HIMBAUAN DENGAN TEGAS BAGI SELURUH KELUARGA BESAR LSM GMBI BANJARNEGARA DIMANAPUN BERADA

0
161
Ketua Distrik LSM GMBI Toni S Hidayat dan sekertaris Distrik LSM GMBI Budi wizon
Jakarta Indonesia, Media RAJAWALISIBER- Kebebasan berfikir dan bersikap; kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat adalah hak-hak dasar setiap warga negara yang dilindungi secara hukum oleh Undang Undang Dasar 1945, pasal 28E, dan oleh karena itu harus dihormati. Akan tetapi, dalam rangka membangun keteraturan, ketertiban dan kemaslakhatan secara umum di lingkungan Organsasi Masyarakat , GMBI sebagai sebuah lembaga Organsasi Masyarakat merasa perlu adanya norma-norma internal terkait dengan penggunaan hak-hak dasar tersebut, khususnya yang terkait dengan keterlibatan atau partisipasi warga GMBI dalam aktivitas-aktivitas sosial, ekonomi dan politik di dalam masyarakat, tanpa melanggar  UUD 45.

Ketua distrik Toni S Hidayat mengatakan,” Dengan dilandasi oleh , yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian pada Masyarakat, Dewan Kode Etik DPP GMBI beserta segenap warganya harus dapat menyatakan dirinya sebagai lembaga yang netral, non-partisan dan aktif, dalam kaitannya dengan keberadaan dan kegiatan berbagai kelompok, golongan atau kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang ada di dalam masyarakat.” tegasnya.

 

Sekertaris distrik Budi wizon menambahkan,” Netral adalah prinsip ketidak berpihakan GMBI dan warganya pada salah satu dari dua atau banyak kelompok, golongan atau kekuatan sosial, ekonomi dan politik, melainkan berdiri di atas semuanya. Non-partisan adalah prinsip tidak mendekatkan diri dan berpartisipasi secara regular maupun irregular dalam aktivitas sebuah kelompok, golongan dan kekuatan sosial, ekonomi dan politik manapun. Aktif adalah prinsip yang secara mandiri dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan bangsa di atas semua kelompok dan golongan.” tambahnya,

 

Kelompok dan golongan politik yang dimaksud meliputi partai politik (parpol) dan organisasi massa (ormas) yang secara formal diakui oleh pemerintah. Kelompok dan golongan ekonomi meliputi perusahan-perusahan. Kelompok dan golongan sosial meliputi organisasi-organisasi sosial non-politik.

 

Diharapkan dalam waktu dekat kebijakan ini dapat segera dilaksanakan sehingga bisa menjadi acuan bagi seluruh warga maupun anggota GMBI dalam berkegiatan di bidang sosial, ekonomi dan politik di masyarakat tanpa melanggar norma secara umum dan GMBI secara khusus serta UUD 45. Red

 

DALAM PILPRES 2019 LSM GMBI SUDAH MENYATAKAN SIKAP NETRAL, SERTA DIHIMBAU UNTUK DITERUSKAN SAMPAI KETINGKAT ANGGOTA AGAR DIKETAHUI, SERTA DILARANG UNTUK  MEMPOSTING GAMBAR/TULISAN YANG BERBAU/BERNUANSA SALAH SATU DUKUNGAN TERHADAP PASANGAN CALON.

JIKA DALAM PERJALANAN MASIH DITEMUKAN SUATU TEMUAN YANG BERSIFAT MENENTANG KEBIJAKAN LEMBAGA TERTINGGI, MAKA KAMI DEWAN KODE ETIK DPP LSM GMBI TIDAK AKAN SEGAN2 MEMBERIKAN SANKSI SECARA KELEMBAGAAN HINGGA  MEREKOMENDASIKAN KEPADA KETUA UMUM SEKALIGUS PENDIRI LSM GMBI UNTUK DITERBITKAN SURAT  PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT.

DEMIKIAN UNTUK DIPERHAIKAN.

JABAT ERAT

LAMHOT M SITUNGKIR.SH.
DIR.LBH GMBI/MAJELIS DEWAN KODE ETIK DPP LSM GMBI.

Jalan Kh Ahmad Dahlan Kalikidang Rt 04/12 Kecamatan Purworejo Klampok Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here