“Komentar informal kepada media oleh Abdullatif bin Rashid Al Zayani, Menteri Luar Negeri Bahrain dan Presiden Dewan Keamanan PBB bulan April, mengenai situasi di Timur Tengah. 07 April 2026″
Media www.rajawalisiber.com – Pada tanggal 7 April 2026, Rusia dan Tiongkok memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan membuka kembali Selat Hormuz, yang diblokir oleh Iran menyusul meningkatnya konflik. Resolusi tersebut, yang diusulkan oleh Bahrain dan didukung oleh AS, bertujuan untuk mengamankan navigasi namun diblokir, dengan 11 suara mendukung dan 2 suara menentang.
Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi resolusi yang bertujuan untuk membuka kembali dan mengamankan pelayaran komersial di Selat Hormuz. Meskipun mendapatkan dukungan mayoritas, draf tersebut dijatuhkan oleh veto dari dua anggota tetap.
Hasil Pemungutan Suara:
- Setuju (11): Termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Bahrain (selaku pengusul).
- Menolak (2): Rusia dan Tiongkok (menggunakan hak veto).
- Abstain (2): Pakistan dan Kolombia
Poin Utama Resolusi yang Gagal Draf yang diajukan oleh Bahrain (mewakili negara-negara Teluk/GCC) tersebut telah mengalami beberapa perubahan untuk menghindari veto, namun tetap ditolak. Poin-poin utamanya meliputi:
- Pengamanan Navigasi: Mendorong negara-negara untuk mengoordinasikan upaya defensif guna memastikan keselamatan pelayaran, termasuk penggunaan pengawalan kapal komersial
- Tuntutan kepada Iran: Menuntut Iran untuk segera menghentikan semua serangan terhadap kapal komersial dan segala upaya untuk menghalangi kebebasan navigasi.
- Hentikan Serangan Infrastruktur: Meminta penghentian serangan terhadap infrastruktur sipil seperti instalasi minyak, gas, dan desalinasi
Alasan Penolakan (Veto)
- Rusia dan Tiongkok: Berpendapat bahwa draf tersebut bias dan tidak seimbang karena hanya menyalahkan Iran tanpa menyebutkan serangan militer oleh Amerika Serikat dan Israel sebagai akar penyebab konflik.
- Kekhawatiran Preseden: Tiongkok memperingatkan bahwa bahasa dalam resolusi tersebut dapat disalahgunakan untuk melegitimasi penggunaan kekuatan militer yang lebih luas
- Konteks Terkait: Resolusi 2817 (2026) Sebelum kegagalan resolusi ini, pada 11 Maret 2026, Dewan Keamanan berhasil mengadopsi Resolusi 2817. Resolusi tersebut mengutuk serangan rudal dan drone Iran terhadap negara-negara tetangganya di Teluk serta menuntut penghentian tindakan yang mengganggu keamanan maritim
Aspek Utama dari Resolusi yang Diblokir:
- Tindakan Keamanan yang Gagal: Rancangan undang-undang yang dipimpin Bahrain, didukung oleh negara-negara Teluk, berupaya melindungi kapal dan memastikan aliran bebas pasokan energi.
- Kecaman terhadap Iran: Teks tersebut menuntut Iran segera berhenti menyerang kapal dagang dan mencabut blokade terhadap jalur air tersebut.
- Logika Veto: Rusia dan Tiongkok menganggap resolusi tersebut bias, dengan alasan bahwa resolusi tersebut mengabaikan peran tindakan AS dan Israel di kawasan, dan tidak hanya menyalahkan Iran.
- Dampak Global: Pemblokiran ini mengakibatkan kenaikan tajam harga bahan bakar dan terhentinya perdagangan, sehingga banyak negara yang mendesak adanya solusi diplomatis dibandingkan solusi militer.
Status Saat Ini: Dewan Keamanan masih menemui jalan buntu, dimana Perancis dan negara-negara lain terus mendorong solusi diplomasi dan negosiasi dibandingkan tindakan militer untuk memulihkan navigasi.
Source United Nations