PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHAN TERSANGKA SAT TERKAIT SKANDAL BLBI & NEGARA DI RUGIKAN 3,7 TRILUN

0
959

“KPK telah menetapkan SAT sebagai tersangka. SAT selaku Ketua BPPN periode 2002 – 2004 diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekurang-kurangnya Rp 3,7 triliun.”

Media Rajawali Siber ,Jakarta-  Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), pada hari ini (21/12) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum penahanan terhadap tersangka SAT (Ketua BPPN periode 2002 – 2004) untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan SAT sebagai tersangka. SAT selaku Ketua BPPN periode 2002 – 2004 diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekurang-kurangnya Rp 3,7 triliun.Atas perbuatannya, SAT disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sebagai mana di ketahui Akhir Desember 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002,Inpres tersebut jadi landasan pemerintah mengeluarkan jaminan kepastian hukum kepada para Debitur BLBI yang telah melunasi kewajiban, atau menindak secara hukum mereka yang tak melaksanakan kewajibannya. Berkat Inpres itu juga BPPN bisa menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL).

Syafruddin hanya dua tahun memimpin BPPN karena Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN.Di dalam periode akhir kepemimpinan Syafruddin, BPPN mengeluarkan SKL kepada debitur BLBI, salah satunya ke Sjamsul Nursalim pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Setelah menjabat BPPN, Syafruddin mulai tersandung sejumlah kasus. Pada 2006 Kejaksaan Agung menetapkan Syafruddin dan Komisaris PT Rajawalli III, Nyono Soetjipto, sebagai tersangka dalam penjualan aset Pabrik Gula Rajawali III di Gorontalo.

Syafruddin dijerat dalam kapasitasnya sebagai Kepala BPPN. Pabrik gula yang merupakan aset negara dan dikuasakan kepada BPPN, dijual dengan harga Rp 84 miliar. Padahal nilainya ditaksir ratusan miliar.

Namun kasus yang diusut Korps Adhyaksa itu dihentikan di tengah jalan karena penyidik menganggap tak cukup bukti. Pada 21 Juni 2007, penyidik menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) bernomor Print-01/O.1.14/Ft/06/2007.

Jaksa Agung ketika itu, Hendarman Supandji, menyetujui usulan penghentian perkara tersebut.Dan Syafruddin juga pernah menduduki kursi Dewan Komisaris Pertamina, begitupun terlibat serta terseret kasus penjualan dua kapal tanker raksasa (very large crude carrier–VLCC) yang melibatkan Laksamana Sukardi. Hingga dalam kasus ini, Laksamana Sukardi yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, selaku Komisaris PT Pertamina.

Kejagung yang memeriksa Syafruddin terkait persetujuan Dewan Komisaris soal penjualan kapal VLCC. Namun, lagi-lagi Gedung Bundar menghentikan penyidik kasus itu. Alasannya karena Kejagung tak menemukan unsur kerugian negara setelah menggelar ekspos dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Setelah sekian lama nama Syafruddin tak muncul dalam sorotan media, pada sekitar bulan September 2016, Syafrudin ditetapkan Kejagung sebagai tersangka kasus dugaan pembelian hak tagih (cessie) PT Adyaesta Ciptatama (AC) oleh PT Victoria Securities International Corporation (VSIC) dari BPPN pada 2003. Red

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here