RENCANA AKSI NASIONAL UNTUK MASYARAKAT PESISIR

0
59
“Masyarakat pesisir termasuk kelompok yang rentan terpengaruh perubahan iklim. Peningkatan kapasitas dan mitigasi pada kelompok ini penting dilakukan melalui penyusunan desain kebijakan inklusif perubahan iklim wilayah pesisir Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan bekerjasama dengan UNESCO Office Jakarta, Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Gajah Mada (UGM) akan menggelar “Launching Hasil Kajian Rencana Aksi Nasional untuk Desain Kebijakan  Inklusif Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir Indonesia” pada Rabu, 9 Januari  2019 di  Jakarta.”
Jakarta Indonesia, Media RAJAWALISIBER- 9 Januari 2019. Kajian ini bertujuan memberikan masukan atas  Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) pada ketahanan wilayah khusus, yaitu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan menggunakan Kerangka Analisis UNESCO untuk Perumusan Kebijakan Inklusif. Hasil penelitian juga menekankan pentingnya meningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat pesisir melalui peningkatan public awarenessdengan pendekatan spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat; penyediaan layanan dasar untuk kelompok berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lansia), serta akses informasi, teknologi tepat guna, dan modal untuk kelompok rentan ekonomi sesuai dengan jenis pekerjaan dan  pemanfaatan sumber daya pesisir. “Selain itu juga perlu dilakukan revitalisasi pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat pesisir dalam upaya adaptasi perubahan iklim,” ujar Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI, Tri Nuke Pudjiastuti.
Hasil penelitian merekomendasikan beberapa masukan penting untuk desain kebijakan inklusif perubahan iklim di wilayah pesisir Indonesia. “Rekomendasi pertama adalah pelibatan semua kelompok masyarakat pesisir, termasuk kelompok rentan,” ungkap Deny Hidayati, Peneliti Kependudukan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI yang merupakan koordinator dari kegiatan ini. Menurut Deny, kelompok ini terdiri dari kelompok rentan karena kondisi fisik dan kesehatan seperti penyandang disabilitas, ibu hamil, manula, dan kelompok rentan ekonomi seperti masyarakat miskin.
Selain itu, hasil penelitian melihat pentingnya ketahanan  pesisir melalui: penyediaan sarana dan prasarana yang ramah terhadap kelompok rentan dan dilengkapi dengan aplikasi yang mudah digunakan, pembangunan infrastruktur,  sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko bencana, dan penyediaan rencana aksi adaptasi untuk kegiatan masyarakat pesisir. “Juga yang tak kalah penting adalah  peningkatan partisipasi semua masyarakat pesisir dalam pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pelindung pantai dan fasilitas peringatan dini serta pelestarian sumber daya pesisir.” sambung Deny.
Disini sistem pendukung juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir. “Sistem pendukung meliputi  pelaksanaan simulasi  peringatan dini bencana secara berkala, pelaksanaan riset & kajian secara berkala dalam jangka menengah dan panjang tentang potensi dan risiko bencana, serta pengalokasian dana untuk peningkatan kapasitas dan penyediaan layanan dasar kepada masyarakat pesisir untuk keberlanjutan hidup dan pelestarian sumber daya pesisir,” pungkas Deny.
Kajian ini sangat penting sebagai masukan penyusunan rencana aksi nasional ini melibatkan lembaga terkait seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Sosial, Badan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. “Diharapkan kajian ini dapat menguatkan strategi Rencana Aksi Perubahan Iklim secara Nasional” pungkas Tri Nuke.***

Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Tri Nuke Pudjiastuti M.A.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here