H Saiful Arif dkk di Laporkan ke Bareskrim Polri terkait Penyerobotan Tanah di Pelabuhan International JIIPE

Gresik Jawa Timur, Media RAJAWALISIBER -Berdasarkan hasil infomasi yang masuk ke redaksi media www.rajawalisiber.com dari Nara Sumber yang bisa di pertanggung jawabkan, terkait Surat Penyelidikan No:SP.Lidik/2023/XII/2018/Dittipidum Tanggal 31 Desember 2018.

Jakarta 21 Mei 2019, Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum. Laporan Polisi No: LP/364/IV/2019/Bareskrim Tanggal 08 April 2019 atas nama Pelapor Tri Sutrisna Wiranata dan Surat Perintah penyelidikan lanjutan No: SP.Lidik/   N/2019/Dittipidum tanggal.  Mei 2019.

Sehubungan rujukan tersebut di atas bahwa Dittipidum Bareskrim Polri Sedang menangani Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan menyuruh menempatkan Keterangan palsu dan atau Penggelapan hak atas barang tidak bergerak yang dilakukan oleh terlapor H Saiful Arif dan kawan kawan yang terjadi pada bulan Juli 2012 di Kantor Notaris PPAT Badrus Saleh S.H., Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Jawa Timur,

Sebagaimana di maksud dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP dan Pasal 385 KUHP, Guna kepentingan Penyelidikan telah dimintai Keterangan yang dilakukan pada pada Kamis 23 Mei 2019 di ruang Ditreskrim Polda Jawa Timur.

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: 1. akta-akta otentik

  1. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.
  2. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
  3. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  4. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 ayat (1) KUHP,  berbunyi: “Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

”Pasal 55 ayat (1)ke-1  KUHP, berbunyi:

“1.Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”;

Mengenai penyerobotan tanah, pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (“Perppu 51/1960”).

Secara umum, pengaturan penyerobotan yang diatur dalam KUHP merupakan penyerobotan tanah terhadap hak pakai. Penyerobotan tanah terhadap hak atas tanah dalam artian lebih luas diatur dalam Perppu 51/1960.

Jadi penyerobotan tanah tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan merebut dan menguasai atau menduduki tanah yang dimiliki oleh orang lain.

  1. Menurut KUHP Perbuatan penyerobotan tanah tidak secara tegas dirumuskan dalam KUHP, namun Pasal 385 KUHP, mengatur tentang kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah, sebagai berikut: Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dihukum:
  2. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjualmenukaratau menjadikan tanggungan utangsesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu.

menurut Pasal 385 ayat (1) KUHP,  jika seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah) menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang hak orang lain untuk memakai tanah negara, maka dapat dihukum penjara selama 4 (empat) tahun penjara.

Jika ingin menjerat dengan pidana, maka dapat dikenakan pidana yang mengatur mengenai penyerobotan tanah baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Perppu 51/1960. Red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *