Penulis Andy S. Komber (Anak Papua)
Media www.rajawalisiber.com – Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sebagai perwujudan dari tujuan bernegara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat (4), yakni: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Nah apa relevansinya dan Mengapa Provinsi Papua di perluas menjadi daerah otonomi baru ?,
1. Pulau Papua terlalu luas, sebab itu harus ada perluasan DOB, agar ada pemetaan dan pemerataan dalam pembangunan di seluruh wilayah Papua,
2. Perluasan DOB Provinsi Papua dengan cara pembagian kawasan wilayah adat di bagian Lapago, Mepago dan Saireri sebab selama ini peta konflik Papua hanya terpusat di wilayah Lapago dan Meepago.
Sebab itu harus ada pembagian wilayah untuk memperkecil pergerakan gerombolan kecil Separatis yang selalu mengganggu keutuhan dan kedaulatan bangsa di Tanah Papua.
Selain itu, masyarakat adat wilayah Mepago dan Lapago dapat kembali dan membangun wilayah adatnya masing masing.
3. Agar ada keseimbangan dan kesetaraan pembangunan antara kawasan Timur, Tengah dan Barat Indonesia.
4. Memutus mata rantai organisasi SEPARATIS Papua yang selalu menggaungkan Isu-isu sentral terkait pemerataan Pembangunan, Ekonomi, Pendidikan, sosio-kultural, kesehatan di Papua.
5. Membuka seluas-luasnya hak dasar Demokrasi Politik bagi seluruh masyarakat Papua untuk memimpin negerinya dan menjadi tuan di negeri sendiri.
6. Memutuskan mata rantai pengangguran Orang Asli Papua (OAP) di Papua.
7. Demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua.
Mengapa sebagian rakyat Papua masih menolak DOB ? Alasannya :
1. Rendahnya pemahaman dasar Nasionalisme dalam bernegara.
2. Pengaruh dari pihak pihak tertentu yang berkepentingan di Papua (para pejabat Papua yang takut kehilangan popularitas)
3. Terpengaruh isu sesat kelompok separatis yang takut kehilangan simpati rakyat pribumi Papua.
4. Rendahnya SDM untuk filterisasi tujuan baik negara terkait kebijakan perluasan DOB di Papua.
5. Pengaruh hasutan negara tetangga yang iri melihat Papua jauh lebih maju dan sejahtera dibanding negaranya, mereka PHP rakyat Papua dengan janji manis dan dongeng tentang kemerdekaan Papua yang semu, membuat sebagian Masyarakat Papua, cenderung menutup diri dengan menolak perluasan DOB Papua.
Solusi :
1. Pemerintah harus tegas dalam keputusan DOB. Artinya; Papua adalah NKRI dan negara Bertanggungjawab penuh atas pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.
Sebab itu, tak perlu mendengarkan ocehan kelompok kecil masyarakat yang tak paham arti dan niat baik negara untuk Papua.
2. Pemerintah sesegera mungkin mengesahkan DOB Papua agar penataan pemerintahan administratif dapat segera dijalankan.
3. Koordinasi khusus antara Pemprov Papua, Pemda se Papua khususnya Daerah yang di perluas bersama Badan Percepatan Pembangunan Papua dalam rangka finalisasi konsep dan gagasan serta pembagian dana Otsus dalam perencanaan pembangunan wilayah.
4. Pemerintah Pusat melalui BP3 maupun Provinsi membentuk tim khusus mewakili para tokoh Adat, pemuka Agama, tokoh Perempuan, dan Mahasiswa Papua untuk terus mensosialisasikan pentingnya perluasan DOB Papua, agar tak menimbulkan pro dan kontra yang berakibat konflik sosial di Papua.
Cinta Kasih Menyatukan segala Perbedaan dan Merah🇮🇩Putihkan Tanah Papua
🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨
Andy S. Komber🙏🏿
Suara Anak Papua