Opini Publik Gresik Praperadilan Sekda Gresik Judulnya Sudah Bisa di Duga

Gresik Jawa Timur, Media RAJAWALISIBER -Kejasaan Negri Gresik dipraperadilankan oleh tersangka kasus korupsi. Dan perlu diketahui, Pengadilan Negri Gresik bakal melaksanakan sidang praperadilan antara Sekda Gresik melawan Kejaksaan Negeri Gresik pada, Jumat (1/11) besok. Dengan menunjuk Hakim tunggal, untuk memimpin jalannya proses praperadilan itu.

Dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik Jawa Timur, Telah membentuk tim untuk menghadapi praperadilan yang dilakukan Seketaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik Andhy Hendro Wijaya. Terkait penetapannya sebagai tersangka, Dalam kasus pemotongan dana insentif pajak daerah di BPPKAD Pemkab Gresik.

Menurut Kasi Intel Kejari Gresik, R. Bayu Probo Sutopo, tim yang dibentuk pihaknya telah mempelajari materi gugatan praperadilan yang diajukan Hariyadi S.H. selaku kuasa hukum Andhy Hendro Wijaya.(Kamis, 31-10-2019)

Tim yang ditunjuk telah mempersiapkan dan mengumpulkan materi-materi sanggahan. Seperti, bukti dan saksi.

“Sesuai Pasal 77 dan 83 KUHAP, gugatan praperadilan merupakan hak tersangka, keluarga, atau kuasa dari tersangka. Upaya praperadilan itu wajar dalam proses hukum, untuk menguji tentang kebenaran formil dari langkah-langkah penyidik dalam penetapkan seseorang menjadi tersangka,” katanya.

Di tambahkan Bayu, pihaknya berharap agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Gresik yang memimpin praperadilan. Sependapat dengan langkah-langkah penyidik dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan praperadilan, yang dilalukan oleh kuasa hukum Sekda Gresik.

Biasanya dalam gugatan praperadilan disebutkan agar majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan,

menyatakan Surat Perintah Penyidikan dan yang menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pemohon juga meminta majelis hakim menyatakan perbuatan penyidik Kejari Gresik yang menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah cacat hukum/bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya, pemohon meminta penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam gugatannya, pemohon juga menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon (Kejati Jabar) yang berkaitan dengan penetapan tersangka.

Tak cuma itu, pemohon pun biasanya meminta majelis hakim memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon.

“Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku,”  demikian bunyi gugatan lainnya.

Catatan:

Di tengah upaya mencari keadilan para pihak yang merasa dirugikan terhadap upaya paksa, timbul permasalahan terkait norma praperadilan yang berasal dari pengaturan pada Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d KUHAP. Terkait Pasal 82 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHAP, dalam praktik telah terjadi multi interpretasi yang menimbulkan ketidakseragaman hukum acara praperadilan di Indonesia.

Tepatnya, ketidakseragaman interpretasi itu terkait dengan frasa “…hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang…” 82 ayat (1) huruf b KUHAP.

Selama ini menjadi dasar praktik dari persidangan praperadilan terkait dengan penafsiran bahwa Pengadilan wajib mendengar keterangan kedua belah pihak dalam sidang praperadilan.

Akibat dari penafsiran yang sudah jamak ini, pejabat yang berwenang sebagai termohon praperadilan, setelah dipanggil secara patut dan layak oleh Pengadilan untuk hadir dalam sidang yang dibuka pertama kali, tidak menghadiri persidangan praperadilan tanpa alasan yang cukup jelas, sehingga praperadilan tidak dapat dimulai dan dapat mengakibatkan permohonan praperadilan gugur.

Di lain pihak,pengaturan yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP yang berbunyi

pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya” juga tidak kalah banyak menimbulkan berbagai penafsiran dan potensi ketidakpastian hukum sepanjang mengenai kapan dimulainya waktu 7 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Lebih lanjut, pengaturan praperadilan dalam KUHAP diperparah dengan kehadiran Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa

permohonan perkara praperadilan (yang belum diputus) gugur, pada saat perkara pidana pokok sudah mulai diperiksa oleh pengadilan.

Gugurnya permohonan praperadilan sebelum adanya keputusan berkekuatan tetap oleh hakim praperadilan, jelas tidak selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, berdasarkan prinsip tersebut, sudah seharusnya pemeriksaan pokok perkara menunggu praperadilan selesai memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan dan penahanan,

Sebab gugurnya Praperadilan saat dimulainya pemeriksaan pokok perkara, jelas menghilangkan hak tersangka untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan, sehingga secara terbuka hak konstitusional dari warga negara terancam untuk mendapatkan kepastian hukum, penjaminan dan perlindungan di muka hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28 D ayat (1) jo. Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945.

  1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) b UU No 8 Tahun 1981 bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 28 D ayat (1) UUD selama tidak dimaknai “hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang dapat dilakukan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang dan dapat menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pejabat yang berwenang”;
  3. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf b UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak dimaknai “hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang dapat dilakukan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang dan dapat menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pejabat yang berwenang”;
  4. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) c UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 28 D ayat (1) UUD selama tidak dimaknai “pemeriksaan selambat-lambatnya 7 hari tersebut dimulai pada saat hakim tunggal praperadilan membuka sidang pertama kali dengan atau tanpa kehadiran pejabat yang berwenang”
  5. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) c UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama tidak dimaknai “pemeriksaan selambat-lambatnya 7 hari tersebut dimulai pada saat hakim tunggal praperadilan membuka sidang pertama kali dengan atau tanpa kehadiran pejabat yang berwenang”
  6. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 1 aat (3) jo. Pasal 28 D ayat (1) jo. Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945;
  7. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *