Media www.rajawalisiber.com – Pemerintah menjamin ketersediaan BBM bersubsidi (Solar dan Pertalite) untuk nelayan dan petani guna mendukung produktivitas ekonomi. Dengan menetapkan alokasi BBM bersubsidi (Solar JBT) tahun 2025 sekitar 2,3–2,4 juta kl untuk nelayan kecil (maksimal 30 GT) dan pelaku usaha perikanan/pertanian guna menjaga produktivitas.
Namun fata fakta di lapangan menunjukkan sesuatu yang jauh dari harapan para nelayan dan petani, Tim investigasi pemburu fakta Rajawali Siber mendapat temuan temuan sebagai berikut: sebagai mana temuan di daerah pesisir kabupaten Lamongan dari wilayah pesisir pantai Paciran sampai perbatasan kota sarang Jawa Tengah.
Banyak kejanggalan kejanggalan yang di temukan:
- Surat rekomendasi dari dinas perikanan rata rata di kuasai pihak agen, justru yang para nelayan yang betul betul nelayan hanya menguasai dalam jumlah kecil dengan memakai drum drum kecil.
- rata rata surat rekomendasi dari dinas perikanan jatah kuota dalam 1 bulan bisa di ambil sekaligus dan bisa di gunakan pengambilan berkali kali, contoh temuan Tim investigasi pemburu fakta Rajawali Siber truk diesel memuat drum drum 200 liter dengan jumlah 15 drum dengan sekali ambil dengan 3 surat rekomendasi dari dinas perikanan per nelayan tertulis 1500 liter jadi jumlah total 4500 liter. Truk diesel tersebut dengan 3 surat rekomendasi dari dinas perikanan langsung ambil 3000 liter sekali ambil. Dan pengambilan dalam 1 Minggu 3 kali.
Jadi dengan 3 surat rekomendasi dari dinas perikanan dalam 1 Minggu dengan 3 kali pengambilan total 9000 liter dan dalam 1 bulan 9000 kali 4 kali pengambilan ketemu total keseluruhan ketemu 36000 liter yang di kuasai agen.
Karena ketika Ahsan (sopir) ketika kita tanya menjelaskan,” iya pak saya hanya di suruh H. Sam dan dengan 3 surat itu sekali ambil 3 ton pak dan dalam 1 Minggunya rata rata 3 kali ambil,” jawab nya.
Sedang kita pertanyakan pada operator nya menjawab, “itu pak memakai 3 surat rekomendasi dari dinas perikanan pak, dan Ahsan (sopir) orang nya H Sam, dalam 1 bulan mengambil jatah kuotanya 10 hari sekali.” menjelaskan.
Padahal 3 surat rekomendasi dari dinas perikanan tersebut masing-masing nelayan 1500 liter jatah kuota dalam 1 bulan, dan seharusnya tidak bisa di ambil sekaligus,
Ketika kita croscek di surat rekomendasi tersebut tidak ada keterangan dalam setiap pengambilan kuota BBM solar bersubsidi tersebut.
Dan ketika Tim investigasi pemburu fakta Rajawali Siber mencoba untuk klarifikasi pada dinas perikanan kabupaten Lamongan tidak bisa kita klarifikasi karena tidak ada di kantor dinasnya.
Tim pemburu fakta Rajawali Siber pun mencoba berkoordinasi dengan ketua DPRD kabupaten Lamongan terkait temuan Tim,
Ketua DRPD Kabupaten Lamongan Mukhammad Freddy Wahyudi, S.E. ketika temui dan kita jelaskan hasil temuan Tim investigasi pemburu fakta Rajawali Siber menyampaikan,” dari hasil temuan ini kita akan evaluasi dan kita pelajari mas, nanti hasilnya bagaimana akan kita hubungi redaksi ya,” jawabannya.
Catatan Redaksi:
Nelayan diwajibkan menggunakan kartu KUSUKA atau surat rekomendasi resmi untuk mendapatkan solar subsidi, dengan fokus penghematan biaya melalui konversi ke elpiji (BBG) bagi nelayan kecil.
Kebijakan dan Mekanisme BBM Subsidi,
- Target Nelayan: Kapal berukuran di bawah 30 Gross Tonnage (GT), dengan prioritas utama untuk nelayan kecil/tradisional dan alat tangkap ramah lingkungan.
- Target Petani: Digunakan untuk operasionalisasi alat sistem pertanian (alsintan).
- Persyaratan: Harus terdaftar, memiliki surat rekomendasi dari dinas teknis setempat (atau kepala pelabuhan), dan menggunakan kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan).
- Integrasi Data: Kartu KUSUKA terintegrasi dengan sistem MyPertamina untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
- Pengambilan: Pengajuan surat rekomendasi dapat diwakilkan oleh kelompok usaha perikanan/kelompok tani.
- Upaya Peningkatan Akses SPBUN: Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) terus ditingkatkan untuk mendekatkan akses.
- Konversi ke BBG: Pemerintah mendorong penggunaan elpiji 3 kg untuk mesin kapal nelayan < 5 GT guna menghemat biaya harian.
- Digitalisasi: Penggunaan aplikasi seperti XSTAR (di beberapa daerah) untuk mempercepat proses rekomendasi secara digital.
- Tantangan dan Pengawasan Kelangkaan: Sempat terjadi kendala distribusi, namun pemerintah memastikan stok nasional aman.
- Penyalahgunaan: Pengawasan diperketat agar subsidi dinikmati nelayan/petani kecil, bukan industri besar.
- Sanksi: Pertamina berhak memblokir QR Code bagi yang melanggar ketentuan. Redaksi