Jelang Pilkada Gresik, Kades Sekapuk: Jika Ada Kades Tidak Netral, Itu Berarti Kades Abal-abal

  • Whatsapp

GRESIK, Media www.rajawalisiber.com – Kerawanan Pilkada tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik 2020 diantaranya adalah netralitas ASN, TNI-Polri, termasuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(Ket foto: Ketua Bawaslu Gresik saat gelar himbauan netralitas kades dan perangkat desa di wisata Setigi.)

Untuk itu, sebagai langkah antisipasi dan pencegahan terkait kerawanan Pilkada tersebut, Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Gresik gencar melakukan himbauan. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi himbauan kepada Kades dan Perangkat Desa Sekapuk Ujungpangkah di wisata alam Setigi.

Giat cerdas Bawaslu Gresik ini mendapat dukungan dan apresiasi positif dari Kades Sekapuk Abdul Halim. Pihaknya menyerukan kepada AKD (Asosiasi Kepala Desa) Kabupaten Gresik agar menginstruksikan kepada seluruh kades dan perangkat desa untuk menjaga netralitas dalam Pilkada Gresik.

“Saya Abdul Halim, Kades Sekapuk Ujungpangkah di hadapan Ketua Bawaslu Gresik Moch. Imron Rosyadi siap bersikap Netral dalam Pilkada Gresik. Jika sampai ada Kades yang tidak netral, itu berarti Kades Abal-abal,” tegas Abdul Halim, salah satu Kades yang dikenal vokal dan lantang menyuarakan kebenaran ini, Selasa (14/7/2020).

Menanggapi komitmen yang luar biasa ini, Ketua Bawaslu Gresik Moch Imron Rosyadi menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kades Sekapuk serta seluruh perangkatnya yang siap menjaga netralitas dalam Pilkada Gresik 9 Desember mendatang.

Dijelaskan Imron, netralitas ASN, TNI-Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa ini sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, serta Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

“Bahkan, sesuai ketentuan Pasal 71 UU No 10 Tahun 2010, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan Kades dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Bagi ASN, unsur keamanan dan Kades yang sengaja melanggar ketentuan tersebut akan dipidana dengan sanksi penjara,” tandasnya serius. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *