Kok Bisa Ya Sekda Gresik Lari Dari Hukum Namun Minta Keadilan hukum 

” warga gresik yang tidak mampu menyewa pengacara karna kemiskinanya, dibuat plonga plongo dan hanya berharap hukum bisa tegas tidak tajam kebawah namun tumpul keatas “
Gresik Jawa Timur, Media RAJAWALISIBER -Sekretatis Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Andhy Hendro Wijaya melakukan perlawanan. Dia mengajukan praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka oleh Kejari Gresik. Praperadilan telah dijaukan ke Pengadilan Negeri setempat.

Permohonan praperadilan itu diajukan Hariyadi dan Taufan Rezza selaku Penasihat Hukum Andhy, dengan nomor surat 03/Pitpra/2019/PNGSK.

Penjelasan kuasa Hukum pada awak media, “Status tersangka yang ditetapkan Kejari Gresik tidak berdasar hukum. Pertimbangan kami, hakim tipikor untuk mengembangkan vonis M Mukhtar belum memiliki kekuatan hukum mengikat,” jelas Taufan mencuplik petitumnya, Jumat (25/10).

Catatan:

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran MA (SEMA) No. 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) tertanggal 23 Maret 2018. Pertimbangan terbitnya beleid ini karena praktik peradilan akhir-akhir ini ada kecenderungan tersangka dalam status DPO, tetapi saat bersamaan mengajukan praperadilan.

 
 
Ada dua muatan pokok yang diatur SEMA No.1 Tahun 2018. Pertama, tersangka yang sedang melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO) maka tidak dapat di ajukan praperadilan. Kedua, Jika praperadilan tetap diajukan oleh penasehat hukum maupun keluarganya, maka hakim dapat menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
 
 
Sebagai tambahan, hukum acara itu adalah untuk membatasi kewenangan aparat penegak hukum, bukan untuk mengurangi hak asasi. Untuk menguji kebenaran ‘dasar hukum’ dan ‘dasar fakta’ penetapan seseorang sebagai tersangka,
Sesuai Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tegas menyatakan bahwa selain ada bukti permulaan maka harus ada pemeriksaan terhadap calon tersangka.
 
 
muatan yang diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2018 berkaitan erat dengan syarat prosedural. Sehingga jika tersangka tidak mengikuti prosedur tersebut maka dapat didiskualifikasi.
bahwa memang latar belakang dibentuknya SEMA No.1 Tahun 2018 ini berkaitan erat dengan maraknya orang yang mengajukan praperadilan, namun dalam status DPO.
Perlu di garis bawahi, Perluasan Objek Praperadilan Pasal 77 KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi (MK) membuka peluang besar bagi para DPO untuk memanfaatkan itu, ini jelas tidak fair. 
 
 
Dia ingin mendapatkan haknya melalui proses hukum, namun di sisi lain ia menghindari hukum ,”
“Dengan melarikan diri, akan memberikan ketidak pastian hukum, kalaupun dia terbukti bersalah dan dihukum maka dia akan tetap tidak bisa dipenjarakan, karena dia hilang!”
(dirangkum dari berbagai sumber hukum). Red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *