Sumber Humas DPRD Gresik
Gresik, Media www.rajawalisiber.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Gresik mendorong untuk memprioritaskan pemerintah Kabupaten Gresik untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Senin, 6 Juni 2022.
Mempercepat perbaikan infrastruktur maupun pelayanan kesehatan dasar. Sehingga visi-misi Bupati, pelayanan menggunakan satu kartu, yakni kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bisa terwujudkan.
Pendapat Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir, DPRD Gresik sudah berkomitmen menjadikan pelayanan dasar kesehatan, salah satu prioritas di Gresik.
Indikatornya, alokasi anggaran bidang kesehatan telah dinaikkan sebesar 15 persen. “Alokasi anggaran itu diatas peraturan pemerintah sebesar 10 persen dari APBD,” kata Abdul Qodir didampingi Ketua dan anggota Komisi IV, Muhamad dan Jumanto dalam jumpa pers di ruang Komisi IV DPRD Gresik.
Dukungan anggaran tersebut, seharusnya dibarengi peningkatan etos kerja. diantaranya, persoalan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan khususnya di Pulau Bawean. Selain dua hal itu, persoalan serius lainnya jaminan kesehatan nasional (JKN).
Peraturan menteri kesehatan (Permenkes) disebutkan semua kegiatan jaminan kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah harus terkoneksi dengan jaminan kesehatan nasional (JKN). “Maka membutuhkan perhatian. Karena butuh percepatan agar seluruh warga yang hari tinggal 350-an ribu yang tidak tercover atau tidak teridentifikasi belum memiliki kartu JKN harus dipikirkan,”ujarnya.
“Agar seluruh masyarakat Gresik masuk dalam sistem di JKN,” tambahnya.
DPRD Gresik meminta kepada Dinas Sosial (Dinsos) Gresik untuk bekerja ekstrakeras agar prosentase warga yang terjaring dalam sisten JKN lebih banyak. Mengapa? Sebab, semakin banyak warga yang terkoneksi dengan database JKN pusat, Pemkab Gresik bisa melakukan penghematan anggaran.
“Sisa anggaran otomatis dimasukkan pelayanan lain. Dan, Bupati dengan visi-misinya 1 kartu yakni e-KTP bisa dilayani,”ucap wakil rakyat asal Kecamatan Wringinanom itu.
Begitupun Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchamad mendorong pemerintah untuk melakukan akselerasi jumlah keanggotaan warga di program BPJS Kesehatan. Pada 2021, warga Gresik yang menjadi peserta BPJS Kesehatan sebesar 76,9 persen pada 2022, diestimasikan sebesar 84,8 persen dengan alokasi anggaran sebesar Rp 45 miliar. Dan, 2023 warga Kota Santri-sebutan lain-Kabupaten Gresik yang tercover BPJS Kesehatan menjadi 95 persen.
Tindaklanjut yang harus dilakukan oleh Pemkab Gresik saat ini, adalah mengambil kuota JKN-KIS dari pemerintah pusat sebanyak 85 ribu yang diperuntukkan ke Kabupaten Gresik.
“Sehingga nantinya bisa mengurangi anggaran yang dialokasikan di APBD Gresik,” ungkapnya.
Untuk itu anggota Komisi IV Jumanto menembakkan pendapat Muhamad. Namun, Jumanto lebih menyoroti terkait kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Dinsos Gresik dalam melakukan update data warga miskin. Jumanto menganggap kinerja Dinsos kurang gercep alias gerak cepat. Dia mencontohkan update data warga miskin di tiga kecamatan di Panceng, Dukun dan Ujungpangkah.
Politisi PDI-P memaparkan di Kecamatan Panceng, pihaknya telah menyetorkan 2 ribu update data warga miskin namun Dinsos baru bisa mencetak kartu 920-an. Di Kecamatan Dukun sebanyak 2.500 data yang telah dikirimkan , kartu yang tercetak 700-an.
Di Kecamatan Ujungpangkah lebih baik karena prosentase kartu yang tercetak melebihi 50 persen. “ Ujungpangkah 600-an selesai 308-an,” tegasnya. Red