PT SUPARMA TBK SEHARUSNYA DI KENAKAN PIDANA PENJARA 3 TAHUN DAN DENDA 3 MILYAR KARENA BUANG LIMBAH B3 DI DRIOREJO KABUPATEN GRESIK

Gresik Jawa Timur, Media RAJAWALISIBER- Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kembali dibuang sembarangan. Limbah B3 berasal dari batubara berada di lahan kosong di Jalan Raya Kedamean , Dusun Karangasem  Desa Karangandong, Kecamatan Driorejo, Kabupeten Gresik, Jawa Timur, mulai menimbulkan keresahan warga sekitar.
informasi Warga yang masuk ke Redaksi RAJAWALISIBER terkait pembuangan limbah batubara jenis bottom ash dan fly ash yang disebut beracun itu ke wilayah Dusun Karangasem.

Pembuangan limbah kategori B3 yang diperkirakan terjadi pada tahun 2007 s/d 2009 , diduga tidak memiliki ijin tempat penampungan sementara (TPS) limbah.

Dampak langsung memang sudah mulai dirasakan warga, namun lama-kelamaan akan membahayakan bagi lingkungan dan kesehatan warga yang ada disitu.

Beberapa warga setempat ketika team Investigasi RAJAWALISIBER melakun pendalaman informasi di atas warga menjelaskan ,” Pengurukan itu di lakukan sekitar tahun 2007 sampai tahun 2009 pak, tapi sekarang sudah ditimbuni sampah sampah dari pabrik, katanya sih dari pabrik di Gedangan Waru Sidoarjo pak,” jelas warga yang meminta jangan disebutkan namanya,

Dan saat team Investigasi menggali lebih kedalam tumpukan sampah industri tersebut,tampak terlihat limbah B3 tersebut,dan jika hal ini tidak di lakukan Clean Up maka bisa di pastikan bakal menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem di daerah tersebut bahkan lama kelamaan jelas akan membawa dampak negatif terhadap warga sekitar,

Melihat hal tersebut sudah seharusnya pihak pihak terkait wajib melakukan sangsi tegas terhadap perusahaan yang melakukan pembuangan limbah B3 di lahan kosong tersebut.

Dan informasi yang di peroleh team Investigasi limbah Bottom ash tersebut milik PT Suparma Tbk, dan hingga saat ini  PT Suparma Tbk masih terus beroperasi dengan bantuan pabrik yang berdiri di atas tanah seluas 21 hektar.

Pabrik tersebut telah dilengkapi dengan fasilitas enam unit mesin produksi dengan total kapasitas produksi hingga mencapai 150.000 ton kertas tiap tahunnya.

PT Suparma Tbk Perusahaan yang katanya menerapkan teknologi ramah lingkungan yang akan terus melakukan dalam upaya menjaga lingkungan.

Beberapa produk buatan perusahaan ini meliputi Coated Duplex Board, uncoated Duplex Board, kertas tulis dan print, Samson Kraft Paper, Wrapping Kraft, Ribbed Kraft, Laminating Sandwich, Newsprint, PE Laminating Kraft, Manifold Paper, M.G. Paper, Hand Towel, Kertas Tisu dan beberapa varian produk lainnya.

Namun fakta fakta yang di temukan oleh team Investigasi RAJAWALISIBER justru sebaliknya, sebagai bukti dari temuan team Investigasi team bisa di lihat dalam tayangan videonya bagaimana lahan kosong tersebut jelas jelas tidak mencerminkan ramah ilingkungan, sudah pasti dampak dari limbah B3 Bottom Ash tersebut bakal membawa korban dan jika hal tersebut terjadi siapa yang berani memberi jaminan bahwa limbah beracun tersebut tidak membahayakan, sudah sepantasnya hukum tidak tumpul keatas .Red

Catatan:

Perusahaan yang melakukan Pencemaran lingkungan

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”)

adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

 

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.[1]

 

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:[2]

  1. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  2. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  3. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  4. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

Sedangkan pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:[3]

  1. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  2. remediasi (upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup);
  3. rehabilitasi (upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem);
  4. restorasi (upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula); dan/atau
  5. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

Jadi, seharusnya perusahaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan melakukan penanggulangan pencemaran, yang salah satunya adalah memberikan informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat. Adanya informasi peringatan dapat mencegah adanya masyarakat yang meminum air sungai yang jika sudah tercemar. Selain itu, perusahaan juga wajib melakukan pemulihan terhadap pencemaran yang terjadi pada sungai tersebut. jika sungai di sekitar lahan sudah mulai tercemar.

 

Ancaman Pidana Bagi Perusahaan Pelaku Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan bukti bukti dan serta fakta fakta yang ada, jika pencemaran sungai oleh perusahaan tersebut mengakibatkan warga meninggal dan menimbulkan kerugian materiil yaitu matinya ikan pada pada aliran yang ada di sekitar lahan.

 

Berdasarkan peristiwa tersebut ada beberapa ancaman pidana terhadap pencemar lingkungan menurut UU PPLH.

 

Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah ke sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH sebagai berikut:

 

Pasal 60 UU PPLH:

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

 

Pasal 104 UU PPLH:

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

 

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.[4]

 

Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan tersebut:

  1. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengajamelakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinyabaku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.[5]
  2. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp9 miliar.[6]

 

Pertanggung jawaban Pidana

Anda menyebutkan bahwa tindakan pencemaran ini dilakukan oleh perusahaan. Jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:[7]

  1. badan usaha; dan/atau
  2. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

 

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana dalam huruf b di atas, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.[8]

 

Jika tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha sebagaimana dalam huruf a di atas, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.[9]

 

Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Akibat dari Pencemaran Lingkungan

Prinsipnya, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.[10]

 

Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:[11]

  1. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
  2. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
  3. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

 

Mengenai kerugian yang diderita warga yaitu ikan di kerambah yang mati, masyarakat bisa mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.[12]

 

Gugatan dapat dilakukan jika memenuhi syarat yaitu adanya terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.[13]

 

Jadi warga masyarakat dapat melakukan gugatan perwakilan kelompok dengan tujuan untuk meminta ganti rugi atas ikan di kerambah yang mati karena pencemaran lingkungan. Di samping itu perusahaan juga dapat dipidana karena pencemaran tersebut mengakibatkan orang meninggal dunia.

 

Contoh Kasus

Sebagai contoh kasus pencemaran limbah dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 3628/Pid.B/2011/PN.SBY.

Dalam putusan ini, Terdakwa merupakan wakil dari sebuah perusahaan yang terbukti secara sah melakukan dumping limbah industri ke media lingkungan hidup tanpa izin sehingga menyebabkan sungai tercemar. Untuk itu, Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan dan pidana denda sebesar Rp 10 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

 

Contoh gugatan ganti rugi dapat dilihat pada:

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 26/Pdt.G/2009/PN.TPI.

Gugatan ini merupakan gugatan perwakilan kelompok terhadap Para Tergugat yang melakukan penambangan dan penimbunan dermaga yang mengakibatkan pencemaran terhadap air laut dan ekosistem laut serta menimbulkan kematian ikan dan habitat laut tempat mata pencaharian Para Penggugat.

 

Untuk itu, Majelis Hakim menyatakan tindakan Para Tergugat yang mengakibatkan pencemaran terhadap air laut merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil dan imateriil. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada masing-masing Penggugat sebesar Rp. 2,88 miliar, dan ditambah dengan kerugian immaterial sebesar Rp 5 miliar, jadi total ganti rugi yang harus dibayarkan oleh tergugat sebesar Rp10,76 miliar.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 

Putusan :

  1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 3628/Pid.B/2011/PN.SBY;
  2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 26/Pdt.G/2009/PN.TPI.

 

[1] Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 54 ayat (1) UU PPLH

[2] Pasal 53 ayat (2) UU PPLH

[3] Pasal 54 ayat (2) UU PPLH dan penjelasannya

[4] Pasal 1 angka 24 UU PPLH

[5] Pasal 98 ayat (3) jo. ayat (1) UU PPLH

[6] Pasal 99 ayat (3) jo. ayat (1) UU PPLH

[7] Pasal 116 ayat (1) UU PPLH

[8] Pasal 117 UU PPLH

[9] Pasal 118 UU PPLH

[10] Pasal 87 ayat (1) UU PPLH

[11] Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU PPLH

[12] Pasal 91 ayat (1) UU PPLH

[13] Pasal  91 ayat (2) UU PPLH

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *