SUDAH JATUH TERTIMPA TANGGA SRI ASTUTIK DILECEHKAN DI MEDSOS DAN DIANIAYA KINI DI DAMPANGI KUASA HUKUM DARI ” IRFAI & REKAN “

Team kuasa hukum " IRFAI & REKAN " ( Yanti Purwani Widianto SH MH & FETUM SH & Irfai SH & ABDUL FATAH SH) saat datang kerumah Sri Astatik Sampang Madura

“Ditengah kebingungan atas nasibnya ternyata masih ada yang peduli atas nasib fakir miskin dan Sri Astatik kedatangan Team Advokat dan Kosultan Hukum ” IRFAI & REKAN ” membantunya mendampingi dalam Perkara Hukum yang menimpanya,”

TORJUN Kabupaten SAMPANG MADURA, Media RAJAWALISIBER- Menjadi Miskin itu bukan sebuah keinginan, Apalagi menyangkut persoalan kasus Hukum, Mereka buta hukum dan relatif tak punya modal uang menyewa pengacara ternama.

Kuasa Hukum Sri Astutik “IRFAI & REKAN” Saat di Polres Sampang Madura

Bagi mereka, datang ke pengadilan sama dengan menjual kemiskinan itu sendiri. Curia pauperibus clausa est, the courts are closed to the poor, tulis Mauro Cappelletti, 29 tahun lalu dalam bukunya Toward Equal Justice: a Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies.

Dan itu dialami Sri Astitik dalam mencari keadilan di belantara hukum,di saat dirinya di hina dan namanya dicemarkan di medsos dengan tuduhan pelakor dan maaf perempuan penjaja sex,

Karna Sri Astatik masih memegang adat budaya timur dia mendatangi secara baik baik mengklarifikasi terkait tuduhan tuduhan terhadap dirinya yang di lakukan oleh tetangganya sendiri tapi apa yang didapat Sri Astatik justru malah dianiaya dan dipukuli bahkan sekarang malah di tuntut balik Karna memasuki pekarangan orang tampa IJIN .

Dan saat Sri Astatik mencari keadilan ke aparat penegak hukum di polesk Torjun Kabupaten Sampang Aparat kepolisianpun menindaklanjuti perkara tersebut berdasarkan Rujukan Laporan Polsek Torjun Nomor: LP/10/IV/2018/Jatim/Res.Spg/Sek.Torjun tanggal 16-April-2018,tentang tindak pidana Penganiayaan,sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat(1) KUHPSubs Pasal 352 Ayat(1) KUHP.dan untuk Penghinaan serta pencemaran nama baiknya di tangani oleh Polres Sampang,

Dan di saat menunggu proses hukum atas keadilan yang menimpanya tersebut Sri Astatik dan keluarga merasa terintimidasi serta semakin di lecehkan hanya karna kemiskinannya dan hukumpun seakan akan berjalan lambat

Ditengah kebingungan atas nasibnya ternyata masih ada yang peduli atas nasib fakir miskin dan Sri Astatik kedatangan Team Advokat dan Kosultan Hukum ” IRFAI & REKAN ” membantunya mendampingi dalam Perkara Hukum yang menimpanya,

Karna dalam hal Hukum seharusnya Peran Pemerintah memberikan bantuan hukum lebih tegas sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Menteri Kehakiman No. M.24-UM.06.02 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu. Pada bagian II lampiran Instruksi itu ditegaskan tentang bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah.

Selain hakim dan jaksa, advokat dan organisasi advokat juga memiliki kewajiban untuk bantuan hukum pro bono. Kecenderungan tanggung jawab advokat itu tertuang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 37 menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Dalam memberi bantuan hukum itu, pasal 39 lebih menekankan peran advokat dalam fungsi bantuan hukum itu. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat pun tegas menyebutkan klausul senada.

Pro bono di tengah minimnya dana, Advokat memang punya peran penting dalam representasi masyarakat miskin ke pengadilan. Di kota-kota besar, pengacara pendamping biasanya adalah dari Posbakum yang ada di pengadilan setempat. Sementara di daerah-daerah yang tak memiliki Posbakum, maka pengacara pendamping tergantung pilihan Ketua Pengadilan Negeri.

Sejumlah pengacara yang dihubungi Jurnalis RAJAWALISIBER menyatakan bahwa setelah membela secara pro bono, lazimnya seorang advokat mendapatkan biaya dari pengadilan (negara) sebesar Rp200-300 ribu. Tetapi sumber lain di Depkeh menyebut angka Rp500 ribu potong pajak untuk setiap kasus.

Tapi, terlalu banyak kaum miskin yang tidak didampingi pengacara selama mencari keadilan. Akibat ketiadaan uang, mereka tak bisa membeli hukum. Bahkan untuk berdalih sakit agar lolos dari jerat hukum pun mereka tak bisa, sebab pasti butuh biaya untuk membayar dokter. Lewat program bantuan hukum probono, sebenarnya kaum miskin berharap banyak kepada negara dan orang-orang yang peduli untuk membantu mereka,Rajawali01

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *