PLAT MERAH KENDARAAN DINAS CAMAT PEBAYURAN DI GANTI PLAT HITAM BISA DI KATAGORIKAN HUKUM PIDANA

0
596

“NABRIH CAMAT PEBAYURAN KABUPATEN BEKASI MENGANTI PLAT NOMER KENDARAAN DINAS PLAT MERAH DI GANTI DENGAN PLAT HITAM SAAT DI KONFIRMASI JAWABANYA ENTENG ,” SAYA CUMAN IKUT IKUTAN ,”

Media Rajawali News Online ,Pabayuran Bekasi-Ada hal yang mengganjal pikiran saya terkait mobil berplat merah yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil. Suatu ketika saat berkendara di jalanan Pebayuran,saya pernah melihat mobil dengan plat MERAH bernomor B1561FQN Sedangkan salah seorang Camat, yang berprofesi sebagai PEJABAT PNS di Pebayuran , menggunakan mobil dengan jenis sama yaitu, berplat nomor sejenis yaitu B1561FQN , namun warna platnya HITAM.Rabu 15 November 2017

Yang ingin saya ganjalan adalah: 1. Sebagai masyarakat awam, yang kita tahu, pemberian fasilitas mobil dinas kepada PNS (dalam hal ini PNS Pemda) harus disertai pemberian plat merah sebagai tanda bahwa mobil tersebut adalah fasilitas mobil dinas, dan hak milik sepenuhnya adalah milik pemerintah.

Apakah memang dalam peraturan hukum yang berlaku diatur mengenai mobil dinas plat merah dan mobil dinas plat hitam untuk PNS Pemda ?

  1. Apakah yang dilakukan oleh Pejabat tersebut adalah tindakan ilegal ? Ini menjadi ganjalan teman saya saat melihat sebuah mobil Dinas yang seharusnya berplat merah dengan tiba tiba bisa berubah menjadi berplat Nomor Mobil Hitam

Tanda Nomor Kendaraan (“TNKB”) untuk kendaraan bermotor dinas pemerintah memang berwarna merah. Jika ada yang berwarna hitam karena orang tersebut sendiri yang mengganti TNKB-nya menjadi warna hitam, maka TNKB tersebut tidak sah jika bukan dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Orang tersebut dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (“Perkapolri 5/2012”).

Dalam Perkapolri 5/2012, plat kendaraan disebut dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“TNKB”). TNKB adalah tanda regident kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spefikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor.

TNKB dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis berupa logo lantas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB.Mengenai warna TNKB, ada beberapa warna TNKB sebagai berikut:
a. dasar hitam, tulisan putih untuk kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor sewa;
b. dasar kuning, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor umum;
c. dasar merah, tulisan putih untuk kendaraan bermotor dinas Pemerintah;
d. dasar putih, tulisan biru untuk kendaraan bermotor Korps Diplomatik negara asing; dan
e. dasar hijau, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas atau (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa kendaraan bermotor tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya.

TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.Jadi pada dasarnya benar bahwa kendaraan bermotor dinas pemerintah menggunakan TNKB/plat berwarna merah. Sedangkan TNKB berwarna hitam diperuntukkan bagi mobil pribadi dan mobil sewa. Ini berarti mobil dinas pada dasarnya berwarna merah.

Jika seseorang yang mengubah TNKB berwarna merah kendaraan dinasnya menjadi hitam, maka TNKB tersebut bukan TNKB resmi yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri. Orang yang mengendarai mobil yang tidak dipasangi TNKB yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Lebih lanjut disebutkan bahwa semula kendaraan tersebut menggunakan plat warna hitam seperti layaknya kendaraan pribadi. Namun ketika polisi meminta pengendara menunjukkan surat-surat kendaraan, barulah diketahui bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan dinas. Selanjutnya, kendaraan bermotor yang terkena tilang akan dikembalikan ke Polisi Pamong Praja untuk diteruskan ke dinas yang bersangkutan dan akan memberi teguran kepada atasannya.

Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
Pasal 1 angka 10 Perkapolri 5/2012 ,Pasal 39 ayat (1) jo. ayat (2) Perkapolri 5/2012 ,Pasal 39 ayat (3) Perkapolri 5/2012 ,Pasal 39 ayat (5) Perkapolri 5/2012 ,Pasal 280 jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) ,Mail

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here