” ITU FITNAH, SAYA TIDAK PERNAH MENERIMA UANG ITU” MANTAN KEPALA DPPKAD  KAB GRESIK YETTY SRI SUPARYATI DIGIGIT TERIMA DANA KORUPSI JASPEL BPJS RP 170 JUTA 

Gresik Jawa Timur, Media RAJAWALISIBER- Hukum pelaku korupsi seberat beratnya, Pada dasarnya setiap korupsi di birokrasi sifatnya sama, yakni pemanfaatan jabatan oleh oknum untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya dengan cara menyimpang dari sumpah jabatan dan hukum.
Korupsi itu, kendati dianggap kekuatan bersifat lunak (soft power), daya rusaknya tidak kalah dari ancaman kekuatan keras (hard power), seperti konflik kekerasan kolektif yang berkelanjutan, separatisme, atau perang sekalipun. Kenyataan demikian akan diperparah ketika korupsi dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya.
Jadilah kejahatan sempurna (perfect crime) dengan pengetahuan hukum dan kekuasaan yang dimiliki. Tidaklah mengherankan jika hukum dijadikan alat kejahatan (law as a tool of crime) yang dapat menyembunyikan korupsi dalam kebijakan yang memayunginya.
Pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan berasal dari kelas menengah atau kalangan terdidik. Satu golongan dengan pendidikan tinggi dan profesi atau karier yang mapan.
Bagi mereka, bayang-bayang ancaman ekonomi berupa krisis keuangan merupakan suatu perkara menakutkan. Apalagi jika mempertaruhkan masa depan anak, istri, dan kerabat lain. Tidak jarang, nafsu untuk menjadi semakin kaya raya (serakah) juga menjadi pendorong munculnya ketakutan akan ancaman ekonomi dan membuat mereka terjebak dalam corruption by greed (greedy corruption).

Dan menindaklanjuti Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik terus melakukan pengembangan terhadap kasus korupsi di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang bermotif pemotongan insentif pegawai.

Sejak mantan sekretaris yang sekaligus Plt Kepala BPPKAD M. Muktar sebagai tersangka, Kamis (14/2), team penyidik Kejari Gresik mendalami keterangan mantan Kepala DPPKAD Yetty Sri Suparyati dan mantan Sekretaris Agus Pramono. Serta seorang staf bernama Lilis turut dimintai keterangan.

Ketiganya di mintai keterangannya mulai pukul 10.00 s/d 17.30 WIB dan Pemeriksaan keterangan mereka sangat diperlukan karna disinyalir indikasi pemotongan jasa insentif di BPPKAD sudah berlangsung lama.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik Pandoe Pramoekartika menyampaikan,” Team penyidik sedang mendalami dan fokus pada perkara OTT Plt Kepala BPPKAD M. Muktar, untuk keterkaitan dengan perkara yang lain nanti pasti akan di dalami dan untuk pejabat pejabat yang disebut sebut oleh Dr dholam nanti pasti akan ditindak lanjuti ,itu kewenangan penyidik ,” tegas nya.

Sementara Yetty Sri Suparyati kepada wartawan membenarkan bahwa dirinya diperiksa atas perkara korupsi pungutan jasa insentif di BPPKAD. “Saya diperiksa sebagai saksi waktu menjabat sebagai Kepala DPPKAD. Pemeriksan ini normatif, seputar kinerja saya sebagai mantan kepala dinas,” kata Yetty

Tambah Yetty Sri Suparyanti terkait ocehan Dr Dholam bahwa dirinya menerima uang Rp 170 juta ,” Itu fitnah , Saya tidak pernah menerima uang itu, saya sudah pensiun , saya sekarang fokus di Agama,” ucapnya

Sebagaimana di persidangan kasus korupsi Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dana Kapitasi jaspel BPJS, keterangan terdakwa saat dicacar pertanyaan oleh hakim. Nurul Dholam menggigit beberapa pejabat Gresik baik yang masih aktif juga yang sudah pensiun, bahwa uang hasil korupsi potongan kapitasi Jaspel 10 persen dari BPJS disetiap puskesmas di seluruh kecamatan periode 2016 sampai 2017 sebesar Rp. 2.4 Milyar rupanya sebagian di bagi bagikan ke pejabat teras di Pemkab Gresik.

Saat ketua Majelis Hakim Wiwin menanyakan kemana aliran dana tersebut, terdakwa dengan jelas mengatakan bahwa uang tersebut dibagi bagikan untuk THR selama 2 tahun yakni tahun 2016 dan 2017.

“Kami serahkan ke Bu yeti, waktu itu sebagai Kabag Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) sebesar Rp. 170 juta, saya serahkan langsung.”ucapnya

“Sedangkan, Rp. 30 juta diserahkan pada pak Mucktar waktu itu menjabat Kabag Anggaran di BPPKAD (saat ini tersangka OTT BPPKAD). Jadi total, kami serahkan sebesar Rp. 200 juta, “ tambah terdakwa Nurul Dholam.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik non aktif, Nurul Dholam kedapatan melakukan korupsi terkait dana kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan yang merugikan negara senilai Rp. 2.451.370.985. Red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *