Media www.rajawalisiber.com – DPRD Gresik memastikan APBD 2025 tidak defisit dan tanpa utang. dan sebagaimana di ketahui pada Oktober 2024, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik dan Tim Anggaran Pemkab Gresik melakukan evaluasi APBD 2024.
Ketua DPRD Gresik Syahrur Munir didampingi tiga Wakil Ketua DPRD Gresik yaitu Wakil Ketua Ahmad Nurhamim, Mujid Riduan, Lutfi Dawam, perwakilan Komisi-Komisi seperti Atek Ridwan, Mochammad, Mustajab, serta Ketua Bapemperda Khoirul Huda, Ketua Badan Kehormatan Muhammad Ainul Yaqin dan Sekretaris Dewan Mokhammad Najikh.
Dalam evaluasi kinerja pimpinan DPRD dan AKD kali ini, M. Syahrul Munir menyampaikan adalah soal pembahasan APBD Kabupaten Gresik 2025, yang dirampungkan sesuai jadwal pada bulan November 2024.
,” Dan legislatif maupun eksekutif telah sepakat besaran APBD 2025 sebesar Rp3,8 T,”
Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir menyampaikan akan membuka ruang untuk membuka aduan masyarakat
,“Satu hari dalam seminggu buka dumas langsung di gedung DPRD Gresik,” Saat konfrensi Pers terkait Evaluasi Kinerja Pimpinan DPRD dan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) 2024 di kantor DPRD Gresik pada Jumat, 27 Desember 2024.
Berikut beberapa contoh realisasi pendapatan APBD 2024 yang belum mencapai target:
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) hanya terealisasi sebesar Rp37,2 miliar atau 37% dari target Rp100 miliar
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hanya terealisasi sebesar Rp2,6 miliar atau 32,19% dari target Rp8,6 miliar
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) hanya terealisasi sebesar Rp48 juta atau 9,53% dari target Rp510 juta.
Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir meminta agar program prioritas tidak dikepras ataupun tidak dicairkan yang telah dianggarkan dalam APBD Gresik tahun 2024 ini.
Menurut M Syahrul Munir, bahwa, pimpinan dewan dan seluruh anggota DPRD Gresik sepakat tidak ada defisit dalam APBD Gresik tahun 2025 nanti. Sehingga, potensi pendapatan akan ditetapkan secara rasional.
,“Implikasinya, APBD Gresik 2025 bakal sangat turun drastis karena penetapan pendapatan yang rasional itu. Kita segera membahas kebijakan umum anggaran plafon priortitas anggaran sementara (KUA PPAS) tahun 2025, kita bahas lebih mendalam,” terang Syahrul.
Keterkaitan kegiatan komisi-komisi yang telah berjalan, seperti komisi 2 soal identifikasi CSR bersama para pengusaha.
Komisi 3, sidak lokasi tambang galian C, untuk mencari potensi pendapatan dan pengaturan kawasan tertib lalin.
komisi 4, untuk pembahasan anggaran UHC dan penerapan di lapangan serta layanan kesehatan tingkat pertama di puskesmas bagi masyarakat, bersama dispendukcapil selaku pemangku data, BPJS, dinsos dan dinkes.
Sementara Wakil Pimpinan Dewan Akhmad Nurhamim menjelaskan,” Terkait 3 fungsi DPRD yaitu anggaran, pengawasan dan membuat peraturan perundang undangan. Alhamdulillah ketiga fungsi tersebut sudah terlaksana.” tegasnya
Fungsi anggaran, telah menyelesaikan keseluruhan hal-hal yang terkait pelaksanaan fungsi anggaran DPRD seperti penyusunan APBD sampai dengan LKPJ Bupati dan LK BPK telah diselesaikan semua. secara keseluruhan tanggapan pembahasan sesuai peraturan perundang undangan.
Fungsi pembuatan peraturan perundang undangan. Dari apa yang disepakati dengan eksekutif pada prolegda 2024 telah disahkan 6 peraturan perundang undangan. Skema pembahasan tahap pertama dan tahap kedua telah selesai 100 persen.
Fungsi pengawasan. Dalam RPJMD Kabupaten Gresik, di 5 tahun terakhir ada 4 problem daerah yang sudah dimitigasi dan diterjemahkan dalam RKPD mulai 2020 sampai 2025.
Seperti infrastruktur jalan baik jalan lingkungan, jalan poros desa sampai jalan kabupaten yang belum selesai. Dalam jangka panjang akan dirampungkan sesuai RPJMD 2925-2045, dalam 20 tahun kedepan telah di desain.
Mujid Riduan menyampaikan ,”Prinsipnya perlu adanya komitmen OPD selaku tim teknik terkait pendapatan galian C dan kir truk serta carut marut masalah UHC di puskesmas mengenai terkafernya 180 penyakit oleh BPJS selain UHC.” Tambahnya.
Disini DPRD Gresik hanya sebagai pengawasan dan perlunya ada evaluasi kinerja DPRD bersama sama kita semua.
Sekedar diketahui, APBD Gresik tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp3,97 triliun dengan target pendapatan sebesar Rp3,96 triliun.
Realisasi hingga 30 September 2024, pendapatan secara keseluruhan masih sebesar Rp2,79 triliun atau kurang sebesar Rp1,1 triliun.
Sedangkan belanja yang dipatok sebesar Rp3,97 triliun masih dibelanjakan sebesar Rp2,41 triliun atau kurang sebesar Rp1,56 triliun. Red