Sumber Berita Pemerintah Daerah Kota Bogor
Media www.rajawalisiber.com – Latar belakang Dedie A Rachim dengan Sejumlah pendidikan dan pelatihan dalam mendukung kinerjanya di lembaga antikorupsi dijalani Dedie antara lain Training of Trainer 1 & 2 Search & Seizure, Interview Investigative (2006-2008), Certified Fraud Examiner (CFE) (2008), Middle Level Official Training (2009), dan Integrity In Public Service (2010).
Sebelumnya, Dedie A Rachim menyelesaikan pendidikan tingginya di Institut Teknologi Bandung, program studi Product Industrial Design. Ia lalu menyelesaikan pendidikannya dari program studi Administrasi/Kebijakan Publik Universitas Indonesia pada 2013.
DEDIE A Rachim merupakan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertama yang mengikuti pemilihan kepala daerah. Ia mendampingi Bima Arya Sugiarto sebagai calon wakil wali kota Bogor, didukung koalisi Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, dan Hanura.
Sejak bergabung di KPK tahun 2005, Dedie A Rachim telah menduduki sejumlah posisi. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI).
Sebelumnya, Dedie berkarier sebagai karyawan swasta sejak 1996 hingga 2005 di sejumlah perusahaan antara lain Astra Mobil, Maha Cipta Indonesia, dan White Space. Setelah itu, ia mengikuti seleksi “Indonesia Memanggil I” dan berhasil lolos menjadi pegawai KPK.
Jabatan yang pernah diemban Dedie di KPK di antaranya fungsional madya (2005-2009), pelaksana tugas Direktur PP LHKPN (2009-2010), pelaksana tugas Direktur Litbang (2012), Direktur Dikyanmas (2009-2015), Pelaksana Deputi Bidang Pencegahan (Maret-Juni 2015).
Dalam rentan waktu 12 tahun kariernya di KPK, pria kelahiran Garut 6 April 1966 itu juga pernah menduduki jabatan ad interim yaitu pelaksana tugas Direktur PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Plt Direktur Penelitian dan Pengembangan, juga pelaksana harian Deputi Bidang Pencegahan.
Selama di KPK, Dedie banyak berinteraksi dengan masyarakat dan pemerintah. Tugasnya lebih banyak soal pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi. Red