasi terhadap rakyat
4. Menuntut Gubernur Jawa Timur untuk mendukung penolakan terhahadp adanya RUU Cipta Kerja yang baru disahkan

Demikian pandangan dari kami yang dapat disampaikan, selebihnya kami mengajak seluruh gerakan di manapun untuk tetap berjuang dan melawan ketidakadilan ini, sampai kemenangan rakyat didapatkan!!! ***

1. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) – 08113500197

2. Aliansi Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran – 081232497064

3. Aliansi Petani Indonesia (API) – 082142259923

4. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur – 082145835417

5. Komite Pusat Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) – 081230593651

6. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya – 082330231599

 

 

Editor: Jefri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *