PROYEK PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI CV KIRANA GUNAKAN PASIR ILEGAL MILIK TAMAN NASIONAL

PROYEK PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI CV KIRANA GUNAKAN PASIR ILEGAL MILIK TAMAN NASIONAL 

Media Rajawali News Online ,Sukabumi Jawa Barat .Sesuai amanat Undang-Undang No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2001 tentang Irigasi bahwa pembangunan, rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air (P3A) di wilayah kerjanya.

Mengingat sebagian besar pemerintah Kabupaten/Kota dan petani pemakai air sampai saat ini belum dapat menjalankan tanggung jawabnya, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berusaha untuk membantu meningkatkan pemberdayaan petani pemakai air dalam pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

Namun berbagai hal terjadi dilapangan ketika pelaksanaan program RJIT tahun 2017 telah di mulai ,dari mulai pelaksanan pembangunan rehab jaringan irigasi tidak sesuai spek dan RAB yang telah di anggarkan ,penggunaan material dari lokasi baik batu kali atau pasirnya,bahkan material lainnya di nilai tidak memenuhi standard,serta papan proyek yang tidak terpasang.

Salah satunya pembangun jaringan irigasi di desa ginanjar kecamatan ciambar (poktan sahabat tani ), dari mulai pembangunan tidak menggunakan papan proyek baru setelah dua minggu atas desakan warga sekitar di pasanglah papan proyek tersebut,

Proyek yang di kerjakan CV KINARA ini memang sepenuhnya dilaksanakan pihak kelompok tani dalam hal ini ketua poktan sahabat tani yang juga merangkap wakil ketua BPD desa ciambar,

Saat di konfirmasi wartawan Media Rajawali News Online ketua kelompok tani terkesan menghindar dan tidak mengacuhkan wartawan sebagai fungsi control social yang ikut berperan serta dalam memajukan pembangunan di daerah,begitu pula pihak CV nya yang terkesan membiarkan proyek tersebut berjalan tanpa pengawasan,

Karena menurut keterangan warga dan tokoh masyarakat sekitar bahwasannya pihak PT hanya datang sekali pada saat proyek akan di mulai,dan jelas untuk pengerjaan nya terkesan kurang maksimal .

Dan lebih mengkhawatirkan lagi proyek yang menelan dana sebesar 141.842.000 dengan sumber dana dari APBD tersebut telah melanggar izin untuk mengambil pasir di tanah perhutani yang notabene milik pemerintah ,sebanyak kurang lebih 5 ton yang di beli kepada warga sebesar 200 rupiah perkilo nya ,

Saat di mintai keterangan Asep sebagai kepala pol hut membenarkan bahwasannya telah terjadi pengerukan pasir di dalam lahan milik taman nasional,tetapi semua itu telah di selesaikan secara kekeluargaan,antara masyarakat ,dan taman nasional sendiri,

Namun hal yang sangat di sesalkan beberapa pihak adalah minimnya pengawasan dari pihak pelaksana kerja dalam hal ini CV.KINARA,yang seharusnya bisa memonitoring pekerjaan dari mulai pengadaan material sampai dengan proses pengerjaan nya , dengan kejadian seperti ini di harap dinas dapat mengevaluasi dan memberikan peringatan kepada pihak kontraktor jangan Cuma ambil untungnya saja ungkap De , salah seorang tokoh masyarakat di lokasi tempat pengerjaan tersebut (yp/dasep)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *