JAWA TIMUR RAMAI OTT DANA KAPITASI BPJS TAPI SEPI DI PENANGKAPAN PADAHAL SUDAH TERANG BENDERANG GEROMBOLANNYA

Surabaya Jawa Timur, Media RAJAWALISIBER-Dana Kapitasi BPJS belasan Triliun rupiah setiap tahunnya yang ditransfer oleh BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), terutama puskesmas, dan dana tersebut sangat rawan dikorupsi oleh birokrat daerah sektor kesehatan.

Dana kapitasi yang diterima Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 2014 sebesar Rp 8 triliun, 2015 sebesar 10 triliun, 2016 sebesar Rp13 triliun, dan tentu di tahun 2017 dan 2018 semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 

Dari pemantauan Team Investigasi RAJAWALISIBER Dana Kapitasi juga bisa digunakan untuk menyuap kepala daerah, akreditasi puskesmas, dan dana kampanye pilkada oleh petahana.
 
Dalam beberapa bulan yang lalu dari pemantauan di lapangan khususnya di Jawa Timur , Aparat penegak Hukum sudah melakukan Penggeledahan bahkan Oprasi Tangkap Tangan Namun hasilnya belum optimal sebagaimana harapan Masyarakat Jawa Timur,
 
Pertama, penggeledahan di kantor dan di rumah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, yang di Pimpin oleh Team kejaksaan Negri Gresik, hingga hari ini yang baru di tangkap secara resmi baru Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, dan ke 32 Kepala Puskesmas serta Bendahara Bendahara Puskesmas serta Bendahara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik terlihat adem ayem seakan akan menunggu sampai warga Gresik melupakan kasus kasus tersebut diatas, padahal mereka jelas jelas ikut turut serta dalam mensukseskan Korupsi berjamaah tersebut,
 
dari hasil temuan team Investigasi modusnya dana kapitasi Bpjs ditiap Puskesmas di potong 10 oleh bendahara puskesmas kemudian dana tersebut disetorkan ke bendahara dinas kesehatan dan oleh bendahara dinas kesehatan yang 7% langsung ditransfer ke rekening kepala dinas kesehatan dan yang 3% di transfer ke forum komunikasi pimpinan puskesmas kabupaten Gresik,
 
Kemudian Ditreskrimsus Polda Jawa Timur menangkap tangan Kholifah (54), bendahara UPT Puskesmas Karangploso, Kabupaten Malang, Kamis (27/9/2018). Sejumlah barang bukti diamankan, termasuk 31 amplop berisi uang dengan total sebesar Rp 75.620.000. Bendahara diduga memotong dana kapitasi untuk pegawai PNS dan non PNS di lingkungan kerjanya sejak Januari sampai Agustus 2018 dengan total Rp 198.390.911,00.

Polisi terus mendalami OTT Bendahara UPT Puskesmas Karangploso, Kabupaten Malang. Bendahara diduga memotong dana kapitasi pegawai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di puskesmas milik Pemkab Malang itu. Belum diketahui berapa persen pemotongan yang dilakukan Kholifah (54), selaku Bendahara.


Polda Jawa Timur sampai detik ini belum menahan Kholifah pasca terkena OTT begitupun pihak pihak yang terkait dalam kasus tersebut, Karna tidak mungkin seorang bawahan melakukan hal tersebut atas inisiatifnya sendiri,

Dan begitupun Penyidik Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur masih melakukan pengembangan mengenai kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai Puskesmas Porong Sidoarjo yang diduga terlibat korupsi dana Pelayanan Kesehatan (Jaspel).

Terduga pelaku seoarang dokter inisial EH (56) seorang PNS Kepala Puskesmas dan lima pegawai (Koordinator) status hukum masih terlapor.

Sesuai kewenangan penyidik mereka telah dipulangkan karena ada jaminan namun tetap diberlakukan wajib lapor.

Sebelumnya, anggota Polda Jatim menangkap pegawai Puskesmas Porong Sidoarjo diduga terseret kasus dugaan korupsi dana Pelayanan Kesehatan.

Awalnya, dalam OTT tersebut polisi mengamankan barang bukti uang tunai Rp 6.6 juta dari NI yang merupakan pegawai Staf TU Bidang Kepegawaian.Dari uang hasil potongan dana Jaspel total tersebut disita sebanyak Rp 58 juta.

Dari kasus kasus OTT maupun Penggeledahan yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya di Jawa Timur, sudah sangat di tunggu tunggu kejelasannya oleh masyarakat, bahkan masyarakat Jawa Timur amat sangat mendukung penegakan hukum yang dilakukan ,

Namun masyarakat juga berharap ada titik terang siapa saja yang melakukan korupsi tersebut karna masyarakat sekarang sudah faham jika ada kasus korupsi yang terungkap, masyarakat mengerti betul koruptor di manapun tidak mungkin melakukanya sendirian sudah pasti koruptor itu gerombolan yang berjama’ah.Red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *