PT.ANGKASA PURA I MENANDATANGANI MOU DENGAN BPKP WUJUDKAN PRAKTIK BISNIS BERSIH SESUAI GCG

Jakarta Indonesia, Media RAJAWALISIBER – Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dengan meningkatkan upaya pencegahan praktik korupsi, PT. Angkasa Pura I (Persero) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.

Adapun nota kesepahaman ini mengenai kerja sama penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan dan peningkatan kapabilitas keinvestigasian PT. Angkasa Pura I (Persero). Penandatanganan kerjasama ini dilakukan oleh Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi bersama Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Iswan Elmi di Graha Angkasa Pura I, Jakarta. Senin (15/7/2019).

“Melalui penandatangan kerjasama ini diharapkan dapat lebih meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, bersih, efektif, dan terpercaya termasuk pencegahan fraud di tengah upaya kami yang sedang melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan bandara,” ujar Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmni.
Adapun lingkup nota kesepahaman antara Angkasa Pura I dengan BPKP ini meliputi :

1. Pemberian bantuan pelaksanaan penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan yang tidak terbatas pada hal-hal seperti audit investigatif, audit perhitungan kerugian keuangan, fraud disk management, penyusunan dan implementasi fraud control, asset tracing, digital forensic, audit klaim, evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, anti bribery management system, dan kegiatan keinvestigasian lainnya.

2. Pelaksanaan kerja sama peningkatan kompetensi keinvestigasian dengan pemberian transfer of knowledge di bidang investigasi dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan kegiatan lainnya yang dapat mengakomodir peningkatan kapabilitas pencegahan korupsi.
Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Iswan Elmi juga mengatakan,

“Kami sangat mengapresiasi terjalinnya kerja sama dengan Angkasa Pura I. Melalui kerja sama ini akan memberikan keyakinan bahwa resiko yang muncul dari setiap aktivitas bisnis Angkasa Pura I sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah cukup dimitigasi dan diharapkan memiliki akuntabilitas yang baik”. (nfs)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *