Warga Gresik Meminta Negara Segera Hentikan Proyek Pelabuhan International JIIPE, dan DPRD Gresik Segera Tentukan Sikap

( video diatas Gus Yani Ketua DPRD Gresik memberikan Keterangan Pers nya terkait Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE )
Gresik Jawa Timur, Media RAJAWALISIBER -Berbagai bentuk ketidakberesan dalam pembebasan lahan merupakan indikasi kuat dari lemahnya peranan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Dalam realitas sosial yang ada, pemerintah di anggap gagal karena tidak mampu menyediakan fasilitas dasar sehingga perlu mengadakan kerja sama atau swastanisasi dalam pembangunan pelabuhan internasional Gresik (JIIPE).
Pemerintah tidak mampu membayar, untuk itu pembebasan lahan diserahkan kepada pihak swasta yang pada umumnya mempunyai dana yang cukup untuk membebaskan lahan. Hal ini dapat dilihat dari mega proyek pembebasan lahan yang diberikan kepada pihak swasta yakni PT BKM dan PT BKMS.
Selain pencaplokan lahan masyararakat, ketidak beresan juga terjadi dalam tukar guling tanah kas desa yang menyalahi peraturan. Terdapat empat tanah kas desa (TKD) yang dibebaskan tanpa melalui prosedur yang seharusnya. Dalam pembebasan ini melibatkan oknum pemerintah desa terkait.
Hal ini tidak dibenarkan karena menyalahi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 terutama yang tercantum dalam pasal 15 ayat 1.
Dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa tanah kas desa seharusnya dijual melalui kesepakatan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Sedangkan untuk ganti rugi tanah harus berada di daerah setempat, bukan di luar desa.
Dalam pembebasan ini menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan permendagri seperti ganti rugi tanah kas desa yang berada di luar desa dengan kecamatan yang berbeda. Selain itu TKD yang dibebaskan tidak melalui kesepakatan dengan masyarakat desa, TKD dibebaskan secara sepihak dengan hanya melibatkan oknum pemerintahan desa, notaris, dan para aktor elite.
Hal ini jelas menyalahi aturan dan merugikan masyarakat desa setempat, namun persoalan ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat, karena dilakukan dengan sangat rapi. Penyalahgunaan tanah kas desa selain digunakan untuk membiayai pemilukada, juga digunakan untuk memperkaya diri masing-masing aktor.
Mereka tidak memperdulikan cara-cara yang digunakan meskipun harus mengorbankan hak dan kepentingan masyarakat. Karena kekuasaan dari kelompok elite telah mendominasi, masyarakat tidak mampu berbuat banyak karena terkendala dengan sumber dan kekuatan yang kurang mendukung.
Tanah kas desa dijual secara sepihak untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa melakukan kesepakatan atau perundingan dengan masyarakat desa setempat, sehingga menyalahi aturan dan merugikan desa serta masyarakat,
Konflik dalam pembebasan lahan juga terjadi karena dampak lingkungan yang banyak merugikan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan di antaranya penyempitan kali akibat proyek pengurukan yang berakibat mengganggu Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan juga alur perahu nelayan.
Nelayan banyak yang mengeluhkan tentang pengurukan kali, selain alur pencarian ikan yang semakin jauh juga dikarenakan hasil tangkapan ikan yang menurun. Nelayan merasa dirugikan karena mata pancaharian mereka berangsur-angsur menghilang, sedangkan mereka harus terus berjuang untuk menghidupi keluarga mereka.
Selain nelayan, masyarakat lain yang dirugikan adalah para pemilik tambak. Mereka mengalami kesulitan dalam mengairi tambak karena kali yang biasanya digunakan untuk mengairi di uruk, sehingga petani tambak kesulitan untuk mendapatkan air.
Berbagai ketidakberesan yang terjadi dalam pembebasan lahan merupakan indikasi dari konflik yang di dalamnya terdapat kolaborasi dan kontestasi dari para aktor yang terlibat di dalamnya. Ketika beberapa orang dengan kepentingan pribadi yang sama saling bertemu, maka kepentingan pribadi tersebut muncul dalam kesadaran.
Aspirasi yang sama tersebut menjadi norma kelompok, dan kepemilikan aspirasi tersebut menjadi manifestasi kesetiaan terhadap kelompok sehingga memunculkan group penyerang.(kelompok penguasa dan pengusaha),
Hasil pengamatan team investigasi www.rajawalisiber.com, ada beberapa kondisi yang mendukung kemunculan kelompok group penyerang, yang mendorong terjadinya konflik yaitu,
Pertama komunikasi terus-menerus di antara orang – orang senasib. Kedua adanya seorang pemimpin yang membantu mengartikulasikan ideologi, meng organisasikan kelompok, dan memformulasikan rencana untuk melakukan tindakan kelompok. Ketiga, legitimasi kelompok di mata komunitas yang lebih luas atau setidaknya tidak ada tekanan komunitas yang efektif terhadap kelompok.
Karena banyaknya kerugian yang dialami para pemilik lahan tambak, para pemilik tambak kemudian mendirikan persatuan atau kelompok yang digunakan untuk mempermudah mobilisasi massa dalam menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah dan aktor pembebasan lahan.(kelompok pemilik lahan tambak, nelayan, dan para masyarakat yang di rugikan atas proyek tersebut).
Persatuan atau kelompok ini merupakan persatuan para pemilik tambak di daerah Manyar, yang meng organisasikan diri untuk memperjuangkan hak-hak para petani tambak untuk diperlakukan secara layak, terlebih dalam pembebasan lahan agar segera melunasi pembayaran jual beli tambak masyarakat dan untuk mencapai kesepakatan harga yang sesuai dengan tuntutan para pemilik tambak.
Selain persatuan atau kelompok ada juga perkumpulan lain, Mereka bersatu untuk mengumpulkan aksi massa guna memprotes pembangunan pelabuhan, karena pembangunan tidak memberikan keuntungan, namun justru banyak merugikan masyarakat dengan beragam dampak yang dihasilkan,
Terlebih dampak kerusakan lingkungan. Pembangunan pelabuhan dianggap melanggar aturan perundang – undangan dan Amdal karena pembangunan justru banyak merusak ekosistem laut dan rusaknya hutan bakau di sekitar kali akibat proyek reklamasi.
Kemunculan kelompok pejuang dalam pembebasan lahan pembangunan pelabuhan interasional Gresik, merupakan indikasi bahwa komunikasi yang terjadi secara terus – menerus di antara orang-orang yang senasib menjadikan keterikatan di antara mereka semakin kuat, sehingga membentuk kelompok yang mempersatukan kepentingan dan aspirasi mereka.
Dengan adanya suatu kelompok mereka dapat dengan mudah melakukan interaksi dan saling bertukar aspirasi, sehingga memudahkan untuk menyampaikan tuntutan. Adanya pemimpin dalam kelompok menjadikan mereka lebih kuat karena saling bersatu dan lebih siap dalam menghadapi tekanan. Red

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *