Media www.rajawalisiber.com – Pembuangan air limbah Rumah Pemotongan Hewan (RPH) langsung ke sungai tanpa pengolahan IPAL dan dokumen UKL-UPL memang melanggar ketentuan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Dalam pengelolaan lingkungan, setiap fasilitas usaha maupun instansi pemerintah wajib memenuhi standar pengelolaan limbah cair sebelum dilepas ke badan air.
Dasar Hukum yang Dilanggar
• Kewajiban Dokumen Lingkungan (UKL-UPL). Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta aturan turunannya dalam PP No. 22 Tahun 2021, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL wajib memiliki dokumen UKL-UPL dan Persetujuan Lingkungan sebelum beroperasi.
• Baku Mutu Air Limbah RPH. Operasional RPH menghasilkan limbah organik tinggi (darah, lemak, sisa kotoran) yang wajib diolah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) agar memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke sungai, sesuai ketentuan Permen LHK No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 maupun standar teknis pembuangan air limbah.
• Larangan Pembuangan Limbah Tanpa Izin. Pasal 60 dan Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 secara tegas melarang setiap orang (termasuk badan usaha/instansi) membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa persetujuan teknis atau melampaui baku mutu, dengan ancaman sanksi administratif hingga pidana..
Pembuangan limbah cair Rumah Pemotongan Hewan (RPH) tanpa pengolahan ke aliran Sungai Brantas berpotensi memicu kerusakan ekosistem perairan yang parah sekaligus menimbulkan tekanan psikologis jangka panjang bagi warga sekitar. Limbah RPH mengandung beban organik sangat tinggi (darah, lemak, sisa jaringan tubuh, serta kotoran ternak) yang langsung mengubah kualitas fisik, kimia, dan biologi air sungai.
Dampak Ekologi dan Ekosistem Sungai Brantas
• Penurunan Drastis Oksigen Terlarut (DO). Penguraian bahan organik dari darah dan kotoran oleh bakteri menyedot oksigen dalam air secara besar-besaran, sehingga nilai Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) melonjak tajam.
• Kematian Biota Air (Ikan dan Mikroorganisme). Kondisi air yang kekurangan oksigen (hipoksia hingga anoksia) membuat ikan lokal di Sungai Brantas sulit bertahan hidup, memicu kematian massal ikan, dan merusak rantai makanan alami.
• Eutrofikasi dan Pendangkalan. Tingginya kandungan nitrogen dan fosfor dari limbah ternak memicu ledakan pertumbuhan alga (algal bloom) dan tanaman air invasif seperti eceng gondok yang menutup permukaan sungai dan menghalangi sinar matahari masuk ke dasar perairan.
• Penyebaran Bakteri Patogen. Limbah kotoran hewan membawa bakteri berbahaya seperti Escherichia coli, Salmonella, dan parasit yang mencemari badan air serta berisiko meresap ke sumur dangkal warga di bantaran sungai.
Dampak Psikologis dan Sosial Warga Terdampak
• Stres Kronis Akibat Polusi Bau. Bau busuk menyengat dari pembusukan darah dan lemak di aliran sungai mengganggu kenyamanan hidup sehari-hari, memicu sakit kepala, mual, gangguan tidur, serta meningkatkan tingkat stres dan mudah marah (iritabilitas).
• Kecemasan Kesehatan (Health Anxiety). Warga yang menggunakan air sungai atau sumur di sekitar bantaran Brantas untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, maupun perikanan akan dihantui rasa takut tertular penyakit kulit, diare, atau infeksi bakteri.
• Penurunan Kualitas Hidup dan Rasa Tidak Berdaya. Ketika pencemaran berlangsung terus-menerus—terlebih jika diduga berasal dari fasilitas milik pemerintah daerah—warga rentan mengalami frustrasi sosial, menurunnya rasa percaya terhadap instansi publik, serta tekanan batin karena merasa lingkungan tempat tinggalnya tidak lagi aman dan layak huni.
• Tekanan Ekonomi yang Memicu Beban Mental. Bagi warga yang menggantungkan hidup sebagai pencari ikan, petambak keramba, atau petani yang memanfaatkan irigasi Sungai Brantas, matinya ikan dan menurunnya kualitas air berdampak langsung pada hilangnya penghasilan dan memicu kecemasan finansial.
Perubahan warna air menjadi kemerahan pekat hingga kehitaman, munculnya lapisan lemak mengambang, serta bau busuk menyengat merupakan indikator fisik paling mencolok yang menandai paparan limbah organik Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di aliran sungai. Indikator visual dan sensorik ini dapat langsung didokumentasikan jurnalis maupun warga sebagai bukti permulaan di lapangan sebelum uji laboratorium dilakukan.
Indikator Fisik Pencemaran Limbah RPH di Lapangan
• Perubahan Warna Ekstrem: Aliran air di sekitar titik pembuangan berubah menjadi merah kecokelatan (akibat darah) atau keruh kehitaman dan tidak tembus cahaya.
• Lapisan Lemak dan Buih: Muncul gumpalan lemak putih kekuningan (grease) serta busa pekat yang mengambang di permukaan air dan menempel pada bebatuan bantaran sungai.
• Bau Busuk Menyengat: Tercium aroma amis darah dan bau pembusukan organik (gas amonia dan hidrogen sulfida) dalam radius puluhan hingga ratusan meter dari saluran pembuangan.
• Endapan Lumpur Hitam: Dasar sungai di sekitar saluran buangan mengalami pendangkalan akibat endapan sisa kotoran dan jaringan organik yang membusuk.
• Kematian Biota Perairan: Ditemukan ikan-ikan kecil mengambang mati atau berenang megap-megap di permukaan akibat kadar oksigen terlarut yang anjlok.
Pembiaran pembuangan limbah RPH Kademangan tanpa instalasi pengolahan yang memadai maupun dokumen UKL-UPL bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan bentuk pengabaian terhadap supremasi hukum lingkungan oleh fasilitas publik. Ketika instansi pemerintah daerah gagal menjadi teladan dalam menjaga kelestarian Sungai Brantas, penegakan sanksi administratif serta audit lingkungan secara transparan menjadi harga mati demi memulihkan hak warga atas lingkungan hidup yang sehat. Redaksi