Media www.rajawalisiber.com – Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Moh Nadlelah, S.P., M.Si merespons kebutuhan BBM bagi nelayan. Instansi Dinas Perikanan bakal ambil langkah cepat mencari solusi di tengah kebijakan subsidi BBM untuk Nelayan.
,”BBM subsidi untuk nelayan itu 13 juta 8 Ratus 60 ribu, agar tepat sasaran, tidak terjadi penyimpangan di lapangan.” Ucap nya, sambil menjelaskan panjang lebar terkait kebijakan pemerintah Kabupaten Gresik.
Nadlelah menyampaikan ,”Bupati Gresik bakal meluncurkan Aplikasi GoTani Sektor Nelayan, sehingga Program Solar untuk Nelayan akan memberikan BBM subsidi secara lebih terjangkau dan tepat sasaran bagi nelayan yang membutuhkan. Kita sudah memiliki data nelayan per nama dan alamat. Dengan kebijakan itu, maka solar bersubsidi bisa lebih tepat sasaran.” Tegasnya
program di lima titik lokasi ini adalah pilot project. Jika sukses, maka program ini akan memangkas penyelewengan bbm sudsidi nelayan.
bahwa program ini sesuai dengan semangat dan amanah Bupati Gresik agar pemerintah hadir memberi solusi di tengah kebutuhan masyarakat dan nelayan pada khususnya.
“Kita mulai secara bertahap untuk membantu nelayan yang membutuhkan. Kita buktikan pemerintah hadir, pemerintah memberikan solusi untuk nelayan,” ujarnya.
Dia mengatakan akan bekerja keras untuk memastikan program bbm subsidi Solar Untuk Nelayan berjalan baik.
,”Program ini akan memberi dampak langsung pada kesejahteraan nelayan. Dengan solusi solar subsidi untuk nelayan ini, tegasnya, akan memperbaiki akses nelayan untuk mendapatkan kemudahan solar. “Sehingga nanti kenaikan solar tidak terlalu berdampak karena rantai pasoknya akan diperbaiki,” ujarnya.
Catatan Redaksi:
Sebagai upaya menaikkan kesejahteraan nelayan dan subsidi BBM, pemerintah melakukan diversifikasi BBM ke BBG. Program ini ditujukan kepada nelayan yang memiliki kapal ukuran di bawah 5 Gross Tonnage (GT), memiliki bahan bakar bensin atau solar dan kapal yang digunakan memiliki daya mesin di bawah 13 Horse Power (HP).
Sedangkan jenis alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap yang ramah lingkungan, serta belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Pusat, Daerah atau Badan usaha.
Pemerintah tengah menggodok revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengatur pembatasan penerima Bahan Bakar Minyak bersubsidi dan penugasan, agar BBM jenis Solar subsidi dan Pertalite lebih tepat sasaran
Rekomendasi BBM Nelayan: Persyaratan, fotocopy KTP, Pas Besar atau Pas Kecil, BPKP (Bukti Pencatatan Kapal Perikanan), SIUP dan SIPI.
Surat Permohonan: Prosedur, Nelayan datang ke Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan dengan membawa persyaratan fotokopi KTP, Pas Besar atau Pas Kecil, BPKP, SIUP dan SIPI.
Nelayan membuat surat permohonan rekomendasi BBM di Kantor PPP Larangan apabila nelayan mengalami kesulitan dalam membuat surat permohonan rekomendasi BBM. Namun apabila nelayan mampu membuat surat permohonan sendiri, nelayan dapat menyertakan surat tersebut pada berkas syarat rekomendasi BBM.
Petugas membuat surat rekomendasi BBM dan kartu kendali pembelian BBM
Petugas menyetak surat rekomendasi BBM dan kartu kendali pembelian BBM
Waktu Penyelesaian 15 Menit:
Pembuatan surat rekomendasi BBM untuk nelayan membutuhkan waktu 15 Menit yang terdiri dari penerimaan berkas syarat pembuatan surat rekomendasi BBM (fotocopy KTP, Pas Besar atau Pas Kecil, BPKP, SIUP dan SIPI) 3 menit ; Pembuatan Surat Permohonan Rekomendasi BBM dari pihak nelayan 3 Menit ; Pembuatan Surat Rekomendasi BBM bersubsidi untuk nelayan beserta kartu kendali 10 Menit. (Sumber berita: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi – Republik Indonesia)