Menyembunyikan Tersangka Sekda Gresik Bisa di Jerat secara Hukum ? Obstruction Of Justice.

Gresik Jawa Timur, Media RAJAWAKISIBER – Dari banyak kasus, modus menghalangi pemberantasan korupsi dilakukan dengan banyak cara. Ada yang mempengaruhi saksi dengan cara intimidasi, memberikan keterangan palsu, menghilangkan barang bukti atau menyembunyikan tersangka. Dalam kasus yang saat ini ditangani oleh Kejakaan Negri Gresik,
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Andhy Hendro Wijaya alias AHW sebagai tersangka dalam keterlibatanya di kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik, Jawa Timur.
Sebelum menetapkan AHW sebagai tersangka pada hari ini, pihak Kejari Gresik sebenarnya sudah berupaya memanggil yang bersangkutan sebagai saksi.

Namun, tidak ada niatan baik dari AHW, kendati pemanggilan tersebut dikatakan Pandoe lebih dari tiga kali.

Kejari Gresik sebelumnya melayangkan surat pemanggilan kepada AHW pada 14 Oktober, 15 Oktober, 16 Oktober, dan kemudian pada Senin (21/10/2019).

Namun, surat pemanggilan ini tidak mendapat respon, AHW tidak menghadiri semua pemanggilan tersebut. Bahkan sampai detik ini tersangka Andhy Hendro Wijaya tidak di ketahui keberadaanya, dan bahkan melalui kuasa hukumnya mengajukan praperadilan.

Tapi yang menjadi persoalan serius yang perlu dicermati adalah siapa yang mengetahui kebetadaan tersangka Andhi Hendro Wijaya dalam persembunyianya siapa yang membantu, siapa yang merencakan, dan siapa saja yang terlibat dalam menghilangnya Andhi Hedro Wijaya, Biasakah dijerat secara hukum?

Sebab upaya menghalangi pemberantasan korupsi kian berkembang dan membahayakan, sampai pada upaya merekayasa hukum untuk mengkriminalkan penegak hukum.

Perlawanan koruptor pada aparat dan lembaga penegak hukum itu nyata adanya. Sekian banyak kasus yang terjadi menunjukkan betapa pentingnya ketentuan obstruction of justice. Tanpa pasal itu, penegak hukum yang menjalankan amanat negara untuk memberantas korupsi dapat dengan mudah diperdaya dan dihambat oleh pihak-pihak yang berperkara, terutama mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh.

Karenanya, penerapan pasal obstruction of justice harus dilakukan secara tegas. Untuk menegakkan kewibawaan hukum.

Pasal yang bisa dituduhkan bagi mereka yang membantu menyembunyikan Sekda Gresik, adalah ketentuan Pasal 21 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan korupsi. Pasal itu mengatur bahwa : setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Yang dimaksud dengan upaya mencegah, merintangi, atau menggagalkan upaya penegakan hukum anti-korupsi adalah melakukan serangkaian tindakan/perbuatan dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap perkara korupsi yang sedang berlangsung, terhalang atau terhambat untuk dilaksanakan.

Ketentuan tersebut secara internasional telah disepakati dalam Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi. Tindakan menghalang-halangi upaya penegakan hukum itu dikenal dengan istilah obstruction of justice. Secara sederhana diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang mengintervensi (menghambat) proses penegakan hukum. Hambatan itu bisa dalam bentuk apa saja dan dilakukan oleh berbagai pihak. Bentuk tindakan obstruction of justice, dapat dikaitkan langsung dengan proses hukum itu sendiri. Atau dengan aparatur penegak hukum, saksi bahkan terkait dengan barang bukti.

Sebenarnya, selain ketentuan Pasal 21 ada ketentuan lainnya yang berada dalam rumpun obstruction of justice, yaitu pasal 22, 23 dan 24 UU Tipikor. Dalam kasus korupsi, pasal-pasal tersebut telah beberapa kali diterapkan. KPK dan Kejaksaan tercatat pernah menggunakan ketentuan ini. Kasus pertama yang ditangani oleh KPK dan cukup terkenal adalah perkara Anggodo Widjojo. Red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *