Penulis: Dr Kurnia Zakaria S.H., M.H. (Kriminolog Universitas Indonesia)
Media www.rajawalisiber.com – Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep.518/A/JA/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Korupsi dan kelaziman praktik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi modus operandi Tipikor dapat karena inisiatif penyidik sendiri maupun laporan masyarakat adanya dugaan Tipikor yang bisa melalui proses gelar perkara penelitian/ investigasi sebelum ditingkatkan ke Penyelidikan dan gelar perkara lagi hingga menjadi Penyidikan.
Semua data dan informasi dikelola hingga dapat ditingkatkan adanya dugaan Tipikor.
Adanya Operasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur Rabu 15/11/2023 dimana diduga Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Alexander Silaen dalam kasus Suap dan Gratifikasi dalam proses Penyidikan Tipikor proyek Infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bondowoso yang bernilai miliaran rupiah yang menggunakan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022-2023 yang ditujukan pada kalangan ASN sebagai pejabat pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen dan panitia tender hingga pengusaha selaku rekanan proyek dimana PENGAWAS PROYEK sendiri adalah ASN KEJAKSAAN NEGERI Bondowoso sendiri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri minggu 12/11/2023 juga melakukan OTT di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dimana tertangkap tangan Pejabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sorong Efer Segidifat dan Staf BPKAD Maniel Syatfle yang menyuap Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua BaratPatrice Lumumba Sihombing, Kasubaud Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Papua Barat Abu Hanifa dan David Patasarung Ketua Tim Pemeriksa Auditor BPK Papua Barat dimana ada dugaan Anggota BPK Tahun 2019-2023.
Pius Lustrilanang mantan aktivis korban Penculikan Aktivis Tahun 1997/1998 dan Mantan Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang pindah ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selanjutnya bergabung ke Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).
Pius adalah mantan Anggota DPR RI dua periode tahun 2009-2014 dan 2014-2019.
Harapan masyarakat dan KURNIA ZAKARIA (Akademisi dan Praktisi Hukum) agar Aparat Penegak Hukum dan pengawas keuangan agar bersifat mengutamakan bekerja profesional, Akuntabilitas serta Jujur sulit diharapkan karena selalu ada dorongan untuk berbuat Justice Corruption atau Mafia Peradilan (mafia Hukum) yang bisa karena peran aktif dari para pihak seperti SUAP Aparat Penegak Hukum (APH) maupun peran pasif Aparat Penegak Hukum (APH) yang menerima GRATIFIKASI.
Berbagai Lembaga Pengawas pembangunan di Daerah melibatkan peran Kejaksaan dan kepolisian selain KPK, Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Komisi Ombusman, LPSK, Inspektorat, Bawasda, maupun BPKP dan BPK sebagai Auditor pemerintah tetapi ulah OKNUM lah merusak Kepercayaan Masyarakat terhadap Proses Penegakan Hukum
“Controllable Activities of Institution” dimana setiap institusi saling mengawasi dan pencegahan penyimpangan agar tercipta Aparat Penegak Hukum (APH) yang menganyomi, mumpuni, dan keadilan masyarakat sulit dicapai.
Sistem Eletronik juga percuma kalau sistem Aplikasinya sudah disetting terlebih dahulu.
Modal kampanye dan Pendekatan untuk menjadi pejabat lebih berpengaruh daripada skill dan kemampuan akademik.
Pengaruh PERTAMA sistem dan politik hukum dipengaruhi Subtansi Hukum (legal substance) dimana peraturan dibuat oleh institusi negara dengan tujuan dan alasan faktor kepentingan.
Peraturan dibuat yang menguntungkan dan diterjemahkan demi keuntungan pribadi dan kepentingan kelompok. Aturan dibuat bisa melalui proses peraturan perundang – undangan maupun Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri maupun Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (PERPU).
Pengaruh KEDUA Melalui Struktur Hukum (legal structure) dimana perlu ada pembenahan moralitas dan etika Aparat Penegak Hukum sendiri dan Reformasi dalam Hukum dalam hal Independensi Kelembagaan Hukum, Akuntabilitas Kelembagaan Hukum dan Transparansi Kelembagaan Hukum.
Pengaruh KETIGA Budaya Hukum adalah perubahan PERILAKU aparat Penegak Hukum dan Pejabat dimana bersifat PROFESIONAL, JUJUR, BERTANGGUNG JAWAB, MANDIRI, AMANAH, INOVASI & KREATIF dan MAMPU secara Skill dan mau Belajar terus memperbaiki diri serta berani menolak godaan melakukan penyewengan wewenang dan penyalahgunaan jabatan,
HIDUP SEWAJARNYA DAN BERSYUKUR MENIKMATI FASILTAS yang DIBERIKAN NEGARA serta IKHLAS.
Lalu Peran MEDIA dipakai sebagai TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK dan jiwa Pengayom Pengabdi Masyarakat bukan Petugas Partai, Penjilat, Pencitraan ataupun Pemuja Uang dan ingin Hidup mewah.
Penguatan kelembagaan dan peningkatan Profesionalisme sebagai Faktor Reformasi Hukum :
1. Pembaharuan Organisasi dan tata Kerja Aparat Penegak Hukum serta Rubah Pola Rekruitment Sumber Daya Manusia.
2. Pembaharuan organisasi dan tata kerja seleksi dengan melihat rekam jejak digital dan pengetahuan hukum.
3. Pembaharuan Manajemen hukum
4. Pembaharuan sistem pengawasan saling mengawasi
5. Ciptakan kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemberdayaan kearifan lokal daerah
6. Pendidikan dan pembinaan ulang peningkatan karir pejabat publik.
7. Konsistensi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan FAKTOR yang penting Perubahan HUKUM adalah proses PEMIDANAAN adalah HUKUMAN BERAT selain Pidana Penjara Maksimal maupun Pola PEMISKINAN TERPIDANA KORUPTOR
dimana ASET PERAMPASAN Koruptor dan Kejujuran dalam membuat LHKPN secara rutin dan taat asas administrasi.
Serta Hukuman Tambahan Pencabutan HAK POLITIK DAN MENDUDUKI JABATAN PUBLIK dalam waktu tertentu atau tak terbatas. Red