Media www.rajawalisiber.com – Aksi Unjuk Rasa beberapa elemen yang tergabung dalam Gerakan Penolak Lupa (Gepal) lakujan aksidi 3 titik: depan Pendopo (rumah dinas bupati Gresik), depan gedung DPRD Gresik, dan di halaman pintu masuk Penda Gresik, Selasa (20/12/2022).
Dalam orasinya, Gepal menyoroti biaya pendidikan yang sangat mahal, jual beli kursi untuk sekolah negri faforit, serta terhadap layanan untuk anak didik yang mengalami disabilitas, juga indikasi pungli di dunia pendidikan.
Terkait banyaknya industri nasional maupun internasional yang belum bisa menyerap tenaga kerja warga Gresik. Serta efek dampak sosial industri makin menggerus warga sekitar industri.
Persoalan nelayan terkait makin hilang lokasi tangkapan ikan untuk nelayan tradisional, semakin banyaknya kapal kapal yang berlabuh baik kapal kayu dan kapal besi yang standard nasional maupun internasional.
Dan yang lebih memprihatinkan laut semakin di kuasai oleh industri industri dan makin banyaknya reklamasi laut untuk industri dan pelabuhan pelabuhan kebutuhan khusus.
Dalam Aksinya didepan pendapa atau rumah dinas bupati Gresik, beberapa elemen gabungan tersebut, seperti Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi), Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI), Paguyuban Kereta Wisata Gresik (PKWG), dan beberapa lainnya melakukan orasi refleksi akhir tahun sebagai evaluasi atas kinerja pemerintah daerah.
Gepal banyak menyoroti upah buruh yang masih tak layak, meski secara formal sudah dinaikkan. Dalam pandangan mereka, ketentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK), hanya sebatas kertas dan tidak diterapkan secara sungguh – sungguh di lapangan.
Dari depan pendapa kabupaten, mereka bergerak ke depan kantor DPRD Gresik yang juga berada di kawasan alun-alun Gresik. Sambil membentangkan spanduk berisi tuntutan aksi dan beberapa bendera asal elemen mereka,
Aksi unjuk rasa yang dipimpin Korlap yang juga Ketua Gepal Safik Udin itu banyak menyoroti ketidakberpihakan pemerintah, baik bupati maupun pimpinan dan anggota DPRD, kepada rakyat.
“Lihat saja, mereka lebih suka melakukan kunker-kunker (kunjungan kerja, Red), tanpa peduli kepada kita. Tak peduli dengan rakyat. Buktinya, masih banyak buruh digaji di bawah UMR. Gedung dewan beserta isinya ini dibangun dengan uang rakyat. Kalau dewan tak bisa kerja dengan baik sesuai amanah rakyat, silakan keluar dari gedung dewan,” teriak Safik Udin di atas mobil komando.
Ia mengingatkan, memasuki tahun 2023, suhu politik pasti akan naik. Para anggota dewan yang ingin maju kembali sebagai calon anggota legislatif (caleg), pasti kembali mendekati rakyat untuk dipilih kembali pada pemilu 2024. Tapi setelah terpilih, katanya, mereka cenderung lupa dengan rakyat.
“Lihat saja, mulai 2023 yang memasuki tahun politik, orang-orang dewan pasti pada tebar pesona agar bisa dipilih kembali pada 2024. rakyat gak dipikir blas dan hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri,” tandasnya.
Hal serupa, menurut Safik, juga terjadi pada Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan Wakilnya Aminatun Habibah. Gresik Baru yang mereka gembar – gemborkan saat kampanye, ternyata hanya berupa slogan belaka, tanpa implementasi yang jelas dan terukur.
“Kalau ngomong Gresik Baru, apanya yang baru? Masa cuma ngecet-ngecet tembok itu dikatakan Gresik Baru. Nggak ada yang baru, seperti dislogankan sebelum terpilih jadi bupati dan wakil bupati,” tandasnya.
Setelah puas berorasi di depan kantor DPRD, sekitar pukul 10.30 mereka bergeser ke depan kantor bupati di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kawasan Bunder. Dalam orasinya, kali ini mereka mengingatkan pemerintahan Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wakil Wakil Bupati Aminatun Habibah, bahwa saat ini Kabupaten Gresik dalam kondisi tidak sedang baik- baik saja.
“Lihat saja, masih banyak warga Gresik sendiri menganggur. Cari kerja susah,” terikan Safik.
Tak hanya itu, beberapa masalah layanan publik terkait pertanahan juga menjadi sorotan Gepal. Lambannya proses pengurusan tanah di Kabupaten Gresik juga membuat warga masyarakat sering mengeluh dan berharap pemerintah hadir menyelesaikan persoalan mereka.
“Ada yang sampai berbulan-bulan mengurus surat-surat tanah di BPN Gresik, tapi hingga saat ini nggak jadi-jadi. Ini kan masalah,” tambah Safik.
Gepal mendesak pemerintahan Bupati Yani dan Aminatun Habibah segera merespon aksi mereka dan berpihak kepada rakyat.
Pemerintah Kabupaten diminta menolak lupa akan janji yang pernah disampaikan selama masa kampanye sebelum pemilihan bupati dan wakil bupati. Pada gilirannya, Gepal berharap, Gresik bisa menjadi surga bagi warganya sendiri. Red