“Skandal penyadapan ilegal (2025–2026) yang turut menyasar para jurnalis investigasi telah memicu gelombang desakan dari komunitas pers dan lembaga hukum sipil untuk melakukan evaluasi total. Penegakan hukum dalam kasus ini dinilai harus melampaui isu keamanan negara, melainkan juga menyentuh aspek pelanggaran hak privasi warga negara dan perlindungan nyata terhadap profesi jurnalis.”
Media www.rajawalisiber.com – Penyadapan ilegal terhadap jurnalis investigasi dalam skandal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi kepolisian dinilai para pakar sebagai langkah taktis yang sangat strategis.
Berdasarkan analisis hukum, intelijen, dan lembaga swadaya pers (seperti LBH Pers), berikut beberapa alasan utama mengapa jurnalis investigasi turut dijadikan sasaran penyadapan:
”Jurnalis adalah “Gudang Informasi” Sipil”
Pakar intelijen menilai jurnalis investigasi kerap memegang informasi penting yang bersifat sensitif jauh sebelum informasi tersebut dipublikasikan ke masyarakat. Dengan menyadap jurnalis, pelaku penyadapan dapat.
• Mengintip Arah Pemberitaan: Mengetahui topik skandal besar atau kasus korupsi apa yang sedang diselidiki oleh media sebelum tayang.
• Mendeteksi Kebocoran Data: Memantau dokumen atau bukti rahasia apa saja yang sudah berhasil didapatkan oleh ruang redaksi media.
”Memburu Identitas Narasumber Utama (Whistleblower)” Dalam dunia investigasi, kerahasiaan narasumber adalah hal yang paling krusial.
• Aktor di balik penyadapan diduga ingin mengetahui siapa “orang dalam” (pemberi informasi) di instansi pemerintah, kepolisian, atau korporasi yang membocorkan data kepada jurnalis.
• Jika identitas whistleblower terungkap melalui rekaman telepon atau pesan tertulis jurnalis, pelaku dapat segera membungkam atau menindak narasumber tersebut agar kebocoran informasi terhenti.
”Efek Gentar dan Sensor Diri (Self-Censorship)” Praktik pengawasan komunikasi digital secara ilegal (surveilans) berfungsi sebagai alat intimidasi psikologis.
• Menurut analisis LBH Pers dan pengamat media, ketika ruang redaksi dan para jurnalis merasa komunikasi mereka diawasi secara tak kasat mata, akan muncul rasa tidak aman.
• Hal ini sengaja diciptakan demi mendorong jurnalis atau media untuk melunakkan nada pemberitaan dan menghindari pembahasan topik-topik politik serta ekonomi yang sensitif.
”Memetakan Irisan Komunikasi Tokoh Politik dan Aktivis” Jurnalis investigasi sering kali menjadi jembatan komunikasi antara berbagai pihak: politisi, aktivis LSM, pengusaha, hingga lingkaran istana.
• Penyadap tidak hanya menyasar target tunggal seperti Presiden Prabowo. Melalui ponsel jurnalis, mereka dapat memetakan siapa berbicara apa kepada siapa, sehingga pelaku penyadapan bisa membaca jejaring dan strategi oposisi maupun peta koalisi politik secara utuh.
”Dampaknya Terhadap Demokrasi,”
Penyadapan ilegal tanpa izin peradilan ini dinilai berbahaya karena merusak pilar kebebasan pers. Komunitas pers mendorong agar penegakan hukum oleh Timsus Bareskrim tidak hanya fokus pada aspek keamanan presiden, melainkan juga membongkar pelanggaran hak privasi dan perlindungan terhadap profesi jurnalis investigasi di Indonesia.
Langkah-langkah krusial dan dasar hukum yang mendesak untuk dibongkar demi melindungi jurnalis investigasi di Indonesia,
Menjerat Pelaku dengan UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP)
Selain menggunakan pasal-pasal internal kepolisian atau tindak pidana umum, komunitas hukum mendesak penggunaan undang-undang khusus untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyadapan ilegal (lawful interception yang disalahgunakan):
• Pelanggaran UU ITE: Tindakan intersepsi atau penyadapan tanpa izin pengadilan merupakan pelanggaran berat terhadap Pasal 31 UU ITE, yang mengancam hukuman pidana penjara bagi siapa saja yang sengaja mengubah, merusak, atau menyadap informasi elektronik milik orang lain.
• Pelanggaran UU PDP: Jurnalis investigasi mengelola banyak data sensitif. Penyadapan ini melanggar hak privasi atas data pribadi yang dilindungi oleh UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), di mana pemrosesan data tanpa dasar hukum yang sah dapat dijatuhi sanksi pidana dan denda yang sangat besar.
”Menegakkan Hak Tolak dan Perlindungan Narasumber” Profesi jurnalis dilindungi secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Salah satu pilar utamanya adalah Hak Tolak, yaitu hak jurnalis untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas narasumber demi keselamatan narasumber tersebut.
• Penyadapan sebagai “Bypass” Hukum: Ketika polisi atau aktor tertentu menyadap ponsel jurnalis, mereka secara langsung merobos dan menghancurkan esensi Hak Tolak tersebut.
• Dampak Hukum: Membongkar kasus ini berarti menegaskan kembali bahwa segala bentuk intersepsi komunikasi jurnalis yang bertujuan memburu narasumber (whistleblower) adalah tindakan melawan hukum yang merusak sistem peradilan pidana (obstruction of justice).
”Desakan Audit Menyeluruh terhadap Alat Sadap Negara” Organisasi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), LBH Pers, dan KontraS mendesak perlunya akuntabilitas dalam penggunaan teknologi pengawasan (surveillance) oleh institusi negara.
• Kasus ini membuktikan bahwa perangkat canggih seperti Lawful Interception Management System (LIMS) atau perangkat lunak pengintai (seperti Pegasus atau sejenisnya) yang dibeli menggunakan anggaran negara sangat rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik kelompok.
• Komunitas sipil menuntut adanya lembaga pengawas independen di luar kepolisian dan BIN untuk mengaudit siapa saja yang boleh disadap, sehingga jurnalis, aktivis, dan warga sipil tidak dijadikan target operasi intelijen secara sewenang-wenang.
”Efek Chilling Effect terhadap Kemerdekaan Pers” Jika pelanggaran privasi terhadap jurnalis ini tidak diusut tuntas hingga ke akar aktor intelektualnya, hal ini akan memperkuat chilling effect (efek gentar) dalam iklim demokrasi Indonesia.
Jurnalis akan merasa tidak aman dalam melakukan investigasi mendalam terhadap korupsi, gesekan politik, atau pelanggaran HAM, yang pada akhirnya merugikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jujur.
Skandal penyadapan ilegal (2025–2026) yang melibatkan perangkat Lawful Interception Management System (LIMS) Polri mengungkap rapuhnya benteng hukum Indonesia dalam melindungi hak privasi.
Para pakar hukum tata negara, organisasi masyarakat sipil, dan anggota DPR menyoroti bahwa tindakan ugal-ugalan ini dimungkinkan karena adanya celah regulasi (regulatory loopholes) yang sangat mendasar dalam sistem hukum nasional:
”Ketiadaan Undang-Undang Khusus Penyadapan (Lex Specialis)” Indonesia belum memiliki satu undang-undang payung (omnibus/regulasi khusus) yang menyatukan standar hukum penyadapan.
• Abaikan Putusan MK: Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 sebenarnya telah membatalkan Pasal 31 ayat (4) UU ITE dan menegaskan bahwa penyadapan membatasi hak asasi manusia, sehingga tata caranya wajib diatur oleh undang-undang tingkat tinggi, bukan sekadar peraturan pemerintah. Namun, hingga akhir tahun 2026 ini, RUU Penyadapan baru kembali didorong masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) akibat meletusnya skandal ini.
” Pengaturan Sektoral yang Tumpang Tindih dan Berbeda Standar” Karena tidak ada undang-undang tunggal, aturan mengenai penyadapan saat ini tersebar secara parsial (sektoral) di lebih dari 10 undang-undang berbeda (UU KPK, UU Intelijen Negara, UU BNN, UU Terorisme, hingga UU ITE).
• Dampaknya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme, durasi waktu, syarat administratif, dan standar pembuktian yang berbeda-beda dan tidak sinkron.
”Dominasi Regulasi Internal yang Minim Pengawasan Eksternal” Untuk institusi Polri, prosedur operasional interseptor digital selama ini bersandar pada Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri.
• Celah Fatal: Perkap ini bersifat internal. Ketika pengawasan penyadapan hanya diserahkan pada mekanisme internal birokrasi kepolisian tanpa adanya otoritas pengawas independen dari luar (eksternal), sistem menjadi sangat rawan disalahgunakan oleh pejabat korup yang sedang memegang rantai komando tertinggi di institusi tersebut.
” Penyadapan Berkedok Intelijen Non-Justisia” Terdapat wilayah abu-abu hukum antara penyadapan untuk penegakan hukum (justisia) dan penyadapan untuk kepentingan intelijen keamanan negara (non-justisia).
• Dalam kasus justisia, penyadapan harus didasari Laporan Polisi (LP) dan izin pengadilan. Namun, dengan dalih “intelijen keamanan”, oknum pejabat dapat memotong jalur birokrasi hukum tersebut untuk mengaktifkan alat sadap LIMS secara sewenang-wenang terhadap target sipil seperti jurnalis dan aktivis tanpa kaitan dengan kasus pidana apa pun.
”Lemahnya Perlindungan Spesifik Profesi Jurnalis di Ranah Digital” Meskipun UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers dan Hak Tolak perlindungan narasumber, undang-undang ini lahir di era analog.
• UU Pers tidak memiliki pasal operasional atau tameng digital yang secara spesifik melarang aparat untuk menyadap perangkat telekomunikasi jurnalis. Akibatnya, undang-undang siber seperti UU ITE atau Permenkominfo justru kerap dipakai untuk melegitimasi penetrasi data digital atas nama keamanan sipil/negara.
Apa Dampak dari Celah Ini?
Ketiadaan kepastian hukum yang baku membuat pemanfaatan teknologi pengawasan canggih di Indonesia dibeli dengan uang rakyat, namun berbalik digunakan secara ilegal sebagai senjata politik kelompok tertentu untuk memata-matai kepala negara dan membungkam suara kritis masyarakat sipil. Redaksi