KUAT DUGAAN ABAIKAN KETENTUAN LINGKUNGAN DAN GUNAKAN SOLAR SUBSIDI, AKTIVITAS TAMBANG CV. BAROKAH 94 DISOROT TIM INVESTIGASI RAJAWALI SIBER

“Aktivitas pengerukan material tambang di wilayah tersebut dinilai tidak hanya melanggar aturan perizinan, tetapi juga secara nyata menghancurkan ekosistem sungai serta merampas hak hidup dan ketenangan psikologis masyarakat lokal. Berdasarkan pemantauan warga di lapangan, operasional pertambangan CV/PT Barokah 94 terus memicu kerusakan ekologis yang parah. Aliran Sungai Kali Putih yang merupakan jalur lahar Gunung Kelud sekaligus penopang utama sistem irigasi pertanian warga kini mengalami degradasi serius. Penurunan debit mata air dan tercemarnya air sungai secara langsung mengancam keberlanjutan lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama ribuan warga setempat.”

 

‎Blitar, Media www.rajawalisiber.com – Aktivitas pertambangan yang dijalankan oleh CV. BAROKAH 94 yang berada di desa slorok, Kabupaten Blitar menjadi sorotan Tim Investigasi RAJAWALI SIBER setelah tim melakukan kunjungan langsung ke lokasi kegiatan pertambangan. Perusahaan yang disebut-sebut mengantongi perizinan lengkap tersebut kini menghadapi sejumlah pertanyaan serius terkait kesesuaian pelaksanaan kegiatan tambang dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

‎‎Dalam peninjauan lapangan, tim mendapati sejumlah kondisi yang patut mendapat perhatian, khususnya terkait penggunaan alat berat dan sumber bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan untuk menunjang aktivitas operasional pertambangan.

‎‎Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah kondisi alat berat yang sedang beroperasi dan terlihat mengeluarkan asap pekat dari saluran pembuangannya. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelayakan teknis mesin, pemenuhan standar emisi gas buang, serta kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

‎Ketika dimintai keterangan oleh Tim Investigasi RAJAWALI SIBER, pengawas lapangan CV. BAROKAH 94 menyampaikan bahwa terdapat sekitar lima unit alat berat di lokasi. Menurut keterangannya, rata-rata unit tersebut merupakan produksi tahun 2015.

‎Tidak hanya itu, pengawas tersebut juga menyampaikan bahwa BBM jenis solar yang digunakan untuk operasional alat berat merupakan solar bersubsidi yang dibeli dari beberapa SPBU, bukan solar industri.

‎Keterangan tersebut merupakan pernyataan pihak pengawas lapangan yang masih memerlukan verifikasi dan konfirmasi resmi dari manajemen perusahaan, termasuk pemeriksaan bukti pembelian BBM, jenis bahan bakar, serta ketentuan distribusi yang berlaku.

‎-PERTANYAAN SERIUS TERKAIT KEPATUHAN OPERASIONAL-

‎Penggunaan solar bersubsidi untuk kegiatan pertambangan menjadi persoalan yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Pasalnya, BBM bersubsidi merupakan barang yang distribusi dan pemanfaatannya diatur oleh pemerintah serta diperuntukkan bagi konsumen dan sektor tertentu sesuai ketentuan.

‎‎Apabila benar terdapat penggunaan BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh instansi berwenang untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan distribusi dan pemanfaatan BBM bersubsidi.

‎Di sisi lain, tahun produksi alat berat yang disebutkan pengawas juga perlu ditelusuri lebih lanjut. Tahun produksi 2015 maupun munculnya asap dari knalpot tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran standar emisi. Namun, kondisi tersebut merupakan alasan yang wajar untuk meminta pemeriksaan teknis terhadap mesin, hasil uji emisi, pemeliharaan, serta standar lingkungan yang relevan.

‎Tim juga mempertanyakan penyebutan standar EURO 4 atau zero emission. Sebab, penerapan standar EURO 4 harus dilihat berdasarkan kategori kendaraan, jenis mesin, tahun produksi, dan ketentuan teknis yang memang berlaku terhadap unit bersangkutan. Standar EURO 4 tidak boleh serta-merta disamakan dengan istilah zero emission.

‎

-‎LIMA POIN KLARIFIKASI RESMI TELAH DILAYANGKAN-

‎Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan pelaksanaan tugas jurnalistik, Tim Investigasi RAJAWALI SIBER telah melayangkan surat klarifikasi resmi kepada pihak CV. BAROKAH 94. Surat tersebut memuat lima poin penting yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pimpinan maupun manajemen perusahaan.

‎Adapun lima poin klarifikasi tersebut meliputi:

‎‎1. Legalitas dan kesesuaian titik koordinat pertambangan, ‎‎Apakah perizinan yang dimiliki CV. BAROKAH 94 yang berada di Desa Slorok, Kabupaten Blitar benar-benar sesuai dengan titik koordinat, wilayah izin, luas lahan, komoditas, serta lokasi kegiatan pertambangan yang berlangsung di lapangan?

‎Tim meminta penjelasan mengenai kesesuaian dokumen perizinan dengan realisasi kegiatan operasional, termasuk kewajiban lingkungan dan dokumen teknis yang dipersyaratkan.

‎‎2. Kelayakan alat berat dan pemenuhan ketentuan emisi, Apakah seluruh alat berat yang digunakan telah memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan pengendalian emisi yang berlaku sesuai kategori serta spesifikasi masing-masing unit?

‎Tim juga meminta penjelasan mengenai tahun produksi alat berat, kondisi mesin, pemeliharaan berkala, dan hasil pemeriksaan emisi apabila telah dilakukan.

‎‎3. Dugaan penggunaan BBM solar bersubsidi, Apakah benar kegiatan operasional pertambangan menggunakan solar bersubsidi sebagaimana disampaikan oleh pengawas lapangan?

‎Jika benar, sejak kapan penggunaan tersebut berlangsung, berapa volume BBM yang digunakan, bagaimana mekanisme pembeliannya, serta apakah penggunaannya telah sesuai dengan ketentuan pemerintah?

‎‎4. Realisasi anggaran CSR dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar, Apakah CV. BAROKAH 94 telah menganggarkan dan merealisasikan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan?

‎Tim meminta penjelasan mengenai besaran anggaran, bentuk program, mekanisme penyaluran, serta bukti realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

‎‎Hal ini penting untuk memastikan bahwa keberadaan aktivitas pertambangan tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional.

‎Perusahaan pertambangan juga perlu menjelaskan bagaimana program pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan dampak sosial dilaksanakan sesuai kewajiban yang berlaku.

‎‎5. Keberadaan dan realisasi jaminan reklamasi pascatambang, ‎Apakah CV. BAROKAH 94 telah menyusun rencana reklamasi dan menempatkan dana jaminan reklamasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?

‎‎Tim meminta penjelasan mengenai dokumen rencana reklamasi, bukti penempatan jaminan reklamasi, lokasi yang menjadi objek pemulihan, serta mekanisme pelaksanaan reklamasi setelah kegiatan pertambangan berakhir.

‎Poin ini menjadi perhatian serius karena tanggung jawab perusahaan tidak boleh berhenti hanya karena kegiatan pengambilan material tambang telah selesai.

‎‎Jaminan reklamasi merupakan instrumen penting untuk memastikan tersedianya dana pemulihan lahan bekas tambang. Tujuannya agar lahan yang telah dieksploitasi dapat dipulihkan sesuai rencana dan standar teknis yang disetujui, sehingga tidak meninggalkan kerusakan lingkungan yang kemudian harus ditanggung masyarakat maupun pemerintah.

‎Tim Investigasi RAJAWALI SIBER menilai perlu adanya verifikasi langsung terhadap dokumen dan bukti penempatan dana jaminan reklamasi, bukan sekadar pernyataan bahwa kewajiban tersebut telah dipenuhi.

‎Kelima poin tersebut merupakan permintaan klarifikasi dan verifikasi, bukan penetapan bahwa CV. BAROKAH 94 telah melakukan pelanggaran. Seluruhnya perlu dijawab secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumen resmi maupun pemeriksaan instansi berwenang.

‎-‎KETENTUAN HUKUM YANG PERLU MENJADI PERHATIAN-

‎Dalam menjalankan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang selama ini dikenal masyarakat sebagai pertambangan galian C, pelaku usaha wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

‎Beberapa regulasi yang relevan untuk menjadi dasar pemeriksaan antara lain:

‎1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah.

‎Ketentuan ini mengatur perizinan usaha pertambangan, kewajiban pemegang izin, pengawasan, serta konsekuensi hukum atas kegiatan pertambangan yang tidak sesuai ketentuan.

‎Pasal 158 mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

‎2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya.

‎Kegiatan pertambangan wajib memperhatikan persetujuan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, serta kewajiban perlindungan lingkungan.

‎Apabila ditemukan pencemaran atau perusakan lingkungan yang memenuhi unsur pidana, ketentuan Pasal 98 dan Pasal 99 dapat menjadi dasar penegakan hukum, dengan ancaman pidana yang berbeda sesuai unsur kesengajaan, kelalaian, akibat, dan ketentuan yang berlaku.

‎3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya.

‎Regulasi ini mengatur penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM tertentu dan BBM khusus penugasan.

‎Penggunaan solar subsidi harus diperiksa berdasarkan kategori konsumen pengguna dan ketentuan pembatasan yang berlaku. Apabila terbukti terjadi penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi yang memenuhi unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya, pelaku dapat menghadapi ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

‎Penentuan pelanggaran tetap memerlukan pemeriksaan terhadap fakta, bukti transaksi, pihak yang terlibat, dan unsur hukum yang terpenuhi.

‎4. Ketentuan baku mutu emisi dan perlindungan lingkungan.

‎Pengoperasian mesin diesel dan peralatan berat harus memperhatikan ketentuan teknis serta standar lingkungan yang berlaku sesuai klasifikasi mesin dan peralatan. Pemeriksaan emisi secara teknis diperlukan untuk memastikan apakah kondisi alat berat telah memenuhi persyaratan yang diwajibkan.

‎-BUKAN SEKADAR PERSOALAN IZIN, TETAPI JUGA TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN-

‎Memiliki dokumen perizinan bukan berarti perusahaan terbebas dari kewajiban untuk menjalankan seluruh kegiatan operasional sesuai ketentuan hukum.

‎‎Legalitas usaha harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap batas wilayah izin, kewajiban lingkungan, penggunaan BBM yang sesuai peruntukan, serta kelayakan peralatan operasional.

‎Jangan sampai kelengkapan dokumen perizinan hanya menjadi formalitas administratif, sementara pelaksanaan kegiatan di lapangan justru menimbulkan persoalan yang berpotensi merugikan kepentingan publik dan lingkungan.

‎Tim Investigasi RAJAWALI SIBER menilai bahwa instansi terkait perlu melakukan pemeriksaan secara objektif apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara dokumen perizinan dengan praktik operasional di lapangan.

‎Pemeriksaan dapat melibatkan instansi yang berwenang di bidang pertambangan, lingkungan hidup, serta pengawasan distribusi BBM, sesuai kewenangan masing-masing.

‎-REDAKSI MEMBUKA RUANG HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI-

‎Hingga berita ini diterbitkan, redaksi RAJAWALI SIBER masih menunggu jawaban dan klarifikasi resmi dari pimpinan maupun manajemen CV. BAROKAH 94 atas sejumlah pertanyaan yang telah disampaikan melalui surat klarifikasi.

‎‎Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan upaya memperoleh informasi yang berimbang. Seluruh dugaan yang disampaikan masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut dan tidak dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa perusahaan telah terbukti melakukan pelanggaran hukum.

‎Pihak CV. BAROKAH 94 diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan hak jawab, koreksi, maupun dokumen pendukung guna melengkapi pemberitaan ini.

‎‎Publik berhak mendapatkan kepastian bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan usaha, tetapi juga dilaksanakan dengan mematuhi hukum, menjaga lingkungan, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat.

Catatan Redaksi Jika terbukti ada pelanggaran kerusakan lingkungan dengan rincian spesifik mengenai jenis tambang (misalnya galian C/pasir/batu) atau bentuk pelanggaran spesifiknya (misalnya batas koordinat, reklamasi, atau jam operasional), maka redaksi akan menindaklanjuti dan mengawal sampai tuntas secara hukum.

‎RAJAWALI SIBER – Tim Pemburu Mengungkap Fakta, Mengawal Keadilan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *