”DUGAAN KUAT ABAIKAN ATURAN LINGKUNGAN, RPH MILIK PEMKAB BLITAR DISOROT: LIMBAH PEMOTONGAN HEWAN DIDUGA DIALIRKAN LANGSUNG KE SUNGAI ”
Blitar, Media www.rajawalisiber.com – Keberadaan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar kini menjadi sorotan setelah tim investigasi RAJAWALI SIBER menemukan dugaan praktik pembuangan limbah pemotongan hewan yang tidak memliki IPAL dan langsung dibuang ke aliran sungai yang berpotensi mencemari lingkungan hidup di sekitarnya.
Berdasarkan hasil penelusuran dan pengamatan langsung tim investigasi di lokasi, ditemukan adanya aliran limbah dari aktivitas pemotongan hewan yang diduga dialirkan melalui saluran irigasi pembuangan menuju sungai yang berada tepat di belakang bangunan RPH.
Material yang terlihat dalam aliran tersebut diduga meliputi sisa potongan daging, tulang, jeroan, kotoran hewan, hingga darah dari aktivitas pemotongan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana pengelolaan limbah operasional RPH milik pemerintah daerah tersebut dijalankan, termasuk kepatuhannya terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut kebersihan saluran pembuangan. Apabila benar limbah tersebut dialirkan tanpa melalui pengolahan yang memenuhi ketentuan, maka terdapat potensi pencemaran badan air, gangguan
kesehatan masyarakat, serta kerusakan ekosistem perairan di sekitar lokasi.
IRONIS: INSTANSI PEMERINTAH SEHARUSNYA MENJADI CONTOH, BUKAN PENGECUALIAN
Hal yang semakin memprihatinkan, di sekitar bangunan RPH terdapat bangunan lain yang diketahui merupakan kandang babi. Tim juga menyoroti dugaan pembuangan limbah dari aktivitas kandang tersebut yang berpotensi menambah beban pencemaran lingkungan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan lebih luas: apakah praktik pengelolaan limbah yang tidak memenuhi standar justru dianggap sebagai sesuatu yang biasa karena telah berlangsung sejak lama?
Apabila dugaan tersebut terbukti, maka persoalannya tidak lagi sebatas perilaku satu pengelola usaha. Sebab, RPH yang berada di bawah pengelolaan instansi pemerintah semestinya menjadi contoh penerapan tata kelola lingkungan yang baik bagi pelaku usaha swasta maupun masyarakat.
Jangan sampai keberadaan fasilitas milik pemerintah justru menimbulkan persepsi bahwa kepatuhan terhadap aturan lingkungan dapat dikesampingkan selama kegiatan operasional tetap menghasilkan pemasukan bagi daerah.
KLARIFIKASI PENGELOLA: IPAL DISEBUT BELUM MENDAPAT PERSETUJUAN
Dalam upaya menjalankan fungsi kontrol sosial dan memperoleh informasi yang berimbang, tim RAJAWALI SIBER melakukan klarifikasi kepada pihak pengelola RPH terkait dugaan pembuangan limbah tersebut.
Dalam kesempatan itu, pengelola menyampaikan bahwa pengajuan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) disebut belum mendapatkan persetujuan atau belum di-approve. Pengelola juga memberikan keterangan bahwa kegiatan operasional selama ini tetap berjalan sebagaimana adanya.
Pernyataan yang disampaikan pengelola tersebut semakin memunculkan pertanyaan ketika dalam percakapan yang sama muncul ungkapan mengenai pentingnya setoran kepada APBD agar tetap berjalan lancar.
Pernyataan tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut karena menimbulkan kesan seolah-olah keberlangsungan pemasukan daerah menjadi pertimbangan yang lebih utama dibandingkan pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan.
Tentu, pemasukan daerah melalui retribusi maupun pendapatan lainnya merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, penerimaan APBD tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban perlindungan lingkungan hidup.
Justru fasilitas milik pemerintah daerah seharusnya memiliki standar kepatuhan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
JAWABAN MENGAMBANG: MENGIKUTI PERDA BUPATI, TETAPI PERDA YANG MANA?
Tim investigasi kemudian mengajukan pertanyaan mendasar mengenai dasar kebijakan dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas operasional RPH apabila kegiatan pembuangan limbah tersebut memang berlangsung tanpa sistem pengolahan yang memadai.
Tim mempertanyakan:
”Operasional yang berjalan tidak sesuai aturan dan berpotensi merusak lingkungan hidup sekitar ini atas instruksi siapa?”
Menanggapi pertanyaan tersebut, pengelola memberikan jawaban yang belum menjelaskan secara spesifik dasar hukum maupun kewenangan pengambilan kebijakan, dengan menyebut bahwa operasional berjalan mengikuti Peraturan Daerah (Perda) Bupati dan dilaksanakan apa adanya.
Jawaban tersebut justru membuka persoalan administratif yang lebih serius.
Peraturan kepala daerah maupun kebijakan pemerintah daerah tentu harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Lantas, apakah benar terdapat Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Blitar yang memberikan kelonggaran kepada RPH untuk beroperasi tanpa IPAL dan mengalirkan limbah pemotongan hewan langsung ke sungai?
Jika memang ada, publik berhak mengetahui nomor peraturan, pasal, serta substansi ketentuan yang dimaksud.
Namun, apabila tidak ada ketentuan demikian, maka penyebutan Perda sebagai dasar pembenaran operasional perlu diuji dan diklarifikasi oleh instansi yang berwenang.
Jangan sampai istilah mengikuti Perda justru menjadi tameng administratif untuk membenarkan praktik yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup.
BUKAN SEKEDAR IPAL, ADA TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN YANG HARUS DIPENUHI
Dalam perspektif regulasi, pengelolaan limbah kegiatan RPH harus memperhatikan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk persyaratan persetujuan lingkungan, pengelolaan air limbah, serta pemenuhan baku mutu yang berlaku.
Beberapa ketentuan yang relevan untuk diperiksa antara lain:
1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui ketentuan perundang-undangan terkait Cipta Kerja.
2. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Ketentuan teknis mengenai baku mutu air limbah dan persetujuan teknis pembuangan air limbah sesuai karakteristik kegiatan serta media penerimanya.
4. Ketentuan sanitasi dan higiene dalam penyelenggaraan Rumah Potong Hewan, termasuk pengelolaan hasil samping dan limbah pemotongan.
Perlu ditegaskan bahwa persoalan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya bangunan IPAL. Hal yang harus diperiksa adalah dokumen persetujuan lingkungan, kewajiban pengolahan air limbah, standar teknis yang berlaku, titik pembuangan, hasil pengujian kualitas air limbah, serta kesesuaian pelaksanaan operasional dengan dokumen lingkungan yang dimiliki.
Dengan demikian, keberadaan IPAL, kelayakan operasionalnya, dan kepatuhan terhadap baku mutu harus menjadi objek pemeriksaan instansi berwenang.
DINAS TERKAIT DAN PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP HARUS MEMBERIKAN PENJELASAN
Temuan investigasi ini semestinya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya Dinas Peternakan dan Perikanan serta perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.
Publik berhak memperoleh penjelasan mengenai beberapa hal mendasar:
· Apakah RPH tersebut telah memiliki dokumen persetujuan lingkungan yang masih berlaku?
· Apakah kegiatan operasional telah memenuhi kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan?
· Apakah tersedia IPAL yang berfungsi sesuai kapasitas dan standar teknis?
· Apakah saluran pembuangan RPH telah melalui proses pengolahan sebelum dialirkan ke badan air?
· Apakah kualitas air limbah dan sungai pernah diuji secara berkala oleh instansi berwenang?
· Siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan dan evaluasi kepatuhan lingkungan fasilitas tersebut?
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menjelaskan apakah pengajuan pembangunan IPAL benar pernah dilakukan, kapan diajukan, kepada instansi mana, apa alasan belum disetujuinya, serta langkah sementara apa yang telah diterapkan untuk mencegah potensi pencemaran.
RAJAWALI SIBER: JANGAN SAMPAI APBD LANCAR, LINGKUNGAN MENJADI KORBAN
Tim investigasi RAJAWALI SIBER menegaskan bahwa persoalan ini bukan upaya menghambat pelayanan publik ataupun kegiatan pemotongan hewan yang dibutuhkan masyarakat.
Namun, kegiatan pelayanan publik tidak boleh berjalan dengan mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pemerintah daerah tidak seharusnya hanya berorientasi pada keberlangsungan operasional dan penerimaan pendapatan daerah, tetapi juga wajib memastikan seluruh aktivitas yang berada di bawah kewenangannya berjalan sesuai ketentuan hukum.
Jika pelaku usaha swasta dituntut memenuhi persyaratan lingkungan, maka fasilitas milik pemerintah daerah pun harus tunduk pada standar kepatuhan yang sama.
Jangan sampai masyarakat kecil dituntut taat terhadap aturan lingkungan, sementara fasilitas yang dikelola instansi pemerintah justru luput dari pengawasan.
RAJAWALI SIBER mendorong Bupati Blitar, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta instansi pengawas terkait untuk segera melakukan pemeriksaan lapangan, pengambilan sampel air limbah dan air sungai melalui pengujian laboratorium yang kompeten, serta audit terhadap dokumen lingkungan dan sistem pembuangan limbah RPH.
Apabila ditemukan pelanggaran, penegakan hukum dan tindakan administratif harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa melihat status kepemilikan maupun siapa pihak yang mengelolanya.
Sebab, lingkungan hidup bukan tempat pembuangan kelalaian administratif. Dan aturan hukum tidak boleh berhenti hanya karena pelanggaran yang diduga terjadi berada di lingkungan instansi pemerintah sendiri.
Catatan Redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan hasil pengamatan awal tim investigasi dan keterangan lisan pihak pengelola. Dugaan pelanggaran serta potensi pencemaran masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen, pengujian laboratorium, dan klarifikasi resmi instansi terkait. RAJAWALI SIBER membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, pengelola RPH, serta pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara proporsional.