Sekda Gresik Harusnya Tunduk Pada Proses Hukum Yang Berlaku Jangan Menghilang

(Keterangan pers Kasi Intel Kejari Gresik, R. Bayu Probo Sutopo dan kasipidsus Dymas Adji Wibowo)
Gresik Jawa Timur, Media RAJAWALISIBER -Penetapan status tersangka terhadap Sekda Kabupaten Gresik Andhy Hendro Wijaya, serta penuntasan kasus potongan insentif pajak daerah di BPPKAD yang di tangani oleh Kejaksaan Negri Gresik mendapat tanggapan dari Kuasa Hukumnya. “Apa buktinya? Klien saya hingga saat ini sudah mendapat surat pemanggilan kedua sebagai tersangka. Dan, Kejari akan kembali layangkan pemanggilan ketiga, Senin (4/11),” ujar Hariyadi SH usai sidang perdana praperadilan Sekda di Pengadilan Negeri (PN) Gresik, Jumat (1/11).

Menurut Hariyadi, Upaya hukum praperadilan kliennya masih berjalan dan masih tahap awal. “Selain materi praperadilan, kami akan terus melakukan permohonan untuk putusan sela di luar pokok materi. Kami juga minta agar hakim yang memimpin gugatan ini mengabulkan dengan putusan sela, agar penyidik tidak melakukan pemeriksaan dan pemanggilan klien kami, sampai sidang putusan gugatan praperadilan. Itu akan kami tanyakan terus setiap sidang,” Ucapnya.

Ketika di tanya awak media terkait kliennya yang juga terancam ditetapkan daftar pencarian orang (DPO) apabila tetap mangkir dari pangggilan penyidik, Hariyadi menegaskan akan terus melakukan perlawanan. “Silakan saja menetapkan DPO, kami akan lawan keabsahan DPO dengan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Gresik,” tegasnya.

Sementara Kasi Intel Kejari Gresik, R. Bayu Probo Sutopo menyatakan bahwa saat ini penyidik sudah malayangkan panggilan ketiga kepada tersangka Sekda Gresik, Andhy Hendro Wijaya. Pemanggilan pemeriksaan itu dijadwalkan Senin (4/11) depan.

Catatan:

Dalam prakteknya ada beberapa celah yang biasa di gunakan DPO yakni:

  1. Status DPO oleh penyidikan, tapi masih bisa mengggunakan Preperadilan untuk menguji upaya paksa.
  2. Status DPOdi tingkat penuntutan tapi masih bisa menggunakan upaya hukum biasa (banding dan kasasi)
  3. Status DPO di tingkat Penuntutan tapi masih bisa menggunakan Upaya Hukum Luar Biasa (PK)

Anehnya, mekanisme hukum Indonesia masih tidak mampu menutup celah-celah tersebut, misalnya dalam praktek di praperadilan, tidak ada satupun prosedur hukum yang memberikan batasan mengenai hak DPO mengajukan Praperadilan.

Aturan bagi DPO terkait upaya hukum luar biasa karena Kelemahan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1988 kemudian direvisi SEMA Nomor 1 Tahun 2012 yang mengatur mekanisme PK , namun SEMA baru ini justru kontroversial dan dianggap sangat merugikan terpidana yang tidak DPO.

KUHAP tidak secara konsisten mengatur kedudukan Penasihat Hukum dalam pengajuan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun luar biasa. Dalam pasal 233 yang mengatur mengenai permohonan Banding KUHAP menyebutkan kedudukan penasihat hukum untuk dapat mengajukan Banding, dengan rumusan “…atau yang khusus dikuasakan untuk itu”, sementara dalam aturan mengenai Kasasi Pasal 244 tidak secara tegas mengaturnya.

SEMA Nomor 6 Tahun 1988 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2012

Dalam SEMA Nomor 6 tahun 1988 yang ditandatangani Ali Said Ketua MA (waktu lalu). SEMA ini kemudian diperbarui pada tahun 2012 melalui SEMA No 1 Tahun 2012.   Pada intinya SEMA tersebut menyebutkan bahwa Pengadilan supaya menolak atau tidak melayani Penasehat hukum atau Pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa/terpidana yang tidak hadir (in absentia) tanpa kecuali. Artinya permohonan dan atau pemeriksaan dipersidangan harus dilakukan sendiri oleh pemohon/terdakwa.

SEMA 6 Tahun 1988

Sema dikelurkan 10 Desember 1988 oleh Ali Said (Ketua MA)  “SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG PENASEHAT HUKUM ATAU PENGACARA YANG MENERIMA KUASA DARI TERDAKWA/TERPIDANA” IN ABSENTIA”

Akhir akhir ini di Pengadilan Negeri tertentu sering terjadi pemeriksaan yang terdakwanya meskipun sudah dipanggil dengan semestinya tidak hadir sehingga perkaranya diperiksa dan diputuskan tanpa kehadirannya. Namun demikian kadang kadang kita dapatkan terdakwa atau terpidana yang demikian itu memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum atau Pengacara guna mewakili atau mengurus kepentingannya, baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun pada tingkat banding,

padahal pemberian kuasa itu terjadi setelah tanggal panggilan itu dibuat oleh hakim. Hal yang demikian itu sudah barang tentu menimbulkan kecurigaan bahwa terdakwa sengaja tidak mau hadir dengan maksud maksud tertentu yang menguntungkan dirinya akan tetapi yang sebaliknya dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan maupun pelaksanaan putusannya.

Atas Surat edaran tersebut MA mengintuksikan,

” Berhubung dengan itu bersama ini diminta perhatian Saudara agar apabila Saudara menemukan hal yang seperti dikemukakan di atas, supaya menolak atau tidak melayani Penasehat hukum atau Pengacara yang demikian tanpa kecuali.”

Sampai saat ini, SEMA inilah satu-satunya aturan yang secara umum membatasi Buronan/DPO dalam melakukan kepentingan hukumnya.

SEMA 1 Tahun 2012

Mahkamah Agung pada tanggal 28 Juni 2012 menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. SEMA ini pada intinya menyatakan bahwa permohonan PK dalam perkara pidana (dalam sidang pemeriksaan permohonan PK di Pengadilan Negeri) harus dihadiri oleh Terpidana atau ahli warisnya secara langsung, tidak bisa hanya dihadiri oleh Kuasa Hukum.

Mengapa tiba-tiba MA memandang perlu untuk mengatur PK hanya dapat diajukan (dihadiri) oleh terpidana atau ahli warisnya secara langsung, dan tidak bisa hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya semata.

Namun intinya adalah MA takut peristiwa PK dimanfaatkan oleh terpidana yang sedang melarikan diri/bersembunyi seperti yang telah terjadi pada perkara perkara sebelum-sebelumnya,

Latar belakang seperti di atas lah sepertinya yang menjadi alasan mengapa MA merasa perlu menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2012 ini, untuk mengakhiri dualisme pendapat MA tersebut.

Buronan/DPO (baik dalam status tersangka atau terdakwa atau terpidana) perlu dibatasi hak hukumnya di sector peradilan pidana, karena DPO bersangkutan sudah berada dalam posisi yang tidak menghiraukan tertib hukum yang berlaku atasnya, dengan kata lain DPO sudah menihilkan proses hukum,. Oleh karena DPO tidak taat hukum maka DPO tidak memiliki hak atas kepentingan hukumnya.

Oleh karena itu praktek yang membiarkan para buronan menggunakan hak hukumnya secara pidana justru tidak taat asas. Potensi ini akan berbahaya juga bagi sistem hukum pidana.

Oermasalahan eksekusi putusan pengadilan oleh pihak kejaksaan sendiri sudah cukup kompleks, di mana salah satu alasan menunda eksekusi adalah belum diterimanya salinan putusan, terpidana yang melakukan upaya hukum, hingga terdakwa atau terpidana yang melarikan diri.

Upaya hukum yang dilakukan oleh para buron perkara korupsi ini memang kerap memunculkan perdebatan, terutama jika putusan yang dikeluarkan justru menguntungkan terpidana.

Selain dianggap tidak adil, hal ini dikhawatirkan juga akan membuat publik mempertanyakan kewibawaan lembaga peradilan karena dapat dengan mudah mengabulkan permohonan dari pihak yang jelas-jelas membangkang terhadap hukum.

Banyak kita temukan upaya hukum PK kerap digunakan oleh para buronan perkara korupsi untuk “mencoba peruntungan”. Upaya ini diharapkan dapat mengubah putusan akhir yang diterima para terpidana, sehingga ada kemungkinan mendapat keringanan atau bahkan dibebaskan, atau dilepaskan dari segala tuntutan.

“Keistimewaan” ini harus dibatasi, sehingga ke depannya para terdakwa atau terpidana yang masuk DPO, tidak dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan.

Hal ini juga dimaksudkan untuk mendorong ketaatan para buron untuk tunduk pada proses hukum yang berlaku sebelum mengajukan upaya hukum lain yang dimaksudkan untuk menguji keabsahan putusan atau keberlangsungan proses hukum yang sepatutnya dijalani. Red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *