“Kerusakan ekologis dan hancurnya ekosistem lingkungan hidup di aliran Sungai Kali Putih, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Aktivitas pertambangan pasir dan batu (sirtu) yang dijalankan oleh CV Barokah Sembilan Empat (Barokah 94) tidak lagi sekadar persoalan eksploitasi sumber daya alam, melainkan telah menjelma menjadi ancaman nyata bagi keselamatan ruang hidup dan ketenangan batin masyarakat sekitar.”
Blitar, Media www.rajawalisiber.com -Negara tidak boleh kalah; audit lingkungan menyeluruh dan penegakan hukum tanpa kompromi mendesak segera dilakukan. Meski tercatat mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 49 hektare, realitas di lapangan justru diwarnai rentetan dugaan pelanggaran berat dan protes keras dari warga lokal namun apalah daya masyarakat lokal dengan kepentingan ekonomi yang sehari hari menghasilkan milyaran rupiah untuk keuntungan bos bos penambang.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemerintah Kabupaten Blitar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Polres Blitar tidak boleh menutup mata atas empat bukti dan indikasi pelanggaran krusial berikut ini:
Pertama, penambangan di luar koordinat izin. IUP seluas 49 hektare bukanlah cek kosong untuk mengeruk material alam secara serampangan. Fakta lapangan menuntut verifikasi presisi atas tiga titik lokasi penambangan CV Barokah 94 di aliran Sungai Kali Putih. Aktivitas pengerukan yang melenceng dari poligon koordinat izin resmi adalah bentuk penambangan ilegal (illegal mining) yang merampas kekayaan negara sekaligus menghancurkan sabuk hijau dan sempadan sungai.
Kedua, pengabaian standar emisi alat berat.
Di tengah komitmen pemerintah menekan polusi udara melalui kebijakan standar emisi Euro 4, CV Barokah 94 justru diduga masih mengoperasikan alat-alat berat lawas berspesifikasi Euro 2 keluaran sekitar tahun 2015. Asap pekat dan bising mesin dari armada usang ini secara langsung meracuni kualitas udara dan memperparah degradasi lingkungan di sekitar permukiman warga Blitar.
Ketiga, penyalahgunaan BBM Solar bersubsidi. Berdasarkan informasi serta pengakuan dari pihak internal perusahaan, operasional alat berat tambang tidak sepenuhnya menggunakan Solar industri, melainkan sebagian dipasok dari BBM Solar bersubsidi yang dibeli di SPBU. Praktik ini merupakan perampasan hak rakyat kecil dan pelanggaran serius terhadap tata niaga energi nasional demi menekan biaya operasional korporasi.
Keempat, dugaan jual beli SPK dan penyimpangan Jaminan Reklamasi (Jamrek). Tata kelola tambang semakin carut-marut dengan adanya dugaan praktik jual beli Surat Perintah Kerja (SPK) kepada penambang tak berizin. Lebih fatal lagi, dana Jaminan Reklamasi (Jamrek) yang seharusnya disetorkan ke rekening resmi negara justru diduga mengalir ke rekening pribadi. Akibatnya, lubang-lubang bekas galian di Kali Putih terancam dibiarkan menganga tanpa pemulihan dan menjadi bom waktu bencana ekologis.
Jerat Hukum Berlapis: UU Lingkungan Hidup, Minerba, Migas, hingga KUHP
Rangkaian pelanggaran tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan tindak pidana serius yang harus dijerat dengan pasal berlapis.
Aparat penegak hukum dapat menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), khususnya Pasal 98 dan Pasal 99 terkait perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, air, dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Selain itu, aktivitas penambangan di luar koordinat izin dan praktik jual beli SPK ilegal dapat dijerat dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
Sementara itu, penyalahgunaan BBM Solar bersubsidi jelas melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam UU Cipta Kerja.
Tidak berhenti di situ, dugaan pengalihan dana Jamrek ke rekening pribadi serta pengrusakan aset alam yang membahayakan keselamatan umum dapat ditarik ke ranah pidana umum menggunakan pasal penggelapan, penipuan, maupun perusakan barang dan lingkungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Luka Ekologis dan Dampak Psikologis Warga Lokal, Dampak dari kerakusan tambang di Sungai Kali Putih ini tidak hanya dapat diukur dari rusaknya infrastruktur jalan, hilangnya debit air bersih, atau ancaman banjir lahar dan longsor. Lebih dalam dari itu, warga lokal di sekitar kawasan tambang menanggung dampak psikologis dan tekanan psikis yang berat.
Setiap hari, masyarakat hidup dalam bayang-bayang kecemasan, ketakutan, dan trauma kolektif. Suara bising alat berat yang beroperasi tanpa henti, kepulan debu pekat yang memicu gangguan pernapasan, serta rasa was was akan datangnya bencana banjir dan tanah longsor saat musim hujan tiba telah merampas rasa aman warga.
Tekanan mental akibat konflik sosial serta ketidakberdayaan menghadapi pemodal tambang membuat warga mengalami stres berkepanjangan—sebuah kerugian immateriil yang sering kali luput dari hitungan neraca ekonomi pertambangan.
Oleh karena itu, penghentian sementara seluruh operasional CV Barokah 94 di Sungai Kali Putih adalah langkah mutlak yang harus segera diambil.
Audit lingkungan dan investigasi hukum harus digelar secara transparan, independen, dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Jika terbukti bersalah, pencabutan izin usaha hingga pemidanaan para aktor di baliknya wajib ditegakkan. Alam Blitar dan ketenangan jiwa warganya tidak boleh dikorbankan demi segelintir pemburu rente!
Catatan Redaksi:
Luka Psikis dan Kehancuran Ekologis: Warisan Kelam bagi Generasi Penerus Bangsa, Kerusakan ekosistem dan kehancuran tatanan ekologis akibat praktik pertambangan yang abai terhadap kelestarian lingkungan hidup bukan sekadar bencana fisik, melainkan kejahatan kemanusiaan yang menggerogoti kesehatan mental masyarakat.
Eksploitasi alam secara brutal tanpa mempedulikan daya dukung lingkungan telah merampas ruang hidup yang layak dan menciptakan luka psikologis mendalam bagi warga lokal.
Secara psikis, masyarakat di sekitar kawasan tambang dipaksa hidup dalam cengkeraman kecemasan kronis, rasa tidak aman, dan trauma kolektif. Gemuruh alat berat, kepulan debu pekat, rusaknya sumber air bersih, hingga ancaman nyata bencana banjir dan longsor setiap musim hujan telah memicu stres berkepanjangan. Warga mengalami tekanan batin akibat hilangnya ketenangan hidup serta rasa ketidakberdayaan saat melihat tanah kelahiran mereka dieksploitasi tanpa kendali.
Lebih dari sekadar kerugian materiil hari ini, pertambangan yang rakus dan nir-etika lingkungan adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan. Ketika hutan digunduli, aliran sungai dihancurkan, dan lubang-lubang bekas galian dibiarkan menganga tanpa reklamasi, kita sejatinya sedang mewariskan bencana ekologis dan krisis ruang hidup kepada generasi penerus bangsa Indonesia. Kedaulatan lingkungan dan ketenangan jiwa rakyat tidak boleh ditukar dengan keuntungan ekonomi sesaat; negara wajib hadir memastikan alam tetap lestari demi keberlangsungan hidup anak cucu kita di masa depan. Redaksi