KONGKALIKONG MAFIA TANAH DI PEMBEBASAN LAHAN PELABUHAN INTERNASIONAL JIIPE GRESIK

(Video diatas keterangan Suryono mewakil pemilik lahan petani tambak yang lahan tambaknya belum di bayar sekitar Rp 70 Miyar oleh PT BKMS di Pelabuhan Internasional JIIPE Kabupaten Gresik)
” Penderitaan Petani Tambak Akibat Kolaborasi Aktor Elite dalam Pembebasan Lahan Pelabuhan Internasional JIIPE Gresik” 
( Suryono mewakili pemilik lahan petani tambak saat bertemu H Syaiful di salah satu Hotel berbintang di Surabaya )
Gresik Jawa Timur, Media RAJAWALISIBER – Kurang Lebih 600 Hektar Tanah Petani Tambak tidak jelas penyelelesaian pelunasanya, Hingga berita ini terangkat ke Online Media www.rajawalisiber.com menyambung kelanjutan dari berita yang sudah naik beberapa bulan yang lalu.
Pembebasan lahan para petani tambak yang di caplok oleh mafia tanah yang berlindung di balik proyek Pelabuhan Internasional ( JIIPE ) Kali Mireng kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
Masyarakat sebagai pemilik lahan dihadapkan pada kepentingan pembebasan lahan yang digunakan dalam pembangunan pelabuhan internasional JIIPE Kabupaten Gresik.
Di dalamya terdapat berbagai kongkalikong relasi kepentingan yang dilakukan antar aktor elite yang saling berkolaborasi dalam praktik perburuan rente dengan tujuan untuk memperkaya diri.
Mereka melakukan segala cara dalam mewujudkan kepentingannya, dengan mengorbankan hak masyarakat. masyarakat banyak yang dirugikan, selain kehilangan tanah mereka juga kehilangan mata pancaharian mereka.
( peta bidang yang di keluarkan oleh BPN Gresik kurang lebih 13 hektar yang belum di bayar oleh PT BKMS dengan jumlah sektar Rp 70 Milyar )

 

Karena merasa dirugikan, masyarakat bersatu untuk menuntut hak mereka dan menolak pembebasan lahan, sehingga memicu terjadinya konflik. Konflik antara masyarakat dengan aktor pembebasan lahan dan merupakan konflik vertikal dengan hanya demi kekayaan pribadi dan kekuasaan, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial yang sangat mencolok.
Kolaborasi kepentingan ini dilakukan oleh kekuasaan pemerintah daerah dengan elite swasta pembebasan lahan. Elite pemerintah meliputi Bupati Gresik dengan kepala desa di tiga desa, yakni kepala desa Manyarsidorukun, kepala desa Manyarsidomukti, dan kepala desa Manyarejo.
Mereka bekerjasama berkolaborasi untuk memudahkan setiap proses pembebasan lahan. Setiap keberhasilan pembebasan lahan masing – masing pihak akan mendapatkan komisi yang masuk ke dalam kantong pribadi pribadi mereka.
Praktik perburuan rente ini berjalan dengan cukup rapi hingga tidak banyak diketahui masyarakat. Selain kolaborasi dengan sesama pemerintahan, kolaborasi dalam memaksimalkan keuntungan juga dilakukan oleh Bupati dengan pihak swasta yakni H. Syaiful.
Kolaborasi antara Bupati Gresik dan H. Syaiful merupakan relasi kepentingan di antara para elite. Dalam kolaborasi keterlibatan Bupati dengan H. Syaiful merupakan relasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
Mereka menjadi aktor utama sekaligus kelas yang keberadaannya difasilitasi oleh negara. hal ini dapat dilihat dari akses kemudahan untuk memenangkan tender pembebasan lahan dari Bupati Gresik kepada H. Syaiful.
Terlebih H. Syaiful merupakan orang dekat Bupati, yang mempunyai kontribusi dalam membantu pemenangan dalam pemilukada serempak tahun 2015.
Konflik pembebasan lahan pelabuhan internasional JIIPE Kabupaten Gresik terjadi akibat kepentingan ekonomi yang dilakukan oleh para aktor untuk mendapatkan keuntungan.
Relasi yang terbentuk mengarah pada persaingan atau kolaborasi terhadap kepentingan yang berbeda – beda. terjadinya berbagai kepentingan dan kolaborasi antara kekuatan ekonomi dan politik dalam suatu pembangunan merupakan hal yang wajar.
Namun untuk merealisasikan kepentingan – kepentingan tersebut hak masyarakat seringkali dikorbankan, sehingga memicu konflik.
Konflik yang terjadi merupakan polarisasi vertikal yang berasal dari kekuasaan dan kekuatan kepemilikan sumber – sumber Uang.
Tujuan pembebasan yang diperuntukkan sebagai proyek perburuan rente dan memperkaya diri, harusnya tidak terjadi karena hal ini memberikan kerugian dan kesengsaraan bagi masyarakat terutama lahan tanah para petani tambak dan Nelayan setempat.
Mereka harus kehilangan tanah dan mendapatkan ketidak adilan dengan kehilangan sumber kehidupan.
Pemerintah sebagai pemilik proyek seharusnya
bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan ketidak beresan yang terjadi, sehingga pembangunan dapat tetap berjalan dan masyarakat tetap sejahtera tanpa harus kehilangan hak-hak mereka.
Pembebasan yang dilakukan H. Syaiful CS, terindikasi dilakukan untuk mengeruk keuntungan Pribadi dari proyek pembebasan lahan.
Hal ini dilakukan karena H. Syaiful merupakan mitra sekaligus orang dekat Bupati Gresik. pemberian SPK pembebasan lahan kepada H. Syaiful merupakan salah satu kolaborasi dengan Bupati Gresik untuk memudahkan penguasaan proyek pembebasan, yang di dasarkan pada kepentingan dan hubungan sebagai mitra.
Proyek pembebasan lahan rentan terhadap konflik karena menjadi incaran banyak aktor untuk mewujudkan kepentingannya, dan di dukung dengan ketersediaan sumber yang melimpah.
Relasi kekuasaan yang terjadi antara pengusaha dengan pemerintah menunjukkan kuasa dominasi.
Masyarakat tidak dapat berbuat banyak, karena kekuatan yang dihadapi cukup besar. relasi antara pemerintah dan pengusaha dalam pembebasan lahan merupakan kekuasaan yang nyata.
Posisi masyarakat yang lemah berakibat pada lemahnya kekuatan tawar- menawar dalam memperjuangkan kepentingan mereka.
Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah merupakan aktor dominan yang dapat mensubordinasi semua kekuatan, termasuk kekuatan pasar.
Dalam pembebasan lahan pembangunan pelabuhan internasional JIIPE Kabupaten Gresik keberadaan negara, pasar, dan masyarakat saling berhubungan.
Negara sebagai penyedia layanan kebijakan bagi masyarakat dengan otonomi relatifnya memberikan keterbukaan bagi sektor industri yang akan menanamkan modalnya dalam proyek pembangunan pelabuhan internasional JIIPE Kabupaten Gresik.
Masyarakat dengan haknya untuk memperoleh pekerjaan dan kesejahteraan dalam pembangunan.
Dengan demikian pembangunan merupakan salah satu akses dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat dengan meningkatkan ekonomi.
Namun, pembangunan juga rentan akan konflik terlebih di dalamnya terdapat berbagai para relasi kepetingan yang dilakukan oleh aktor – aktor tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Pembangunan pelabuhan internasional JIIPE Kabupaten Gresik merupakan keputusan politik yang di ambil oleh pemerintah, namun di dalamnya menjadi semakin beragam setelah keputusan tersebut melibatkan banyak aktor di dalamnya yang tidak rentan terhadap konflik dan kontestasi.
Pembebasan lahan pembangunan pelabuhan internasional Gresik telah dimulai sejak tahun 90 an.
Pelabuhan internasional JIIPE Kabupaten Gresik dibangun di atas lahan seluas 2.500 hektar, yang meliputi konstruksi pembangunan dermaga seluas 85 hektar dengan panjang 500 meter, untuk kawasan pelabuhan seluas 400 hektar dengan panjang dermaga 6.500 meter.
Namun baru sekitar 1.500 hektar yang dibebaskan. Sulitnya pembebasan lahan tidak terlepas dari permainan harga oleh para makelar serta Mafia Tanah yang memaksa membeli lahan petani tambak dengan harga murah.
Penawaran harga yang diberikan di bawah nominal harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, selain itu dalam proses pembayaran lahan seringkali mengalami hambatan.
Terhambatnya biaya pelunasan lahan tambak dikarenakan adanya ketidakberesan dalam proyek pembebasan lahan. Faktor–faktor tersebut menjadi pemantik konflik dalam pembebasan lahan pelabuhan internasional  JIIPE Kabupaten Gresik.
Hal tersebut menjadi indikasi fenomena Persaingan dalam pembebasan lahan pembangunan pelabuhan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Dalam pembebasan lahan ini melibatkan para aktor yang terdiri dari Bupati Gresik sebagai aktor yang mewakili negara. H Syaiful selaku pemegang SPK (surat perintah kerja) pembebasan lahan, dalam hal ini juga diwakili oleh pihak swasta yang terdiri dari PT BKM dan PT BKMS,
Selaku tender proyek yang membantu proyek pembebasan lahan. Dan masyarakat, yang terdiri dari pemilik lahan dan para nelayan.
Keberadaan H. Syaiful sebagai pemegang SPK pembebasan lahan tidak terlepas dari hubungan kedekatan dengan Bupati Gresik.
Pembangunan pelabuhan Internasional JIIPE tidak luput dari berbagai pro kontra yang terkait dengan persoalan pembebasan lahan, pertentangan dari masyarakat, rusaknya ekosistem laut, munculnya pergerakan persatuan masyarakat, Yang keseluruhanya mencerminkan proyek pembangunan pelabuhan internasional JIIPE Kabupaten Gresik.
Hal yang menarik dalam pembebasan lahan
pelabuhan internasional Gresik adalah persaingan antar aktor sehingga menimbulkan konflik.
Antar aktor saling bersinggungan dan berkontestasi dalam memperebutkan kekuasaan dan kepentingan di masing-masing pihak.
Pembangunan pelabuhan internasional Gresik merupakan eksistensi sebagai proyek publik sehingga menjadi bagian dari tanggung jawab negara.
Keberadaan para aktor dalam pembebasan lahan mempunyai kaitan erat dengan kepentingan para aktor dalam sektor politik dan ekonomi. Red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *