Media www.rajawalisiber.com – Bupati dan pimpinan DPRD Gresik menemui ratusan pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Gresik di gedung DPRD Gresik pada Rabu, 30 September 2026
Para mahasiswa menyampaikan delapan poin tuntutan utama dalam audiensi tersebut,
• Tata Kelola CSR: Pengelolaan Corporate Social Responsibility dari perusahaan di wilayah Gresik.
• Ketenagakerjaan: Penyerapan dan perlindungan tenaga kerja lokal.
• Infrastruktur & Lalu Lintas: Perbaikan fasilitas umum dan pengaturan jalan raya.
• Bencana Banjir: Penanganan dan normalisasi Kali Lamong.
• Agraria & Lingkungan: Tata ruang wilayah serta analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
• Transparansi Keuangan: Pengawasan APBD, pajak, dan retribusi daerah.
• Aksesibilitas Kepulauan: Peningkatan pelayanan dan integrasi wilayah Bawean.
• Isu Nasional: Sorotan terhadap kebijakan nasional seperti program makan bergizi. Kritik utama yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan mahasiswa berfokus pada ketimpangan pembangunan wilayah, lambatnya mitigasi bencana, serta buruknya tata kelola fasilitas publik di Kabupaten Gresik
Berdasarkan jalannya audiensi bersama Bupati Fandi Akhmad Yani dan Ketua DPRD M. Syahrul Munir, berikut adalah rincian kritikan tajam dari para perwakilan mahasiswa.
• Kritik Layanan Kesehatan & Isolasi Wilayah (Perwakilan Kepulauan Bawean): Mahasiswa mengecam keras lambatnya respons pemerintah terhadap krisis penyeberangan. Mereka mengkritik ket ketidakmampuan Pemkab dalam meningkatkan status RSUD Umar Mas’ud Bawean dari Tipe D menjadi Tipe C, yang menyebabkan warga kepulauan sering kali kesulitan mendapatkan penanganan medis darurat akibat akses transportasi laut yang mati total saat cuaca buruk.
• Kritik Ketenagakerjaan & Regulasi Lokal: Perwakilan mahasiswa mempertanyakan efektivitas Perda Ketenagakerjaan lokal. Di tengah masifnya pertumbuhan kawasan industri baru di Gresik, mereka mengkritik bahwa angka pengangguran pemuda lokal masih tinggi karena pengawasan terhadap penyerapan tenaga kerja asli daerah dinilai sangat lemah.
• Kritik Penanganan Bencana & Infrastruktur: Pemerintah daerah dinilai gagal menghadirkan solusi jangka panjang terhadap proyek normalisasi Kali Lamong. Mahasiswa mengkritik bahwa penanganan banjir tahunan dan perbaikan infrastruktur jalan raya yang rusak akibat truk muatan besar hanya berjalan di tempat tanpa hasil yang signifikan.
• Kritik Transparansi & Pengelolaan CSR: Perwakilan mahasiswa menuntut transparansi penuh terkait kontribusi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar di Gresik. Mereka mengkritik dana tersebut tidak dikelola dengan sistem satu pintu yang akuntabel, sehingga dampaknya tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat kurang mampu di sekitar wilayah industri.
Dalam menanggapi gelombang tuntutan dan kritik dari Aliansi Mahasiswa Gresik, Bupati Fandi Akhmad Yani dan Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir memberikan respons terarah serta komitmen konkret untuk mengevaluasi beberapa sektor pelayanan publik.
Komitmen Transportasi dan Infrastruktur Bawean
• Penyediaan Transportasi Alternatif: Bupati Fandi Akhmad Yani berkomitmen untuk tidak lagi menjadikan cuaca buruk sebagai satu-satunya alasan mandeknya mobilitas. Pemkab Gresik berjanji akan menyusun skema mitigasi transportasi cadangan atau moda penyeberangan alternatif yang lebih tangguh terhadap ombak besar guna menjaga stabilitas harga pangan serta memastikan akses bagi pelajar dan santri asal Pulau Bawean.
• Peningkatan Fasilitas RSUD Umar Mas’ud: Menjawab kritik layanan kesehatan di Bawean, jajaran eksekutif berkomitmen mempercepat pengkajian syarat dan kesiapan peningkatan status kelas rumah sakit agar penanganan medis darurat di kepulauan bisa diselesaikan mandiri tanpa harus selalu merujuk pasien ke daratan Gresik.
Komitmen Ketenagakerjaan dan Pengawasan Perda
• Audit Penyerapan Tenaga Kerja Lokal: Merespons tingginya angka pengangguran di sektor produktif, Pemkab dan DPRD bersepakat untuk meningkatkan intensitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap Perda Ketenagakerjaan. Manajemen perusahaan di kawasan industri Gresik akan diaudit secara berkala demi menjamin kuota prioritas bagi para pencari kerja asli daerah.
Komitmen Tata Kelola CSR Satu Pintu
• Transparansi & Pembentukan Regulasi Terintegrasi: Ketua DPRD M. Syahrul Munir beserta jajaran legislatif menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti tuntutan transparansi alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR). DPRD berkomitmen mengawal sinkronisasi program CSR perusahaan agar berjalan satu pintu dan terintegrasi langsung dengan pemetaan kemiskinan daerah yang dimiliki Pemkab, sehingga distribusinya tidak tumpang tindih.
Komitmen Kelanjutan Normalisasi Kali Lamong
• Pengawasan Anggaran Bencana: Pihak legislatif berjanji akan mengoptimalkan fungsi pengawasan anggaran pasca-audiensi ini. Alokasi dana APBD untuk normalisasi sungai penahan banjir dan perbaikan jalan rusak akibat truk industri akan ditinjau secara ketat demi memastikan pengerjaan di lapangan berjalan sesuai target waktu.
Bupati dan Ketua DPRD secara kolektif menegaskan bahwa seluruh aspirasi tertulis dari mahasiswa telah diterima dan akan dijadikan sebagai dasar evaluasi strategis pembentukan kebijakan daerah serta penyusunan anggaran ke depan. Redaksi