KTT G20 Hasilkan Deklarasi Pemimpin Negara Terkait Sejumlah Isu

  • Whatsapp

Sumber Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden – Kementerian Sekretariat Negara

Teks deklarasi tersebut berisi tentang isu global yang menggambarkan perekonomian dunia termasuk tindakan bersama yang dapat dilakukan negara anggota G20.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat memberikan keterangan di hotel tempatnya bermalam di Glasgow, Skotlandia, pada Minggu, 31 Oktober 2021. Foto: BPMI Setpres

 

Media www.rajawalisiber.com  – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) yang diselenggarakan di Roma, Italia telah berakhir dan menghasilkan teks deklarasi dari para pemimpin negara. Teks deklarasi tersebut berisi tentang isu global yang menggambarkan perekonomian dunia termasuk tindakan bersama yang dapat dilakukan negara anggota G20.

“Leaders declaration ini terdiri dari 61 paragraf yang mencakup 26 isu yang menggambarkan tantangan perekonomian dunia termasuk situasi pandemi dan apa yang dapat dilakukan bersama oleh negara-negara anggota G20,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi dalam keterangannya di hotel tempatnya bermalam di Glasgow, Skotlandia, pada Minggu, 31 Oktober 2021.

Sejumlah isu yang masuk di dalam deklarasi tersebut antara lain kesehatan, energi dan perubahan iklim, perjalanan internasional, hingga ekonomi digital. Dalam bidang kesehatan, Indonesia termasuk salah satu negara yang mengusulkan pembentukan joint health and finance task force untuk membantu pendanaan penanganan kesehatan di masa pandemi.

“Disepakati pembentukan joint health and finance task force untuk menyusun road map pendanaan bantuan penanganan kesehatan, khususnya untuk negara-negara miskin dan berkembang,” lanjutnya.

Pada isu energi dan perubahan iklim, Menlu menyebut terjadi perdebatan yang mendalam saat membahas mengenai target pengurangan emisi karbon dan penetapan time frame menuju net zero emission.

“Dan tentunya semua sepakat bahwa untuk transisi energi diperlukan kerja sama internasional,” tambahnya.

Selain itu, Indonesia juga berhasil memasukkan prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR) dalam konteks energi dan iklim. Dalam konteks tersebut, Indonesia menekankan pentingnya pemenuhan komitmen pembiayaan iklim dari negara maju untuk negara berkembang.

“Kita juga memasukkan pentingnya pemenuhan komitmen pembiayaan iklim USD100 miliar dari negara maju untuk negara berkembang dan pembentukan digital economy working group,” imbuhnya.

(BPMI Setpres)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *