SUBSIDI LISTRIK RP 5.220.147.740.000,00 TAMPA PERSETUJUAN DPR RI KPK HARUS PERIKSA SUBSIDI LISTRIK TAHUN 2017

0
336
Tambahan anggaran (subsidi listrik dan elpiji tahun anggaran 2017) dilakukan tanpa mekanisme pengesahan legislatif.
Gresik Jawa Timur , Media RAJAWALISIBER-Pemerintah melakukan perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro dalam APBNP tahun 2017, yang mempengaruhi kebijakan APBN dan postur APBN yang tergambar dalam perubahan target pendapatan, pembelanjaan dan pembiayaan pemerintah.
Pemerintah menyerahkan RUU dan NK APBNP pada 6 Juli 2017 dan disahkan oleh DPR menjadi UU dan NK APBNP pada 27 Juli 2017. Namun, pada tahun 2017 ditemukan praktik anggaran tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dan asas transparansi fiskal yaitu Penambahan Pagu Anggaran Subsidi Listrik Sebesar Rp 5.220.147.740.000,00 Tidak Sesuai Dengan UU APBNP dan Tidak Berdasarkan Pertimbangan yang Memadai.
Prinsip dari kriteria Tambahan Anggaran adalah setiap perubahan material terhadap anggaran yang telah disetujui, disahkan oleh legislatif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan perlakuan apabila terjadi pengeluaran tambahan atau perubahan komposisi anggaran yang substansial.
Sesuai Pasal 27 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah mengajukan RUU APBNP tahun anggaran yang bersangkutan apabila:
1) perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN; 2) perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 4) keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
Secara eksplisit, menurut Pemerintah perubahan pada poin 1), 2) dan 4) dapat mengakibatkan terjadinya tambahan belanja negara.
Dalam melaksanakan perubahan APBN baik itu dalam rangka mengubah target penerimaan Negara maupun perubahan anggaran belanja Negara, Pemerintah senantiasa mengajukan
Nota Keuangan dan RAPBNP kepada DPR untuk memperoleh persetujuan.
Perubahan penerimaan dan pengeluaran APBN harus merujuk kepada UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat (5) yang menyatakan:
“Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN”.
Pada TA 2017, Pemerintah melakukan perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro dalam APBNP tahun 2017 berdasarkan realisasi indikator ekonomi makro,
Dalam APBN 2018, ICP dipatok US$ 48 per barel sementara realisasi hingga juni rata-rata ICP mencapai US$ 66,55 per barel. Hingga akhir tahun proyeksi ICP diperkirakan sebesar US$ 65 per barel.
Berdasar asumsi pemerintah ICP naik, sedangkan harga (tarif listrik) tidak naik, makanya subsidi harus naik,Selain itu jumlah pelanggan atau konsumen listrik juga mengalami peningkatan sekitar 4%-5%.
“Jumlah pelanggan naik 4%-5%. 450 VA dan 900 VA yang ada di TNP2K. Plus 450 yang di 3T ,”Selain Peningkatan jumlah pelanggan, konsumsi listrik juga masih cukup stabil. Data yang masuk hingga Juni ini konsumsi listrik sudah mencapai 112 TwH. Jumlah ini diyakini akan terus bertambah hingga akhir tahun bahkan bisa lampaui realisasi tahun lalu.
 “Itu per Juni 112 TwH. sedangkan 2017, 221 TwH Ya diatas 225 TwH (akhir tahun) 1 tera bedanya besar,”
Tahun depan,Kementerian ESDM mengajukan subsidi lebih besar dari anggaran pada tahun ini. Tahun depan dana subsidi untuk listrik dengan asumsi jika kurs Rp 13.000 per dollar Amerika Serikat (AS), dan ICP US$ 60 per barel serta inflasi 3,5% maka subsidi Rp 53,96 triliun. Sementara jika asumsi nilai tukar rupiah berada di angka Rp 14.000 per dollar AS dan ICP US$ 70 per barel dengan tingkat inflasi 3,5% maka dana yang dibutuhkan sebesar Rp 58,9 triliun. Red

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here