“Secara garis besar, fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Gresik menyoroti penurunan ruang fiskal akibat dipangkasnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menuntut efisiensi belanja daerah yang diproyeksikan menembus Rp3,6 triliun di akhir tahun anggaran.”
Media www.rajawalisiber.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gresik yang dijadwalkan pada Senin, 7 September 2026 mengagendakan penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026.
Secara umum, pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Gresik berfokus pada tantangan penyusutan ruang fiskal setelah pemerintah daerah memangkas target pendapatan daerah sebesar Rp213,4 miliar (dari semula Rp3,374 triliun menjadi Rp3,161 triliun). Di sisi lain, belanja daerah justru diproyeksikan bertambah menjadi Rp3,606 triliun.
Berikut adalah poin-poin utama serta sorotan kritis dari fraksi-fraksi dewan terkait postur rancangan perubahan anggaran tersebut:
1. Rasionalisasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah Dengan diturununkannya target pendapatan, seluruh fraksi—termasuk Fraksi PKB, Gerindra, Golkar, PDI-P, Amanat Pembangunan, dan Demokrat-NasDem—menyoroti pentingnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah secara realistis. Dewan meminta agar penurunan target ini dievaluasi secara cermat agar tidak mengganggu stabilitas iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal.
2. Prioritas Layanan Publik Vital meskipun kapasitas fiskal daerah sedang menyempit, fraksi-fraksi dewan mendorong penyesuaian belanja tetap harus berorientasi pada pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
Kesehatan: Mendukung usulan penambahan anggaran sebesar Rp8 miliar guna memaksimalkan jalannya program Universal Health Coverage (UHC) atau penjaminan kesehatan semesta.
Pendidikan: Memastikan alokasi Rp10 miliar untuk rehabilitasi gedung SD yang rusak serta pengadaan sarana komputer SMP menjelang tes kompetensi akademik tetap terkawal.
Sosial: Mempertajam sasaran program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar penambahan kuota 100 unit menyasar keluarga desil 1 yang tepat.
3. Percepatan Infrastruktur dan Penanggulangan Banjir fraksi-fraksi meminta Pemerintah Kabupaten Gresik mengoptimalkan anggaran belanja modal guna menyelesaikan program fisik di sisa tahun anggaran. Beberapa poin yang ditekankan adalah kelanjutan pembangunan Jalan Poros Desa (JPD), pelebaran jalan strategis (seperti ruas Menganti, Duduksampeyan, hingga Betoyo), serta percepatan pembebasan lahan kolam retensi untuk mengatasi banjir tahunan Kali Lamong.
4. Efisiensi Belanja Operasional dan Tata Kelola ASNMelalui komisi terkait, fraksi dewan memberikan catatan kritis agar penambahan belanja operasional (seperti tambahan dana rutin untuk Bagian Organisasi Sekretariat Daerah) harus dibarengi dengan output kinerja yang nyata. Dewan menuntut ketepatan penyusunan peta jabatan serta evaluasi penyerapan anggaran barang dan jasa agar tidak memicu sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang tidak produktif.
Tahapan selanjutnya setelah penyampaian pandangan umum fraksi ini adalah mendengarkan jawaban atau tanggapan resmi dari Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, yang disusul dengan pembahasan intensif tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar). Redaksi